Pemprov segera mengakhiri pemisahan pengelolaan sekolah pondok pesantren (Ponpes) dan sekolah umum. Hal ini disampaikan Gubernur Jatim Dr Soekarwo saat mengahadiri peresmian Masjid Al-Mubarokah Desa Bunton Turirejo Kecamatan Kedamean Gresik Jumat malam (5/6). ” Pendidikan merupakan tanggung jawab pemeintah,” ujarnya.
Pemprov tidak akan membedakan pelayanan antara sekolah umum dan sekolah Ponpes. Baik sekolah umum yang dikelola Diknas dan sekolah ponpes dikelola Depag akan dijadikan satu dalam pelayanan satu atap. Ini terkaid dengan program Pemprov Jatim yang membebaskan biaya sekolah baik negeri dan swasta pada 2010.
Setiap anak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan menjadi konsentrasi Pemprov Jatim. Bukan sekolahnya yang dirus melainkan siswa-siswa pelajarnya. Dengan dibentuknya pelayanan satu atab pada sekolah umum dan sekolah di Ponpes dapat meningkatkan SDM para siswa.
Pada 26 April yang lalu Pemprov sudah mengujicobakan sekoah gratis di dua kabupaten. Kedua kabupaten tersebut adalah Sampang dan Bondowoso jika berjlan lancar maka akan diteruskan dengan kabupaten/kota yang lain yang ada di Jatim.
Selain memberikan pelayanan pendidikan gratis Pemprov juag akan menberikan pelayanan kesehatan gratis. Saat ini, kesehatan gratis sedang diujicobakan di Gresik dan Kediri. Menurutnya dua hal terpending dalam kehidupan adalah kesehatan dan pendidikan.
Pemprov akan memperbaiki sanitasi (jamban) yang menggakibatkan kerugian di Jatim mencapai Rp 3,7 triliun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran mastyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. ”Kalau tidak bisa menaikan pendapatan, jangan membebani dengan biaya pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Saat ini pemerintah sedang menjalankan program memperbaiki rumah kumuh yang ada di kabupaten/kota. Ada 20 kabupaten/kota yang masing-masing mendapatkan kuota satu ribu rumah yang diperbaiki. Total rumah yang diperbaiki mencapai 20 ribu rumah.
Selain membangun rumah kumuh di 20 kabupaten/kota Pemprov Jatim akan membangun 500 rumah untuk korban lumpur lapindo. Rumah ini diperuntukkan warga yang tidah terurus oleh Minarak Lumpur Lapindo. “jangan hanya digusur saja tapi kita carikan tempat bagi orang-orang yang tidak mampu,” katanya.
Rencananya Pemprov pada hari ini Saptu (6/6) juga akan mengeruk kanal yang ada di lamongan dan membuat tanggul di Kanor Bojonegoro. Diharapkan banjir yang akan datang dapat menguranggi waktu penderitaan rakyat. Selain itu dengan dibangunya tanggul di Bojonegoro dapat menggurangi luapan air ke sawah saat banjir datang.(oby)
Minggu, 24 Januari 2010
UNEJ DIRIKAN PUSAT PELATIAN KEBENCANAAN
Universitas Negeri Jember (Unej) mendirikan Pusat Pelatian Kebencanaan bartepatan dengan dies natalis atau ulang tahunnya yang ke-45 Kamis, (4/6). Rektor Unej Dr Ir Tarsicius Sutikno MSc saat meresmikan Pusat Pelatian Kebencanaan mengatakan, adanya bencana pasti ada ilmu yang dapat dikembangkan.
Pengembangan pelatiaan ini Unej berkerjasama dengan Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB). Diharapkan Pusat Pelatian Kebencanaan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BNPB Dr Syamsul Maarif MSi mengatakan, menangulangi bencana dimulai dari diri sendiri. Untuk itu peran perguruan tinggi dan universitas dalam penangulangan bencana sangat fital. BNPB juga menjalin kerjasama dengan ITB dan ITS.
Kawasan Indonesia yang masuk dalam wilayah cincin api (ring of fire). Kawasan ini membentang melingkar mulai perairan dan daratan Jepang, memutar searah jarum jam ke Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Nusantara, dratan Asia hingga kembali ke Jepang.
Bencana yang berpotensi di wilayah ini yaitu, tanah longsor, banjir, angin putting beliung, badai gurun, badai salju, tornado, kebakaran hutan, letusan gunung, dan tsunami. Letak geografis dan tipografis Indonesia untuk memiliki semua potensi bencana, keculai badai gurun dan badai salju karena Indonesia tidak memiliki salju dan gurun.
Diharapkan, pusat Pelatiaan Kebencanaan menjadi pusat penelitian yang unggul untuk mencapai ketangguhan bangsa dan masyarakat dalam mengelola bencana. Pusat pelatiaan ini menjadi pusat penelitian yang unggul dan menciptakan ketangguhan bangsa dan masyarakat dalam mengelola bencana.
Pusat Pelatiaan kebencanaan Unej ini berperan dalam melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Merumuskan alternatif perbaikan apabila ada bencana serta melakukan kajian penaggulangan. Mengembangkan berbagai alternatif strategi dan model pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekontruksi berbasis mayarakat.
Selain itu juga mengkaji nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mengelola bencana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan bencana. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional dalam menaggulangi bencana.
Bencana yang terjadi di indonesia dari 2004-2008 telah mengakibatkan lebih dari 300 ribu korban jiwa. Pada tsunami Aceh-Nias pada Desember 2004 korban jiwa mencapai 165.708 jiwa, Gempa Jogjakarta pada Mei 2006 5.716 jiwa, tsunami Pengandaran pada Juli 2006 645 jiwa, banjir jakarta pada 2007mencapai 145.742 jiwa.
Sedangkan kerugian akibat bencana alam mencapai Rp 84,6 triliyun. Kerugian terbasar tsunami Aceh-Nias yang mencapai Rp 48 Triliyun, kedua gempa Jogjakarta kerugian mencapai Rp 29.1 triliyun, banjir Jakarta kerugianya Rp 5,2 triliun, tsunami Pangandaran Rp 1,3 triliun, dan banjir Bengawan Solo mencapai Rp 1triliun.(oby)
Pengembangan pelatiaan ini Unej berkerjasama dengan Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB). Diharapkan Pusat Pelatian Kebencanaan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BNPB Dr Syamsul Maarif MSi mengatakan, menangulangi bencana dimulai dari diri sendiri. Untuk itu peran perguruan tinggi dan universitas dalam penangulangan bencana sangat fital. BNPB juga menjalin kerjasama dengan ITB dan ITS.
Kawasan Indonesia yang masuk dalam wilayah cincin api (ring of fire). Kawasan ini membentang melingkar mulai perairan dan daratan Jepang, memutar searah jarum jam ke Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Nusantara, dratan Asia hingga kembali ke Jepang.
Bencana yang berpotensi di wilayah ini yaitu, tanah longsor, banjir, angin putting beliung, badai gurun, badai salju, tornado, kebakaran hutan, letusan gunung, dan tsunami. Letak geografis dan tipografis Indonesia untuk memiliki semua potensi bencana, keculai badai gurun dan badai salju karena Indonesia tidak memiliki salju dan gurun.
Diharapkan, pusat Pelatiaan Kebencanaan menjadi pusat penelitian yang unggul untuk mencapai ketangguhan bangsa dan masyarakat dalam mengelola bencana. Pusat pelatiaan ini menjadi pusat penelitian yang unggul dan menciptakan ketangguhan bangsa dan masyarakat dalam mengelola bencana.
Pusat Pelatiaan kebencanaan Unej ini berperan dalam melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Merumuskan alternatif perbaikan apabila ada bencana serta melakukan kajian penaggulangan. Mengembangkan berbagai alternatif strategi dan model pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekontruksi berbasis mayarakat.
Selain itu juga mengkaji nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mengelola bencana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan bencana. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional dalam menaggulangi bencana.
Bencana yang terjadi di indonesia dari 2004-2008 telah mengakibatkan lebih dari 300 ribu korban jiwa. Pada tsunami Aceh-Nias pada Desember 2004 korban jiwa mencapai 165.708 jiwa, Gempa Jogjakarta pada Mei 2006 5.716 jiwa, tsunami Pengandaran pada Juli 2006 645 jiwa, banjir jakarta pada 2007mencapai 145.742 jiwa.
Sedangkan kerugian akibat bencana alam mencapai Rp 84,6 triliyun. Kerugian terbasar tsunami Aceh-Nias yang mencapai Rp 48 Triliyun, kedua gempa Jogjakarta kerugian mencapai Rp 29.1 triliyun, banjir Jakarta kerugianya Rp 5,2 triliun, tsunami Pangandaran Rp 1,3 triliun, dan banjir Bengawan Solo mencapai Rp 1triliun.(oby)
BENCANA TERJADI AKIBAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SALAH
Bencana alam dialami akibat perencanaan pembangunan yang salah. Seharusnya, perencanaan pembangunan selalu memerhatikan risiko bencana. Ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr Syamsul Maarif Msi dalam Seminar Nasioanl Penanganan Risiko Bencana dalam Pembangunn Daerah di Universitas Negeri Jember, Kamis (4/6).
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Dikatakan Syamsul, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait komitmen penanganan risiko bencana. Yakni UU No.24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana, UU No26/2007 Tentang Tata Ruang, serta UU No.27/2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Namun, pelaksanaan UU tersebut tergantung pada pemerintah, penegak hukum, universitas dan media. Selanjutnya, UU tersebut bisa dijadikan rujukan pembentukan perda yang kebijakannya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sementara BNPB dalam hal ini bertindak sebagai koordinasi dan sosialisasi.
Menurutnya, saat ini Indonesia sebagai salah satu dari 168 negara yang menyepakati pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo. Ini merupakan komitmen untuk mengurangi risiko bencana atau yang dikenal dengan Hyogo Frame Work For Action (HFA) 2005-2015.
“Ini dilakukan karena bencana perlu persiapan penanggulangan, untuk meminimalisasi korban jiwa dan harta. Salah satu caranya yakni penegakan hukum,” ujarnya.
Sementara ada daerah-daerah yang pro aktif dalam penanggulangan bencana antara lain, Jatim, Jateng, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terkait dengan antisipasinya, kata Syamsul, untuk bencana hidrometeorologi atau bencana akibat perubahan iklim global dan efek rumah kaca, pemerintah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (BNPI). Dewan ini bertugas merumuskan kebijakan naisonal, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim.
Mereka juga bertugas mengkoordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi, kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan. Dengan demikian, diharapkan bila terjadi bencana tidak ada pihak yang saling menyalahkan, terutama antara masyarakat dan pemerintah.
Selama ini, dia menambahkan, setiap ada bencana pemerintah selalu mengambil langkah kontigensi atau kesiapasiagaan bila terjadi bencana alam. Dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan, Menteri Llingkungan Hidup, Polri dan Perkebunan. Contoh langkah kontigensi itu antara lain, mengubah cara bertanam masyarakat Kalimantan dan Sumatera yang mempunyai budaya bertanam keliling dengan membabat hutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf seusai membuka seminar menuturkan, Indonesia merupakan supermarket bencana. Ini terjadi sebagian besar juga akibat kondisi alamnya.
Kerugian akibat bencana alam di Indonesia dari tahun 2004-2008 mencapai Rp 24,6 triliun. Kerugian terbesar yakni bencana Tsunami Aceh, Nias yang menelan kerugian Rp 48 triliun. Sementara gempa Yogjakarta mengakibatkan kerugian Rp 29,1 triliun. Untuk tsunami di Pangandaran juga mengakibatkan kerugian Rp, 1,3 triliun, Banjir Jakarta Rp 5,2 triliun serta banjir Bengawan Solo Rp 1 triliun. (0by/sti)
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Dikatakan Syamsul, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait komitmen penanganan risiko bencana. Yakni UU No.24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana, UU No26/2007 Tentang Tata Ruang, serta UU No.27/2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Namun, pelaksanaan UU tersebut tergantung pada pemerintah, penegak hukum, universitas dan media. Selanjutnya, UU tersebut bisa dijadikan rujukan pembentukan perda yang kebijakannya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sementara BNPB dalam hal ini bertindak sebagai koordinasi dan sosialisasi.
Menurutnya, saat ini Indonesia sebagai salah satu dari 168 negara yang menyepakati pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo. Ini merupakan komitmen untuk mengurangi risiko bencana atau yang dikenal dengan Hyogo Frame Work For Action (HFA) 2005-2015.
“Ini dilakukan karena bencana perlu persiapan penanggulangan, untuk meminimalisasi korban jiwa dan harta. Salah satu caranya yakni penegakan hukum,” ujarnya.
Sementara ada daerah-daerah yang pro aktif dalam penanggulangan bencana antara lain, Jatim, Jateng, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terkait dengan antisipasinya, kata Syamsul, untuk bencana hidrometeorologi atau bencana akibat perubahan iklim global dan efek rumah kaca, pemerintah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (BNPI). Dewan ini bertugas merumuskan kebijakan naisonal, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim.
Mereka juga bertugas mengkoordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi, kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan. Dengan demikian, diharapkan bila terjadi bencana tidak ada pihak yang saling menyalahkan, terutama antara masyarakat dan pemerintah.
Selama ini, dia menambahkan, setiap ada bencana pemerintah selalu mengambil langkah kontigensi atau kesiapasiagaan bila terjadi bencana alam. Dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan, Menteri Llingkungan Hidup, Polri dan Perkebunan. Contoh langkah kontigensi itu antara lain, mengubah cara bertanam masyarakat Kalimantan dan Sumatera yang mempunyai budaya bertanam keliling dengan membabat hutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf seusai membuka seminar menuturkan, Indonesia merupakan supermarket bencana. Ini terjadi sebagian besar juga akibat kondisi alamnya.
Kerugian akibat bencana alam di Indonesia dari tahun 2004-2008 mencapai Rp 24,6 triliun. Kerugian terbesar yakni bencana Tsunami Aceh, Nias yang menelan kerugian Rp 48 triliun. Sementara gempa Yogjakarta mengakibatkan kerugian Rp 29,1 triliun. Untuk tsunami di Pangandaran juga mengakibatkan kerugian Rp, 1,3 triliun, Banjir Jakarta Rp 5,2 triliun serta banjir Bengawan Solo Rp 1 triliun. (0by/sti)
MAKANAN BERFORMALIN HARAM
Hasil Bathsul Masail Musyawarah wilayah I Nahdlatul Ulama (NU) Rabu, (3/6) di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya menyatakan, makan yang mengandung formalin haram untuk dikonsumsi dan diperjual belikan.
Kyai H Drs Syarifudin Syarif mengatakan, sesuai dengan hadis nabi yang menyatakan tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Mengonsumsi dan meproduksi makanan olahan dengan campuran bahan seperti bahan kimia secara medis berbahaya untuk kesehatan. Bahan kimia memicu penyakit dalam waktu dekat maupun selang beberapa tahun.
Syarifudin menghimbau Balai POM untuk mengawasi makanan yang beredar di pasaran yang mengandung bahan kimia. Pemerintah dan Balai POM apabila menemukan bahan atau makanan yang menngandung bahan kimai untuk ditarik dari peredaran. Selain menarik barang harus diberlakukanya sanksi kepada pihak yang sengaja memproduksi makanan dan mengedarkanya.
Bahan kimai yang biasanya ada di makanan yaitu, formalin, bleng, boraks, melamin, zat pewarna. Bahan tersebut berfungsi untuk mengawetkan , pemberi rasa, dan pengembang masakan.
Makanan yang kedaluarsa dalam Islam bila tidak layak untuk dikonsumsi maka pengertianya adalah membahayakan kesehatan. Investigasi dan pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) mencatat 56% dari 98 sampel bahan makanan dinyatakan positif mengandung formalin. Padahal penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ironisnya, bahan makanan berformalin tidak saja dijual di pasar tradisional, tetapi juga di pasar serba ada.
Formalin perlu diwaspadai, karena Formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh.
Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/jaringan), serta orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Formalin bila menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesakkan, sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata.
Dampak formalin pada kesehatan manusia yaitu adanya efek pada kesehatan manusia langsung terlihat; seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing.
Efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang seperti, iritasi kemungkin parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, system saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. (oby)
MAKANAN BERFORMALIN HARAM
Hasil Bathsul Masail Musyawarah wilayah I Nahdlatul Ulama (NU) Rabu, (3/6) di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya menyatakan, makan yang mengandung formalin haram untuk dikonsumsi dan diperjual belikan.
Kyai H Drs Syarifudin Syarif mengatakan, sesuai dengan hadis nabi yang menyatakan tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Mengonsumsi dan meproduksi makanan olahan dengan campuran bahan seperti bahan kimia secara medis berbahaya untuk kesehatan. Bahan kimia memicu penyakit dalam waktu dekat maupun selang beberapa tahun.
Syarifudin menghimbau Balai POM untuk mengawasi makanan yang beredar di pasaran yang mengandung bahan kimia. Pemerintah dan Balai POM apabila menemukan bahan atau makanan yang menngandung bahan kimai untuk ditarik dari peredaran. Selain menarik barang harus diberlakukanya sanksi kepada pihak yang sengaja memproduksi makanan dan mengedarkanya.
Bahan kimai yang biasanya ada di makanan yaitu, formalin, bleng, boraks, melamin, zat pewarna. Bahan tersebut berfungsi untuk mengawetkan , pemberi rasa, dan pengembang masakan.
Makanan yang kedaluarsa dalam Islam bila tidak layak untuk dikonsumsi maka pengertianya adalah membahayakan kesehatan. Investigasi dan pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) mencatat 56% dari 98 sampel bahan makanan dinyatakan positif mengandung formalin. Padahal penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ironisnya, bahan makanan berformalin tidak saja dijual di pasar tradisional, tetapi juga di pasar serba ada.
Formalin perlu diwaspadai, karena Formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh.
Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/jaringan), serta orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Formalin bila menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesakkan, sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata.
Dampak formalin pada kesehatan manusia yaitu adanya efek pada kesehatan manusia langsung terlihat; seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing.
Efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang seperti, iritasi kemungkin parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, system saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. (oby)
PWNU GELAR MUSYAWARAH KERJA WILAYAH I
Pengurus Wlayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jitim mengelar Musyawarah Kerja Wilayah I (Muskarwil) di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya Selasa, (2/6). Musyawarah akan membahas sidang komisi khittah NU, sidang komisi program, sidang komisi rekomendasi, sidang bahtsul masail, dan Sidang pleno pengesahan hasil siding komisi.
Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan ada 20 progam yang PWNU yang harus diselesaikan. Empat program merupakan program pemimpin terdahulu sedangkan 16 sisanya adalah program baru. Dari program baru PWNU, enam diantaranyaakan dilaksanakan lebih cepat kerena menyangkut kepentinggan masyarkat.
Dengan dilaksanakanya Muskarwil diharapkan dapat memperkokoh ukuwah Nahdiyah serta memperkokok pelayanan umat. Ke-16 program PWNU mencangkupi pendidikan, Agma, dan kesehatan. Dengan dilaksanakanya Muskarwil dapat menyesuaikan dengan koridor AD/ART dan menetapkan rencana dan strategi.
Dalam Musawil ini kan membahas masalah perkawinan lewat cyber media yang keputusanya akan dijadikan rujukan rancangan UU yang akan di bahas di DPR RI. Selain itu juga akan membahas perkawinan bawah umur dan perkawina bawah tanggan. Muskarwil akan dilaksanakan dua hari mulai 2-3 Juni dan di buka langsung oleh gubernur jatim.
Program yang akan dibahas dalam Muskarwil ini dalam bidang organisasi yaitu, mengoptimalkan tindakan konsolidasi antar badan otonom, lembaga maupun lajnah. Memberdayakan warga NU dari kalangan bawah melalui pembentukan anak ranting (KAR) di setiap masjid dan Mushalla. Hal ini dilakukan untuk menagkal maraknya gerakan Islam radikal-fundamintalis.
Dalam bidang pendidikan yaitu penataan dan pengembangan terhadap institunsi-institusi pendidikan dilingkungan NU yang meliputi sekolah, Madrasah, dan pondok pesantern. Menyelesaikan forum-forum yang menjadi media tukar pengalaman dan pemikiran antar penyelengara dan pengelola pendidikan di tingkat cabang. Membengun jaringan kerjasama antar lembega pendidikan baik antar lingkungan NU dan pihak luar. Mencari peluang beasiswa di dalam dan ke luar negeri.
Program pemberdayan ekonomi umat yaitu melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap petanidan nelayan daerah pesisir Jatimuntuk meningkatkan kualitas produksi. Mendorong pertumbuhan koperasi yang mampu mendoronr pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas ekonomi yang tersedia untuk mewujudkan sarana danprasarana pasar tradisional dan swalayan NU.
Program PWNU dibidang teknologi dan informasi yaitu, penyediaan pendidiikan yang memungkinkan penguasaan tekologi informasi bagi PW, PC, pengurus MWC , dan pengurus ranting. Sosilaisai pemanfaatan NU on line sebagai sarana silahturahmi antar warga NU serta pendirian stasiun TV komunitas.
Pada 9 september 2009 PWNU akan lounching TV 9, yang langsung siaran sembilan kota. Dipilihnya nama sembilan karena sesuai dengan jumlah wali yang menyebarkan agama di pulau Jawa. (oby)
Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan ada 20 progam yang PWNU yang harus diselesaikan. Empat program merupakan program pemimpin terdahulu sedangkan 16 sisanya adalah program baru. Dari program baru PWNU, enam diantaranyaakan dilaksanakan lebih cepat kerena menyangkut kepentinggan masyarkat.
Dengan dilaksanakanya Muskarwil diharapkan dapat memperkokoh ukuwah Nahdiyah serta memperkokok pelayanan umat. Ke-16 program PWNU mencangkupi pendidikan, Agma, dan kesehatan. Dengan dilaksanakanya Muskarwil dapat menyesuaikan dengan koridor AD/ART dan menetapkan rencana dan strategi.
Dalam Musawil ini kan membahas masalah perkawinan lewat cyber media yang keputusanya akan dijadikan rujukan rancangan UU yang akan di bahas di DPR RI. Selain itu juga akan membahas perkawinan bawah umur dan perkawina bawah tanggan. Muskarwil akan dilaksanakan dua hari mulai 2-3 Juni dan di buka langsung oleh gubernur jatim.
Program yang akan dibahas dalam Muskarwil ini dalam bidang organisasi yaitu, mengoptimalkan tindakan konsolidasi antar badan otonom, lembaga maupun lajnah. Memberdayakan warga NU dari kalangan bawah melalui pembentukan anak ranting (KAR) di setiap masjid dan Mushalla. Hal ini dilakukan untuk menagkal maraknya gerakan Islam radikal-fundamintalis.
Dalam bidang pendidikan yaitu penataan dan pengembangan terhadap institunsi-institusi pendidikan dilingkungan NU yang meliputi sekolah, Madrasah, dan pondok pesantern. Menyelesaikan forum-forum yang menjadi media tukar pengalaman dan pemikiran antar penyelengara dan pengelola pendidikan di tingkat cabang. Membengun jaringan kerjasama antar lembega pendidikan baik antar lingkungan NU dan pihak luar. Mencari peluang beasiswa di dalam dan ke luar negeri.
Program pemberdayan ekonomi umat yaitu melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap petanidan nelayan daerah pesisir Jatimuntuk meningkatkan kualitas produksi. Mendorong pertumbuhan koperasi yang mampu mendoronr pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas ekonomi yang tersedia untuk mewujudkan sarana danprasarana pasar tradisional dan swalayan NU.
Program PWNU dibidang teknologi dan informasi yaitu, penyediaan pendidiikan yang memungkinkan penguasaan tekologi informasi bagi PW, PC, pengurus MWC , dan pengurus ranting. Sosilaisai pemanfaatan NU on line sebagai sarana silahturahmi antar warga NU serta pendirian stasiun TV komunitas.
Pada 9 september 2009 PWNU akan lounching TV 9, yang langsung siaran sembilan kota. Dipilihnya nama sembilan karena sesuai dengan jumlah wali yang menyebarkan agama di pulau Jawa. (oby)
BATHSUL MASAIL NU; TIDAK SAH NIKAH LEWAT CYBER MEDIA
Hasil Bathsul Masail Musyawarah wilayah I Nahdlatul Ulama (NU) Rabu, (3/6) di di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya menyatakan, menikah melalui cyber madia dinyatakan tidak sah. Sepuluh kyai menyatakan pernikan pernikahan antara wali perempuan, saksi, dan pengatin laki-laki tidak dalam satu majelis atau bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu dan pengantin saat ijab khobul berlangsung.
Kyai H Drs Syarifudin Syarif mengatakan, Pernikahan yang dilakukan melalui cyber media harus dilakukan kembali. Bagi mempelai perempuan boleh tidak dalam satu ruang, sebab sebelum ijab khobul selesai kedua pengantin tidak boleh bersentuhan.
Pernikahan merupakan hal yang sakral, dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat agama akan melahirkan manusia yang berbudi luhur dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agama.
Di Indonesia pernikahan melalui cyber media pernah terjadi. Pernikahan dilakukan melalui telepon dangan perbedaan tempat. Pengantin perempuan ada di Indoneia sedangkan pengantin laki-laki ada di Amerika. Saat itu Menteria Agama Munawir Sadeli. Kantot Urusan Agama (KUA) dan pengadilan Agma menyatakan pernkahan itu tidak syah. Dan harus dilakukan pernikahan ulang.
Pernikahn semacam ini juga pernah terjadi pada 22 Pebruar9i 2009 antara Wafa Suhaimi (24) dengan Ahmad Jamil Rajagb (26). Mempelai perempuan tinggal di Jeddah Saudi Arabia sedangkan pengatin laki-laki berada di Sedang kuliah di Universitas Merry Mont Virginia AS. Keena kesulitan mengurus visa dan ketatnya jadwal kuliah mereka memanfaatkan cyber media untuk mendukung rangakaian ijab-qobul.
Cyber media yang digunakan adalah internet dengan memanfaatkan LCD Proyektor yang dibesarkan. Pada saat itu pernikahan keduanya dinyatakan shah oleh Syaikh Adil Al-Damari (anggota Majmak Al-Figh al- Aslami) Saudiarabia.
Bathsul Masail dilakukan milai tadi malam oleh sepuluh Kyai yang terdiri dari Mushahih, perumus, dan moderator. Lima kyai yang tergabung dalam Mushahih adalah KH Anwar Manshur, KH Yasin Asmuni, KH Hasyim Abbas, KH Abdullah Ayamsul Arifin, dan Syafrudin Syarif. Empat kyai yang tergabung dalam perumus adalah KH Imam Syuhada, KH Asyhar Ahofwan, KH Azizi Chasbulloh dan KH Muhibbul Amal, sedangkan sebagai moderator adalah KH Romadlon Khotib.
Selain menbahas Bathsul Masail Musyawarah Kerja Wilayah I Nahdlatul Ulama yang berlansung mulai 2-3 Juni membahas tentang pemberdayaan organisasi NU, pengembangan pendidikan, teknologi informasi, pemberdayaan ekonomi umat, pelyanan social, ksehatan dan tenaga kerja, pengembangan dakwah pemikiran keagamaan, mobilisasi dana dan pengolaannya. (oby)
Kyai H Drs Syarifudin Syarif mengatakan, Pernikahan yang dilakukan melalui cyber media harus dilakukan kembali. Bagi mempelai perempuan boleh tidak dalam satu ruang, sebab sebelum ijab khobul selesai kedua pengantin tidak boleh bersentuhan.
Pernikahan merupakan hal yang sakral, dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat agama akan melahirkan manusia yang berbudi luhur dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agama.
Di Indonesia pernikahan melalui cyber media pernah terjadi. Pernikahan dilakukan melalui telepon dangan perbedaan tempat. Pengantin perempuan ada di Indoneia sedangkan pengantin laki-laki ada di Amerika. Saat itu Menteria Agama Munawir Sadeli. Kantot Urusan Agama (KUA) dan pengadilan Agma menyatakan pernkahan itu tidak syah. Dan harus dilakukan pernikahan ulang.
Pernikahn semacam ini juga pernah terjadi pada 22 Pebruar9i 2009 antara Wafa Suhaimi (24) dengan Ahmad Jamil Rajagb (26). Mempelai perempuan tinggal di Jeddah Saudi Arabia sedangkan pengatin laki-laki berada di Sedang kuliah di Universitas Merry Mont Virginia AS. Keena kesulitan mengurus visa dan ketatnya jadwal kuliah mereka memanfaatkan cyber media untuk mendukung rangakaian ijab-qobul.
Cyber media yang digunakan adalah internet dengan memanfaatkan LCD Proyektor yang dibesarkan. Pada saat itu pernikahan keduanya dinyatakan shah oleh Syaikh Adil Al-Damari (anggota Majmak Al-Figh al- Aslami) Saudiarabia.
Bathsul Masail dilakukan milai tadi malam oleh sepuluh Kyai yang terdiri dari Mushahih, perumus, dan moderator. Lima kyai yang tergabung dalam Mushahih adalah KH Anwar Manshur, KH Yasin Asmuni, KH Hasyim Abbas, KH Abdullah Ayamsul Arifin, dan Syafrudin Syarif. Empat kyai yang tergabung dalam perumus adalah KH Imam Syuhada, KH Asyhar Ahofwan, KH Azizi Chasbulloh dan KH Muhibbul Amal, sedangkan sebagai moderator adalah KH Romadlon Khotib.
Selain menbahas Bathsul Masail Musyawarah Kerja Wilayah I Nahdlatul Ulama yang berlansung mulai 2-3 Juni membahas tentang pemberdayaan organisasi NU, pengembangan pendidikan, teknologi informasi, pemberdayaan ekonomi umat, pelyanan social, ksehatan dan tenaga kerja, pengembangan dakwah pemikiran keagamaan, mobilisasi dana dan pengolaannya. (oby)
Langganan:
Postingan (Atom)