Pamekasan menjadi tuan rumah Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Prop Jatim yang ke enam. Rapat Koordinasi (Rakor) penyelengaraan BBGRM dilaksanakan di Gedung Binaloka, Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (30/4).
Sekda Prop Jatim Drs Rasiyo Msi mengajak semua dinas di Prop Jatim untuk melaksanakan BBGRM secara bersama-sama. ”Kita harus menerapkan secara konkrit kegiatan gotong royong, karena gotong royong sangat sulit dilaksanakan meski setiap tahun dilakukan,” ujarnya.
Dalam BBGRM diharapkan dapat langsung menyentuh pada masyarakat secara nyata. Prioritas program lima tahun Pemprop Jatim yaitu pembanggunan dan mensejahterakan rakyat Jatim. Pemprop Jatim berupaya meningkatkan pelayanan dasar yang berkonsentrasi pada kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah. ”Kesehatan merupakan tanggung jawab kita (Prop Jatim) katanya.
Saat ini pemerintah Prop Jatim sedang Pemprop akan memeberlakukan sekolah gratis di tingkat SD/MI hinggga SMP/madrasah tsanawiyah pada tahun ini. Uji coba pendidikan gratis sembilan tahun dilakukan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang
Selain itu Pemprop telah memperbaiki 10 ribu rumah yang yang tidak layak huni. Rumah yang tidak layak huni itu tersebar di seluruh Madura, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Trengalek dan Magetan. Selain pendidikan dan memperbaiki rumah tidak layak huni Pemprop Jatim memberlakukan biaya berobat gratis untuk kabupaten Gresik dan Kediri.
Dalam BBGRM di Pamekasan nanti mengambil tema Dengan Teknologi Tepat Guna dan Semangat Gotong Royong Mayarakat Kita Tingkatkan Indonesia Bisa berdayakan Masyarakat Menuju Kemandirian. Rasiyo berharap agar dinas/ biro dan instansi lingkungan Prop Jatim mensukseskan BBGRM tahun ini.
Sekda Kabupaten Pamekasan Drs Djamaludin Kamir Msi mengatakan saat ini pamekasan sudah siap menjadi tuan rumah BBGRM. Djamaludin berharap setelah BBGRM selesai pamekasan dijadikan kota batik. Dalam BBGRM nanti akan mengadakan pemeran batik dari lima desa di Kecamatan Propo Pamekasan. selain pemaran batik BBGRM di Pamekasan nanti akan mengumpulkan pembatik di pamekasan untuk membatik terpanjang di dunia.
Diharapkan Gubernur Jatim Drs Seokarwo mengawali kegiatan membatik di BBGRM nanti. Selain pamaran batik Pamekasan akan memamerkan alat hasil penduduk pamekasan yaitu, Mesin perontok jarami dan mengubah menjadi pupuk, Alat pembuat pupuk biosing dari limbah, alat pembuat minyak Goreng dari kelapa dan alat pembuat gula dari buah siwalan.
Pamekasan akan menampilkan kesenian untuk memeriahkan BBGRM nanti yaitu, Tari Kolosal Batik, Musik Tradisional Onal Ul-daul, Kelompok Musik Putra Meonk, Kelompok Musik Ibu-ibu PKK dan DWP Kabupaten pamekasan, Tari Gotong Royong, dan Pencak Silat yang pernah mewakili Indonesia ke Korea Selatan.
Sebelunya BBGRM telah di laksanakan mulai 2004 di Bangkalan, 2005 di Bojonegoro, 22-006, di Probolinggo, 2007 di Tulunggagung, dan 2008 di Jember. (oby)
Rabu, 10 Juni 2009
LESTARIKAN LINGKUNGAN, BLH GANDENG ECO-PESANTREN
Badan Lingkungan Hidup (BLH) menggandeng Eco-Pesantren yang ada di Jatim untuk melestarikan Lingkungan. Prosesi sosialisasi kerjasama dilakukan di Hotel Inna Simpang Surabaya Rabu (29/4).
Kepala BLH Prop Jatim Ir Dewi J Putriatni MSc mengatakan, tujuan berkerjasama dengan pondok pesantren untuk memberikan wawasan kepada santri dalam pengolahan lingkungan.
Acara sosialisasi juga dihadiri Deputi VI Menteri Lingkungan Hidup Dr Henry Bastaman MES dan 25 perwakilan pondok pesantren dari 30.000 pondok di Jatim. Pondok tersebut diantaranya, Pondok Jawahirul Hikmah Tulungagung, Tahsirul Ahlaq Situbondo, An Nur Probolinggo dan Al Islah Lamongan.
Henry berharap muncul kader-kader Islam berwawasan lingkungan, karena dalam agama Islam mengajarkan tentang pelestarian lingkungan.“ Kebersihan sebagian dari iman,” katanya.
Pondok pesantren akan diberikan bantuan berupa stimulan untuk membuat konsep pondok pesantren ramah lingkungan. Setiap pondok pesantren akan diberikan dana sebesar Rp 25 juta. Sebelum diberikan dana tiap pondok harus membuat proposal tentang program pengembangan lingkungan. Dua kali dalam enam bulan ada pengawasan terkaid program proposal yang telah dibuat. “ Biasanya mereka sendiri yang datang ke BLH untuk melaporkan hasil kerjanya selama enam bulan,” ujarnya.
Henry mengatakan tidak ada ketakutan dalam pemberikan bantuan uang. Sebelum diberikan bantuan uang pondok tersebut diwajibkan membuat proposal program kerja pondok terkaid pelestarian lingkungan. “ Masak pondok pesantren mau menyewangkan uang,” ujarnya sambil tersenyum.
Ditargetkan pada tahun 2009 mencapai 600 pondok pesantren seluruh Indonesia bisa merealisasikan pondok berwawasan lingkungan. Pondok berwawasan lingkungan diharapkan menjadi pusat kajian pelestarian lingkungan pondok yang lain.
Menurutnya pondok di Jatim lebih baik dari pondok di propinsi lain, karena pondok di Jatim di punya nalai tradisi yang lebih lama. Sebagai contohnya salah satu pondok di Jember yang tradisional namun asri dan mematuhi lingkungan.
Pada 2008 sudah ada sepuluh pondok pesantren yang sudah mendapatkan bantuan. Kesepuluh pondok mendapatkan bantuan Composer Aerop untuk mengolah limbah sampah menjadi pupuk. Pondok pesantren yang mendapatkan Composer Aerop diantaranya Al Islah Lamongan , Didayatul Salam Tuban, Jawahirul Hikmah 3 Tulunggagung, Dairul Hikmah Jember, Al Hikam Bangkalan dan Pompesda Nganjuk masing –masing dua unit. Sedangkan Pondok Tahsinul Ahklaq Situbondo dan Syarifatul Ulum Ngawi masing-masing satu unit.
Beberapa pondok punya keinginan yang kuat untuk menciptakan Eco-Posantren. Terbukti di Semarang saat sosialisasi setiap pondok diwakili empat orang, namun yang datang sepuluh orang.
Berdasarkan panduan untuk mewujudkan pondok pesantren menjadi Eco-Pesantren harus dapat menerapkan pengembangan kebijakan pondok ramah lingkungan. Pengembangan pondok ramah lingkungan berbasis Islam dan pengembangan ektra kurikuler berbasis tadabu alam serta pengembangan sarana prasarana pendukung pondok pesantren.(oby)
Kepala BLH Prop Jatim Ir Dewi J Putriatni MSc mengatakan, tujuan berkerjasama dengan pondok pesantren untuk memberikan wawasan kepada santri dalam pengolahan lingkungan.
Acara sosialisasi juga dihadiri Deputi VI Menteri Lingkungan Hidup Dr Henry Bastaman MES dan 25 perwakilan pondok pesantren dari 30.000 pondok di Jatim. Pondok tersebut diantaranya, Pondok Jawahirul Hikmah Tulungagung, Tahsirul Ahlaq Situbondo, An Nur Probolinggo dan Al Islah Lamongan.
Henry berharap muncul kader-kader Islam berwawasan lingkungan, karena dalam agama Islam mengajarkan tentang pelestarian lingkungan.“ Kebersihan sebagian dari iman,” katanya.
Pondok pesantren akan diberikan bantuan berupa stimulan untuk membuat konsep pondok pesantren ramah lingkungan. Setiap pondok pesantren akan diberikan dana sebesar Rp 25 juta. Sebelum diberikan dana tiap pondok harus membuat proposal tentang program pengembangan lingkungan. Dua kali dalam enam bulan ada pengawasan terkaid program proposal yang telah dibuat. “ Biasanya mereka sendiri yang datang ke BLH untuk melaporkan hasil kerjanya selama enam bulan,” ujarnya.
Henry mengatakan tidak ada ketakutan dalam pemberikan bantuan uang. Sebelum diberikan bantuan uang pondok tersebut diwajibkan membuat proposal program kerja pondok terkaid pelestarian lingkungan. “ Masak pondok pesantren mau menyewangkan uang,” ujarnya sambil tersenyum.
Ditargetkan pada tahun 2009 mencapai 600 pondok pesantren seluruh Indonesia bisa merealisasikan pondok berwawasan lingkungan. Pondok berwawasan lingkungan diharapkan menjadi pusat kajian pelestarian lingkungan pondok yang lain.
Menurutnya pondok di Jatim lebih baik dari pondok di propinsi lain, karena pondok di Jatim di punya nalai tradisi yang lebih lama. Sebagai contohnya salah satu pondok di Jember yang tradisional namun asri dan mematuhi lingkungan.
Pada 2008 sudah ada sepuluh pondok pesantren yang sudah mendapatkan bantuan. Kesepuluh pondok mendapatkan bantuan Composer Aerop untuk mengolah limbah sampah menjadi pupuk. Pondok pesantren yang mendapatkan Composer Aerop diantaranya Al Islah Lamongan , Didayatul Salam Tuban, Jawahirul Hikmah 3 Tulunggagung, Dairul Hikmah Jember, Al Hikam Bangkalan dan Pompesda Nganjuk masing –masing dua unit. Sedangkan Pondok Tahsinul Ahklaq Situbondo dan Syarifatul Ulum Ngawi masing-masing satu unit.
Beberapa pondok punya keinginan yang kuat untuk menciptakan Eco-Posantren. Terbukti di Semarang saat sosialisasi setiap pondok diwakili empat orang, namun yang datang sepuluh orang.
Berdasarkan panduan untuk mewujudkan pondok pesantren menjadi Eco-Pesantren harus dapat menerapkan pengembangan kebijakan pondok ramah lingkungan. Pengembangan pondok ramah lingkungan berbasis Islam dan pengembangan ektra kurikuler berbasis tadabu alam serta pengembangan sarana prasarana pendukung pondok pesantren.(oby)
DEPUTI MENLH; KALIMAS SUDAH BERSIH
Deputi VI Menteri Lingkungan Hidup Dr Henry Bastaman MES menyatakan Kali Mas sudah bersih. Hal Ini dikatakan saat menghadiri Sosialisasi Eco-Pesantren di Hotel Simpang Surabaya, Rabu (29/4).
Menurutnya, untuk mewujudkan Kali Mas bersih seperti sekarang ini tidak gampang. Henry mengatakan dibandingkan dengan kota lain Kali Mas tergolong bersih, contohnya Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta kondisinya tidak lebih baik dari Kali Mas. “Dapat mewujudkan satu kilometer sungai bersih sudah cukup baik,” tuturnya.
Kali mas merupakan anak dari Kali Brantas yang membelah Kota Surabaya. Selain melakukan pembersihan dengan menyisir Kali Mas Pemkot Surabaya juga melakukan penertiban sepanjang stren Kali Mas.
Pemkot saat ini berupaya untuk menjadikan Kali Mas sebagai wahana wisata air di Surabaya. Untuk menjaga agar sungai Kali Mas bersih Pemkot Surabaya bersama Dinas Pengairan Propinsi Jatim.
Bangunan liar (Bangli) di sepanjang Kali Mas segera digusur paling lambat akhir Juni mendatang. Keputusan penertiban bangli tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemkot Surabaya dan Pemprop Jatim di Balai Kota. Dasar penertibannya adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) No. 70/PRT/1996, Peraturan Daerah Jatim No. 7/2005, Keputusan
Gubernur No. 134/1999 dan Perda Kota Surabaya No. 7/1992.
Taman Prestasi yang terletak di tepi Kali Mas dan di belakang Gedung Grahadi, Jl. Ketabangkali Surabaya yang termasuk dalam wilayah Surabaya Pusat (Central Surabaya), merupakan taman yang dibangun sebagai peringatan atas keberhasilan Surabaya dalam meraih penghargaan Adipura Kencana dari pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai paru - paru kota dan tempat rekreasi keluarga yang dilengkapi dengan tempat berjalan-jalan (trotoar), jogging track, tempat menunggang kuda, arena bermain anak-anak, wisata air, panggung terbuka serta penjual makanan dan minuman. (oby)
Menurutnya, untuk mewujudkan Kali Mas bersih seperti sekarang ini tidak gampang. Henry mengatakan dibandingkan dengan kota lain Kali Mas tergolong bersih, contohnya Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta kondisinya tidak lebih baik dari Kali Mas. “Dapat mewujudkan satu kilometer sungai bersih sudah cukup baik,” tuturnya.
Kali mas merupakan anak dari Kali Brantas yang membelah Kota Surabaya. Selain melakukan pembersihan dengan menyisir Kali Mas Pemkot Surabaya juga melakukan penertiban sepanjang stren Kali Mas.
Pemkot saat ini berupaya untuk menjadikan Kali Mas sebagai wahana wisata air di Surabaya. Untuk menjaga agar sungai Kali Mas bersih Pemkot Surabaya bersama Dinas Pengairan Propinsi Jatim.
Bangunan liar (Bangli) di sepanjang Kali Mas segera digusur paling lambat akhir Juni mendatang. Keputusan penertiban bangli tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemkot Surabaya dan Pemprop Jatim di Balai Kota. Dasar penertibannya adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) No. 70/PRT/1996, Peraturan Daerah Jatim No. 7/2005, Keputusan
Gubernur No. 134/1999 dan Perda Kota Surabaya No. 7/1992.
Taman Prestasi yang terletak di tepi Kali Mas dan di belakang Gedung Grahadi, Jl. Ketabangkali Surabaya yang termasuk dalam wilayah Surabaya Pusat (Central Surabaya), merupakan taman yang dibangun sebagai peringatan atas keberhasilan Surabaya dalam meraih penghargaan Adipura Kencana dari pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai paru - paru kota dan tempat rekreasi keluarga yang dilengkapi dengan tempat berjalan-jalan (trotoar), jogging track, tempat menunggang kuda, arena bermain anak-anak, wisata air, panggung terbuka serta penjual makanan dan minuman. (oby)
TUNJANGAN PAI MENUNGGU DAFTAR NOMINATIF TURUN
Tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam PAI akan cair setelah Madrasah dan Pendidikan Daser Agama Islam (Mapenda) Depag Jatim menerima Daftar Nominatif penerima tunjangan. Kasi Mapenda Drs Syairofi MEd Selasa (28/4) mengatakan, guru pai akan mererima Tunjangan Setelah Mapenda Mendapatkan Daftar Nominasi. Samapi saat ini Mapenda Degag Jatim belum menerima Sk Daftar Nominatif penerima tunjangan untuk PAI yang diperbantukan di sekolah umum.
SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Daftar Nominatif baru akan dibawa Direktur Pais pada 3 mei mendatang di Sun City Sidoarjo. Dapag memang bertangung jawab membayar guru NIP 13 dipdiknas dan guru Nip 15 Depag yang diperbantukan ke sekolah-sekolah umum.
Kemarin Mapenda baru menerima Daftar Nominatif untuk guru Raudhatul Atfhal (RA) dan Madrasah yang bukan PNS. Setelah menerima daftar Nominatif mapenda mengandakan daftar tersebut serta memeriksa dan mendata sesui asal kota masing-masing. Setelah pendataan selesai daftar penerima akan di kirimkan ke kota masing-masing sehingga memudahkan untuk menentukan penerima tunjangan.
Pada Jumat 24/4 lalu Mapenda menerima 20 perwakilan dari GPAI yang menuntut cairnya tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Boleh saja mereka menuntut haknya, tetapi Daftar Nominatif yang menerima belum turun mau diberikan kepada siapa?,” kata Haniah.
Berdasarkan surat Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati nomer S-145/MK.05/2009 pada 12 maret lalu tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen baik PNS maupun Non PNS dilinkungan depdiknas dan Depag ada tiga poin.
Pertama sesui UU nomer 14 tahun 2005 guru dan dosen diberikan tunjangan profesi dan ketentuan mengenai tunjangan ditentukan Peraturan Pemerintah (PP), Kedua pada PP nomer 7 tahun 1977 1 maret 1977 tentang tunjangan PNS seperti guru dan dosen diatur dengan Peraturan Presidan. Ketiga sesuai usul Menteri Agama dengan melalui surat nomer SJ/B.1/2/KU.00.2/172/2009 pada 3 Februari 2009 dan hasil rapat dengan Direktur Jendral Pendidikan tinggi pada 16 februari 2009 menyetujui tunjangan profesi guru dan dosen dengan dua ketentuan.
Ketentuan poin 3a mennyatakan sampai dengan akhir Juni 2009 PP/Perpres belumdi tetapkan, maka pemberian tunjangan profesi guru PNS/Non-PNS pada Depdiknas dan Depag dihentikan, Poin 3b apabila sampai akhir 2009 PP/Perpres mengenail hal tersebut belum ditentukan maka tunjangan yang sudah terlanjur diberikan akan di potong secara bertahap dari gaji guru yang bersangkutan.
Guru yang lulus serttufikasi sebelum 2008 diberikan tunjangan profesiterhitung mulai 1 Januari 2008. Bagi guru Madrasah Non PNS yang sudah menerima tunjaangan profesi tahun 2008 diperhitungkan kekuranganya untuk dibayar pada ytahun ini. Guru yang lulus sretifikasi 2008 , diberikan tunjangan profesi mulai Januari 2009.
Besarnya tunjangan profesi guru dan Dosen PNS untuk setiap bulan sesui dengan surat keputusan gaji berkala terahir. Sedangkan bagi guru Non-PNS sebesar Rp 1,5 juta, dan bagi Dosen Non-PNS disertakan dengan dosen PNS pada jabatan akademik serta masa kerja yang sama..(Oby)
SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Daftar Nominatif baru akan dibawa Direktur Pais pada 3 mei mendatang di Sun City Sidoarjo. Dapag memang bertangung jawab membayar guru NIP 13 dipdiknas dan guru Nip 15 Depag yang diperbantukan ke sekolah-sekolah umum.
Kemarin Mapenda baru menerima Daftar Nominatif untuk guru Raudhatul Atfhal (RA) dan Madrasah yang bukan PNS. Setelah menerima daftar Nominatif mapenda mengandakan daftar tersebut serta memeriksa dan mendata sesui asal kota masing-masing. Setelah pendataan selesai daftar penerima akan di kirimkan ke kota masing-masing sehingga memudahkan untuk menentukan penerima tunjangan.
Pada Jumat 24/4 lalu Mapenda menerima 20 perwakilan dari GPAI yang menuntut cairnya tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Boleh saja mereka menuntut haknya, tetapi Daftar Nominatif yang menerima belum turun mau diberikan kepada siapa?,” kata Haniah.
Berdasarkan surat Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati nomer S-145/MK.05/2009 pada 12 maret lalu tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen baik PNS maupun Non PNS dilinkungan depdiknas dan Depag ada tiga poin.
Pertama sesui UU nomer 14 tahun 2005 guru dan dosen diberikan tunjangan profesi dan ketentuan mengenai tunjangan ditentukan Peraturan Pemerintah (PP), Kedua pada PP nomer 7 tahun 1977 1 maret 1977 tentang tunjangan PNS seperti guru dan dosen diatur dengan Peraturan Presidan. Ketiga sesuai usul Menteri Agama dengan melalui surat nomer SJ/B.1/2/KU.00.2/172/2009 pada 3 Februari 2009 dan hasil rapat dengan Direktur Jendral Pendidikan tinggi pada 16 februari 2009 menyetujui tunjangan profesi guru dan dosen dengan dua ketentuan.
Ketentuan poin 3a mennyatakan sampai dengan akhir Juni 2009 PP/Perpres belumdi tetapkan, maka pemberian tunjangan profesi guru PNS/Non-PNS pada Depdiknas dan Depag dihentikan, Poin 3b apabila sampai akhir 2009 PP/Perpres mengenail hal tersebut belum ditentukan maka tunjangan yang sudah terlanjur diberikan akan di potong secara bertahap dari gaji guru yang bersangkutan.
Guru yang lulus serttufikasi sebelum 2008 diberikan tunjangan profesiterhitung mulai 1 Januari 2008. Bagi guru Madrasah Non PNS yang sudah menerima tunjaangan profesi tahun 2008 diperhitungkan kekuranganya untuk dibayar pada ytahun ini. Guru yang lulus sretifikasi 2008 , diberikan tunjangan profesi mulai Januari 2009.
Besarnya tunjangan profesi guru dan Dosen PNS untuk setiap bulan sesui dengan surat keputusan gaji berkala terahir. Sedangkan bagi guru Non-PNS sebesar Rp 1,5 juta, dan bagi Dosen Non-PNS disertakan dengan dosen PNS pada jabatan akademik serta masa kerja yang sama..(Oby)
PLN HARUS BERI PELAYANAN SECARA MERATA
PLN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang merata untuk seluruh masyarakat. Selain itu PLN juga diharapkan memberikan perlindungan kepada konsumen.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Jatim, Dra Tutut Herawati MM saat membuka Diskusi Publik Membedah Sistem Ketenagalistrikan di Hotel Elmi Surabaya, Rabu (20/5).
Tutut mengatakan, PLN harus berupaya memberikan pelayanan secara optimal sebagai penyedia pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia. Selain itu PLN juga diharapkan memberikan perlindungan kapada konsumen. Saat ini, ada 57 desa yang belum mendapatkan layanan aliran listrik. Terakhir, PLN memberikan tambahan tenaga listrik di Kecamatan Sempol Bondowoso. ”PLN harus berupaya secara optimal sebagai penyedia tenaga listrik, upaya pengoptimalan baik di bidang lingkungan, tataruang wilayah, dan perlindungan konsumen,” ujarnya.
Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS), Paidi Pawirorejo SH MM mengatakan, dalam rangka menyambut Pilpres 2009 PLN harus mengantisipasi adanya kekurangan daya saat pesta demokrasi berlangsung. Daerah-daerah yang belum tersedia daya listrik diharapkan ada tenaga penganti seperti diesel. “Antisipasi kesediaan energi listrik supaya saat pilpres aman, biasanya mereka berkegiatan sampai jam 12 malam,” katanya.
Diharapkan masyarakat berani mengadu apabila ada ganguan pelayanan listrik baik melalui LPKS ataupun media masa. Menurutnya aduan yang dilakukan konsumen biasanya secara individu dan berkelompok. Aduan ke LPKS pasti akan ditindaklanjuti asalkan prosedur dan kelengkapan data konsumen lengkap.
Indonesia saat ini masih mengalami kerterbatasan daya listrik sehingga belum mampu menyediakan energi listrik secara optimal untuk masyarakat. Pembangkit tenaga listrik yang dimiliki Indonesia merupakan peninggalan jaman dulu.
Paidi mengimbau PLN dapat meningkatkan kinerja dan mampu melakukan perubahan SDM secara tepat. Begitu juga pelaku usaha diharapkan berani membuat pembangkit tenaga listrik diberbagai aspek, seperti PLTU dan Geotrirmal (panas bumi). Berdasarkan data BPM di Jatim ada delapan tempat yang potensial untuk geotrirmal. Ada 11 titik yang potensial menjadi tempat pengembangan Geotermal yang ada di Jawa Timur.
Ada 11 titik yang potensial menjadi tempat pengembangan Geotermal yang ada di Jawa Timur. Saat ini ada tiga tempat yang sudah mendapat pesetujuan Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengembangkan Geotermal. Ketiga tempat itu yaitu, Gunung Arjuna-Welirang dengan kapasitas daya 92 Mega Watt, Desa Ngebel Gunung Wilis Ponorogo dengan kapasitas daya 120 Mega Watt dan Gunung Ijen Bondowoso dengan kapasitas daya 185 Mega Watt.
Untuk mengoptimalkan pelayanan yang berorentasi kepuasan konsumen, PLN Distribusi Jatim membagi wilayah kerjanya menjadi 18 area dan 107 sub unit. Hal ini dilakukan supaya dapat mendekatkan PLN sebagai pengelola ketenagalistrikan dengan pelanganya.
Adapun beban tertinggi untuk sisten Jatim-Bali pada 2008 mencapai 16.301 MW terjadi pada Selasa 12 Agustus. Pada 2009 mencapai 16.376 MW pada Rabu 29 April sedangkan kemampuan pembangkit 16.758 MW. Sedangkan beban tertinggi region Jatim dan Bali pada 2008 mencapai 3.451 MW terjadi pada Kamis 13 Maret 2008 dan pada 2009 mencapai 3.425 MW sedangkan kemampuan pembangkit 4.926 MW. (oby/p)
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Jatim, Dra Tutut Herawati MM saat membuka Diskusi Publik Membedah Sistem Ketenagalistrikan di Hotel Elmi Surabaya, Rabu (20/5).
Tutut mengatakan, PLN harus berupaya memberikan pelayanan secara optimal sebagai penyedia pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia. Selain itu PLN juga diharapkan memberikan perlindungan kapada konsumen. Saat ini, ada 57 desa yang belum mendapatkan layanan aliran listrik. Terakhir, PLN memberikan tambahan tenaga listrik di Kecamatan Sempol Bondowoso. ”PLN harus berupaya secara optimal sebagai penyedia tenaga listrik, upaya pengoptimalan baik di bidang lingkungan, tataruang wilayah, dan perlindungan konsumen,” ujarnya.
Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS), Paidi Pawirorejo SH MM mengatakan, dalam rangka menyambut Pilpres 2009 PLN harus mengantisipasi adanya kekurangan daya saat pesta demokrasi berlangsung. Daerah-daerah yang belum tersedia daya listrik diharapkan ada tenaga penganti seperti diesel. “Antisipasi kesediaan energi listrik supaya saat pilpres aman, biasanya mereka berkegiatan sampai jam 12 malam,” katanya.
Diharapkan masyarakat berani mengadu apabila ada ganguan pelayanan listrik baik melalui LPKS ataupun media masa. Menurutnya aduan yang dilakukan konsumen biasanya secara individu dan berkelompok. Aduan ke LPKS pasti akan ditindaklanjuti asalkan prosedur dan kelengkapan data konsumen lengkap.
Indonesia saat ini masih mengalami kerterbatasan daya listrik sehingga belum mampu menyediakan energi listrik secara optimal untuk masyarakat. Pembangkit tenaga listrik yang dimiliki Indonesia merupakan peninggalan jaman dulu.
Paidi mengimbau PLN dapat meningkatkan kinerja dan mampu melakukan perubahan SDM secara tepat. Begitu juga pelaku usaha diharapkan berani membuat pembangkit tenaga listrik diberbagai aspek, seperti PLTU dan Geotrirmal (panas bumi). Berdasarkan data BPM di Jatim ada delapan tempat yang potensial untuk geotrirmal. Ada 11 titik yang potensial menjadi tempat pengembangan Geotermal yang ada di Jawa Timur.
Ada 11 titik yang potensial menjadi tempat pengembangan Geotermal yang ada di Jawa Timur. Saat ini ada tiga tempat yang sudah mendapat pesetujuan Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengembangkan Geotermal. Ketiga tempat itu yaitu, Gunung Arjuna-Welirang dengan kapasitas daya 92 Mega Watt, Desa Ngebel Gunung Wilis Ponorogo dengan kapasitas daya 120 Mega Watt dan Gunung Ijen Bondowoso dengan kapasitas daya 185 Mega Watt.
Untuk mengoptimalkan pelayanan yang berorentasi kepuasan konsumen, PLN Distribusi Jatim membagi wilayah kerjanya menjadi 18 area dan 107 sub unit. Hal ini dilakukan supaya dapat mendekatkan PLN sebagai pengelola ketenagalistrikan dengan pelanganya.
Adapun beban tertinggi untuk sisten Jatim-Bali pada 2008 mencapai 16.301 MW terjadi pada Selasa 12 Agustus. Pada 2009 mencapai 16.376 MW pada Rabu 29 April sedangkan kemampuan pembangkit 16.758 MW. Sedangkan beban tertinggi region Jatim dan Bali pada 2008 mencapai 3.451 MW terjadi pada Kamis 13 Maret 2008 dan pada 2009 mencapai 3.425 MW sedangkan kemampuan pembangkit 4.926 MW. (oby/p)
MUI, BELUM HARAMKAN FACEBOOK
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim belum menyatakan situs jejaring pertemanan face book haram. Namun secara pribadi/perorangan dalam pengajian ulama melarang pengunaan face book yang mengarah ke hal negative. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Drs H A Rachman Aziz MSi di kantornya, Senin (25/5).
Menurutnya, untuk mengeluarkan fatwa haram MUI memerlukan pendapat para ulama yang melarang face book yang secara mendalam. Aziz mengatakan, bukan jaringanya yang dilarang melainkan fungsinya yang dilarang bila melangar norma dan agama seperti membicarakan hal-hal yang porno. ”Kalau alatnya hukumya mubah, tetapi jika digunakan ke arah maksiat itu yang dilarang,” katanya.
Ia menuturkan, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang disarankan untuk saling kenal, salah satu caranya dengan chatting. Namun perkenalan yang disarankan adalah perkenalan biasa bukan yang berlebihan dan mengarah pada perjinahan serta pergaulan bebas. “Perkenalan yang mengarah pada sex bebas ituyang di haramkan,” ujarnya
Menurutnya,perkembangan teknologi harus diambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya. Ia mengkwatirkan seseorang akan lupa dengan kewajbanya jika terlalu lama chetting. Ia menyayangkan jika seorang anak sampai lupa dengan belajar dan orang dewasa lupa dengan pekerjaanya jika terlalu lama di internet untuk chatting
Aziz menyarankan, remaja sakarang ini harus memiliki filter pribadi untuk membatasi dampak negative dari perkembangan teknologi. Ulama akan memberikan peringgatan dan tauksiyah untuk menyaring dampak negative perkembangan teknologi. “Diperlukan ketanguhan iman untuk membentengi diri dari dampak negative perkembangan teknologi,” katanya.
Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan agama membuat remaja hanyut dan terbui dalam hal-hal yang melangar norma dan agama. Remaja harus tau mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dari dampak perkembangan teknologi itu sendiri.
Menurutnya, ulama yang tergabung Bactrul XI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) sejatim di Ponpes Putri Hidayatul Mubtadui Aat Lirboyo Kediri beberapa hari yang lalu tidak mengharamkan face book secara mutlak. Ada ketentuan-ketentuan di belakangya yang menyatakan haramya face book. Contoh kasusnya seperti keluarnya fatwa haram pada rokok. Rokok haram jika dikomsumsi anak-anak, wanita hamil, dan di depan umum.
MUI di Jatim saat ini seang mengusahakan televisi dan Internet untuk mengembangkan siaran agama. Diharapkan tahun ini televisesi MUI ini dapat terlaksana. MUI merupakan gabungan organisasi Islam yang dijadikan wadah musyawarah. (oby)
.
Menurutnya, untuk mengeluarkan fatwa haram MUI memerlukan pendapat para ulama yang melarang face book yang secara mendalam. Aziz mengatakan, bukan jaringanya yang dilarang melainkan fungsinya yang dilarang bila melangar norma dan agama seperti membicarakan hal-hal yang porno. ”Kalau alatnya hukumya mubah, tetapi jika digunakan ke arah maksiat itu yang dilarang,” katanya.
Ia menuturkan, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang disarankan untuk saling kenal, salah satu caranya dengan chatting. Namun perkenalan yang disarankan adalah perkenalan biasa bukan yang berlebihan dan mengarah pada perjinahan serta pergaulan bebas. “Perkenalan yang mengarah pada sex bebas ituyang di haramkan,” ujarnya
Menurutnya,perkembangan teknologi harus diambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya. Ia mengkwatirkan seseorang akan lupa dengan kewajbanya jika terlalu lama chetting. Ia menyayangkan jika seorang anak sampai lupa dengan belajar dan orang dewasa lupa dengan pekerjaanya jika terlalu lama di internet untuk chatting
Aziz menyarankan, remaja sakarang ini harus memiliki filter pribadi untuk membatasi dampak negative dari perkembangan teknologi. Ulama akan memberikan peringgatan dan tauksiyah untuk menyaring dampak negative perkembangan teknologi. “Diperlukan ketanguhan iman untuk membentengi diri dari dampak negative perkembangan teknologi,” katanya.
Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan agama membuat remaja hanyut dan terbui dalam hal-hal yang melangar norma dan agama. Remaja harus tau mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dari dampak perkembangan teknologi itu sendiri.
Menurutnya, ulama yang tergabung Bactrul XI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) sejatim di Ponpes Putri Hidayatul Mubtadui Aat Lirboyo Kediri beberapa hari yang lalu tidak mengharamkan face book secara mutlak. Ada ketentuan-ketentuan di belakangya yang menyatakan haramya face book. Contoh kasusnya seperti keluarnya fatwa haram pada rokok. Rokok haram jika dikomsumsi anak-anak, wanita hamil, dan di depan umum.
MUI di Jatim saat ini seang mengusahakan televisi dan Internet untuk mengembangkan siaran agama. Diharapkan tahun ini televisesi MUI ini dapat terlaksana. MUI merupakan gabungan organisasi Islam yang dijadikan wadah musyawarah. (oby)
.
PWNU INGIN SEJAHTERAKAN WARGA NU
Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah melantik ketua Forum Silahturromi Pimpinan Daerah (Fuspida) Nahdatul Ulama KH Hasan Aminudi di Kantor PWNU di Jalan Pagasangan Surabaya, Jumat (27/4).Dalam sambutanya Hasan mengatakan, PWNU ingin lebih meberdayakan warga NU.
Hasan mejelaskan, dulu PWNU hanya menjaga ajaran Aklaqkul Sunah Waljamaah dan berbeda dengan sekarang yang dikaitkan dengan politik. Fuspida yang didirikan pada 2006 ini bukan untuk tujuan politik, namun untuk membantu mensejahteraan warga NU.
Fuspida di bentuk untuk menjadi wadah silahturrohmi antar kader NU baik yang duduk di lembaga Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diharapkan fuspida bisa Meski semua pimpinan daerah yang menjabat sekarang ini berbeda partai Hasan meminta melepaskan atribut partai masing-masing dan mengenakan baju NU. Ada 30 pimpinan daerah di Jatim baik bupati/walikota dan wakilnya yang sebenarnya anggota NU.
Ketua Fuspida Hasan Aminudin PWNU memiliki program di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Program ini membantu pemerintah ditingakat bawah melalui warga NU.Untuk itu Ia mengiginkan program PWNU dimasukkan dalam APBD.
Menangapi hal tersebut Gubernur Jatim Drs Soekarwo SH Mhum saat menghadiri pelantikan ketua Fuspida mengatakan, saat ini pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan dimulai dari tingkat pendididkan dengan diberlakukanya sekolah gratis.
Rencananya pada 2010 mendatang semua seolah baik negeri dan swasta tidak dipungut biaya.
Pemprop akan memeberlakukan sekolah gratis di tingkat SD/MI hinggga SMP/madrasah tsanawiyah pada tahun ini.Uji coba pendidikan gratis sembilan tahun akan dilakukan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang
Selain itu Pemprop akan memperbaiki 10 ribu rumah yang yang tidak layak huni. Rumah yang tidak layak hini itu tersebar di seluruh Madura, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Trengalek dan Magetan.Pakde Karwo sapaan Akrap Soekarwo menambahkan di gresik dan Kediri akan diberlakukan biaya berobat gratis.
Senada dengan Gubernur, Wagup Jatim Drs Saifullah Yusuf mengatkan dalam peningkatan kualitas pendidikan ada tiga sarat yang harus di lakukan. pertama guru yang berkualitas den bertingkah laku baik, kedua kurikulum yang harus diperbaiki dan ketiga sarana prasarana yang memadai.
Saifullah menjelaskan guru yang berkuailitas menentukan 50% keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lima puluh Persen yang lain terdiri dari 25% kurikulum yang baik dan sisanya adalah sarana prasarana yang memedai.(oby)
Hasan mejelaskan, dulu PWNU hanya menjaga ajaran Aklaqkul Sunah Waljamaah dan berbeda dengan sekarang yang dikaitkan dengan politik. Fuspida yang didirikan pada 2006 ini bukan untuk tujuan politik, namun untuk membantu mensejahteraan warga NU.
Fuspida di bentuk untuk menjadi wadah silahturrohmi antar kader NU baik yang duduk di lembaga Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diharapkan fuspida bisa Meski semua pimpinan daerah yang menjabat sekarang ini berbeda partai Hasan meminta melepaskan atribut partai masing-masing dan mengenakan baju NU. Ada 30 pimpinan daerah di Jatim baik bupati/walikota dan wakilnya yang sebenarnya anggota NU.
Ketua Fuspida Hasan Aminudin PWNU memiliki program di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Program ini membantu pemerintah ditingakat bawah melalui warga NU.Untuk itu Ia mengiginkan program PWNU dimasukkan dalam APBD.
Menangapi hal tersebut Gubernur Jatim Drs Soekarwo SH Mhum saat menghadiri pelantikan ketua Fuspida mengatakan, saat ini pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan dimulai dari tingkat pendididkan dengan diberlakukanya sekolah gratis.
Rencananya pada 2010 mendatang semua seolah baik negeri dan swasta tidak dipungut biaya.
Pemprop akan memeberlakukan sekolah gratis di tingkat SD/MI hinggga SMP/madrasah tsanawiyah pada tahun ini.Uji coba pendidikan gratis sembilan tahun akan dilakukan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang
Selain itu Pemprop akan memperbaiki 10 ribu rumah yang yang tidak layak huni. Rumah yang tidak layak hini itu tersebar di seluruh Madura, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Trengalek dan Magetan.Pakde Karwo sapaan Akrap Soekarwo menambahkan di gresik dan Kediri akan diberlakukan biaya berobat gratis.
Senada dengan Gubernur, Wagup Jatim Drs Saifullah Yusuf mengatkan dalam peningkatan kualitas pendidikan ada tiga sarat yang harus di lakukan. pertama guru yang berkualitas den bertingkah laku baik, kedua kurikulum yang harus diperbaiki dan ketiga sarana prasarana yang memadai.
Saifullah menjelaskan guru yang berkuailitas menentukan 50% keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lima puluh Persen yang lain terdiri dari 25% kurikulum yang baik dan sisanya adalah sarana prasarana yang memedai.(oby)
Langganan:
Postingan (Atom)