MENDAGRI: MPU SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI ANTAR DAERAH

Mitra Praja Utama (MPU) IX merupakan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar pemerinta daerah (Pemda) sehingga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Selain itu juga sebagai sarana evaluasi hasil kerja sama sepuluh daerah yang tergabung dalam MPU IX yang berlangsung mulai 16-18 Juni di Hotel JW Marriot Surabaya . Menteri Dalam Negeri H Mardiyanto saat membuka MPU IX di Hotel JW Marriot, Rabu (17/6) mengatakan, dari hasil evaluasi ini dapat meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing.
Agenda rapat kerja gunernur ini dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan adalah, peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan daya saing daerah, sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat berkerjasama dengan daerah lain yang berdasarkan efektifitas pelayanan publik dan rasa saling membutuhkan. Pemda dapat memaksimalkan potensi SDA uintuk memberikan pelayana yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ada dua alasan yang mendasari pentingnya MPU ini yaitu, aspek kuantitaif terkait hokum wilayah dan peran serta pemerintah dalam mewujudkan tata-tertip yang ada di daerahnya. Dalam aspek kuantitaif kewilayan bila tidak terjaga dengan baik dapat menggakibatkan konflik antar daerah, perebutan SDA di wilayah perbatasan. Tumpang tindihnya penertipan perizinan pengelolaan SDA, kurang terorganisasinya penangagan bencana, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. ”Apabila ini terjadidapat mengurangi keharmonisan hubungan antar daerah,” tutunya.
Sedangkan dalam hal mewujudkan tata-tertip yang harus dilakukan yaitu, perlumya kebersihan hubungan antar Pemda untuk merwujudkan ketertipan umum dan kesatuan antar Pemda. Selain itu, mewujudkan Intregritas, singkronisasi, dan sinergi antar program Pemda, serta penguanaan SDA secara efektif dan efisien.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama antar daerah harus dilandasi dengan saling memahami tentang penegakan ketimpangan. Elemen dasar yang paling penting dalam melaksanakan kerjasama antar Pemda adalah kewenangan untuk mengurus pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya ada dua hal yang merupakan kewenagan pemerintah pusat mencangkupi enam bidang yaitu, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional, yusdisi dan agama. Di luar enam bidang tersebut ada 30 bidang yang dapat dikerjakan bersama diantaranya, menciptakan profosionalitas dan rasionalitas antar pemerintahan daerah. “semua daerah memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk menciptakan profosionalitas dan rasionalitas,” ujarnya.
Hendaknya Pemda terus mengali dan mengelola potensi daerah secara efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteaan masyarakat. Pemda harus bisa memberikan stimulant untuk memungkimkan perkembangan sektor swasta. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mengutungkan dengan menyediakan berbagai kemudahan tanpa pelangaran undang-undang sehingga pihak swasta tertarik untuk berinvestasi
Hal lain yang perlu dicermati dalam meningkatkan kerjasama antar daerah yaitu, pemecahan permasalahan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengolahan sehingga terjadi ketertiban.
Sementara Gubernur Jatim Dr H soekarwo menagtakan MPU penting untuk Jatim sebagai motivasi berkerja yang lebih baik. Selain itu dapat menambahkan kinerja sehinga pemerinta dapat bnermanfaat bagi Masyrakat.
Otonomi daerah mendorong daerah untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas. Selain itu mensinergikan sepuluh daerah untuk berkarjasama membangun satu visi antara eksekutif, legislative, instansi pendidikan, dan swasta sehinga memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. (oby)

MINGGU INI, TUNJANGAN GURU AGAMA AKAN DICAIRKAN

Tunjangan sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah (PAIS) di bawah Departemen Agama (Depag) minggu ini mulai dicairkan. Saat ini, proses pencairan masih menunggu berkas yang akan ditandatangani Kepala Depag (Kadepag) Jatim.
Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Bidang Madrasah dan Pendidikan Dasar Agama Islam (Mapenda) Depag Jatim, Drs Syaerofi Med di kantornya, Senin (15/6) mengatakan, setelah berkas ditandatangani Kadepag Jatim akan diserahkan Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara (KPPN) “Karena KPPN yang bertugas menggeluarkan uang, sedangkan BNI sebagai sarana penyaluran uang tunjangan serifikasi Guru PAIS,” katanya.
Sampai saat ini, masih ada perubahan jumlah penerima tunjangan sertifikasi yang akan dicairkan. Salah satu data penerima tunjangan sertifikasi yang mengalami perubahan, yaitu dari Ponorogo. Setelah klarifikasi data pada 27 Mei-2 Juni, ada nama penerima tunjangan sertifikasi Non PNS ternyata CPNS. Daftar penerima ini harus diubah, karena menyangkut jumlah uang yang dikeluarkan. “Kesalahan ada di kabupaten/kota yang memperlambat pencairan,” ujarnya.
Selain itu, di Trenggalek, Tulunggagung, dan Situbondo juga mengalami permasalahan dengan rekening masing-masing penerima tunjangan sertifikasi. Untuk memudahkan pencairan, guru Non PNS penerima tunjangan diminta menyerahkan rekening BNI. Terkecuali untuk PNS tidak harus menggunakan rekening BNI, karena rekeningnya sudah masuk sejak tahun lalu. Namun, sampai saat ini masih ada penerima tunjangan Non PNS yang menyerahkan rekening bank lain. Dipilihnya BNI karena untuk memudahkan dalam pencairan uang yang terpusat di satu bank.
Selain itu apabila ada kesalahan, lebih mudah untuk meyelesaikan jika banknya sama. Pihaknya akan memanggil guru tersebut untuk menanyakan apakah mau ganti rekening apa tidak, keputusan ada di tangan masing-masing guru. Bagi daftar penerima tunjangan dari kabupaten kota yang sudah valid akan dicairkan. “Apabila kesalahan-kesalahan seperti ini tidak segera dikoreksi, sementara uang sudah dicairkan maka akan sulit untuk menarik kembali uang tersebut,” katanya.
Uang yang akan dicairkan untuk guru PNS bersertifikasi di Jatim mencapai Rp 104.885.040.250 dan Non PNS Rp 48.782.492.200. Sedangkan guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi mencapai 4.677 guru yang terdiri dari guru Madrasah 2.571 dan guru PAIS 2.106. Sementara jumlah guru Non PNS yang menerima tunjangan mencapai 3.964 guru. Guru Non PNS yang mengajar di Madrasah mencapai 3.849 dan guru PAIS 115 orang.
Jumlah guru Madrasah yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi pada 2009 yaitu 19.046 guru. Jumlah ini terdiri dari guru agama 7,754 orang dan guru umum mencapai 11.292 guru. Untuk pengawas jumlahnya 1.132 orang dan guru PAIS 3.506 orang. (oby/p)

JARAK PEMONDOKAN HAJI DENGAN MADINAH LEBIH DEKAT

Jarak antara pemondokan jamaah haji dengan tempat ibadah yang ada di Arab Saudi diperpendek. Hal ini dikarakan Panitia Angket dari anggota DPR RI Abdullah Azwar Anas Msi saat melakukan kunjungan menggujungi Depetemen Agama (Depag) Jatim Jumat, (13/6). “Tahun kemarin ada jamaah haji yang ke Masjidiharam Cuma satu kali dalam seminggu,’ katanya.
Pada tahun sebelumnya, khususnya 2006 dan 2008 pemondokan jamaah haji mencapai 10-12 km. Hal ini mengakibatkan jarangnya jemaah hajijarang ke Masjidilharam, sedangkan tahun ini untuk ring I jaraknya menjadi 3 km.
Anas mengatakan, penyebab jarak masalah pemondokan ini adalah buruknya menejeman penyelengara jamaah haji. Tahun 2008 merupakan pelayanan yang paling buruk dibandingkan tahun-tahun sebelunya. Sedangkan pelayanan yang banyak masalah pada tahun lalu terjadi di ring dua dan tiga.
Untuk meningkatkan pelayanan jamaah haji tahun 2009 panitia angket menyelidiki lima pulau yang ada di indonesia. Sedangkan Pulau Jawa diwakili Jawa Timur. Menurutnya, pihaknya akan memberikan sanksi berupa pemberhentian pihak penyelengara haji yang tidak memberikan pelayanan yang baik. ”Saat ini sudah ada pihak penyelengara yang diberhentikan,”ujarnya.
Pelayanan musim haji tahun ini akan ditingkatkan dengan memperbaiki masalah yang ada di tahun 2006 dan 2008. bagian-bagian yang diperbaiki adalah tranportasi, catering, dan pemondokan. Panitia angket berkerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan diantaranya, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, dan Menteri kesehatan.
Diharapkan jamaah haji tahun ini tidak mengalami masalah yang sama dengan tahun 2006 dan 2008. Selain itu penyelengaraan haji tahu ini lebih tertib .
Jumlah jamaah haji tahun 2009 berdasarkan kuota Indonesia mencapai 210 ribu jamaah. Jumlah ini lebih besqar dibandingkan Malasia yaitu, 26 ribu, brunei Darusalam 7000 jamaah, dan Singapura 4700 jamaah. Jammah haji tahun ini dikenakan biaya Rp 35 juta setiap jamaah, total jamlah biaya jamaah haji di Indonesia mencapai Rp 7 triliun.
Sementara itu jumlah jamaah haji embargasi Jatim mencapai 39.352 jamaah. Sentara itu ada beberapa calon jamaah haji yang batal beribadah ada 229 calon jamaah. Hal ini disebabkan calon jamah meninggal mencapai 24 calon jamaah, sakit 43 calon jamaah, hamil tujuh calon Jamaah haji, menunda keberangkatan 76 orang, batal beribadah enam orang, dan alasan yang lain mencapai 73 calon jamaah haji.
Jaaam haji di bagi menjadi 88 kloter yang akan diterbamngkan dengan Garuda Air Lines dfan Saudi Arabia Air Lines. Jamaah akan diberangkatika di bagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama kloter satu sampai 41 dari surabaya menuju Madinah. Semetara gelombang kedua kloter 42-88 diberangkatkan dari Surabaya menuju Jedah.(oby)

PEMERINTAH TINGKATKAN KINERJA EKONOMI DAN SOSIAL

Gubernur Jatim Dr Soekarwo mengatakan akan terus meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada empat strategi Pemprov Jatim untuk memeratakan pembanggunan dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Keempat strategi yang menjadi target Pemprov Jatim lima tahun ke depan yaitu, pemberian bantuan bagi orang miskin, partisipatoring dan multisentris pembangunan, kesertaraaqn gender, dan subsidi bagi industri mikro.
Seokarwo saat menghadiri Holaqoh (Diskusi) Kebangsaan, Gerakan pemuda Kebangkitan Bangsa di Gedung Minah Asrama Haji Surabaya Kamis, (11/6) menggatakan, Dengan meningkatkan kinerja ekonomi dan social merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan.
Srtategi pertama yaitu, pemberian bantuan bagi masyarakat miskin mencangkupi pendidikan gratis, kesehatan gratis, memperbaiki air minum dan sanitasi, memperbaiki rumah kumuh, dan infrastuktur untuk mengangkut hasil pertanian. Pendidikan gratis sudah di ujicobakan di kabupaten Sampang dan Bondowoso. Menurutnya dipilihnya kedua kebupaten kerena indeks pendidikan paling rendah di Jatim.


Dibidang kesehatan pemprov Jatim sudah mengujicobakan kesehatan gratis di kabupaten Jombang dan Kediri. Sedangkan kerugian akibat sanitasi di Jatim mencapai Rp 3,7 triliun untuk itu perlu diperbaiki. “Akibat sanitasi yang rendah produktifitas masyarakat juga rendah,”katanya.
Saat ini pemerintah sedang menjalankan program memperbaiki rumah kumuh yang ada di kabupaten/kota. Ada 20 kabupaten/kota yang masing-masing mendapatkan kuota satu ribu rumah yang diperbaiki.
Strategi Pemprov Jatim yang kedua yaitu pertispatoring dan multisentris pembangunan. Salah satu contoh yang segera akan diwujudkan dalam bidang multisentris yaitu menjadikan Madura sebagai kawasan peternakan. Sedangkan dalam bidang partisipatif yaitu mengajak pengusaha berinvestasi di Madura.
Kesertaraan gender sebagai strategi pemerintah yang ketiga yaitu mengikutsertakan perempuan dalam perekonomian. Rencananya Pemprov akan membanggun ekonomi pedesaan dengan memberikan bantuan seratus juta untuk desa. Namun untuk sementara akan diberikan Rp 25 juta terlebih dahulu. Ekonomi pedesaan akan dikelola perempuan yang ada di desa masing-masing. ”Tidak akan ada pembangunaqn apabila tidak ada uang,” katanya.
Sementara strategi Pemprov yang terahir yaitu pembanggunan dengan konsep yang jelas. Dalam bidang ini mencangkupi pemberdayaan agroindustri dan agrobisnis. Sebagai contohnya pemberdayaan perkebunan salak yang ada di Bojonegoro untuk merubah menjadi salah manisan. Pengoloahan salak menjadi maniasan harus dilakukan di desa tersebut supaya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Diharapkan masyarakat peteni dapat menjual hasil pertanian berupa makanan yang siap saji seperti buah untuk manisan. Penduduk di Jatim yang menjadi petani mencapai 63 % dari seluruh jumlah penduduk. Ke depan pemerintah akan berupaya menjadikan pertanian di Jatim menjadi Agro Industri. Bantuan kepada industri mikro akan deberikan dengan bungga rendah. Pemprov akan berkerja sama dengan perbankan untuk memberlakukan Bank Syariah.
Menurutnya, 63 % penduduk Jatim adalah petani dan yang paling banyak orang miskin di jatim dari kelompok petani. Ada kesalahan sistem pendamping pertanian. Salah satu contonya yaitu, ada istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh petani. ”Petani sudah punya pemikiran yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. (oby)

JULI, SUMENEP TUAN RUMAH BAHTSUL MASAIL

Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim yang akan datang rencananya diselengarakan di Kabupaten Sumenep pada Juli mendatang . Hal ini dikatakan Khatib Bahtsul Masail Kyai H Drs Syarifudin Syarif saat dikonfirmasi Rabu (10/6). Agenda ini dilakukan untuk membahas masalah keagamaan dan sedang menjadi di masyarakat Setiap tiga bulan sekali mengelar Bahtsul Masail.
Bathtsul Masail dilakukan minimal dua kali dalam setahun, biasanya Bahtsul Masail dilakukan empat sampai lima kali dalam setahun. Sebelumnya Bahtsul Masail dilakukan di Banyuwanggi dan Gresik.
Bahtsul Masail PWNU dilakukan untuk mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan agama, “Mayoritas masyarakat di Jatim Islam, maka kita mencarikan jalan keluar sesuai dengan syariat agama Isalam,” katanya. Hasil Bahtsul Masail akan disampaikan kepasda seluruh anggota Nahdlatul Ulama melalui media PWNU.
Bathsul Masail dilakukan pada 2-3 Juni kemarin dipimpin oleh sepuluh kyai yang terdiri dari Mushahih, perumus, dan moderator. Lima kyai yang tergabung dalam Mushahih adalah KH Anwar Manshur, KH Yasin Asmuni, KH Hasyim Abbas, KH Abdullah Ayamsul Arifin, dan Syafrudin Syarif. Empat kyai yang tergabung dalam perumus adalah KH Imam Syuhada, KH Asyhar Ahofwan, KH Azizi Chasbulloh dan KH Muhibbul Amal, sedangkan sebagai moderator adalah KH Romadlon Khotib.
Hasil Bahtsul Masail pada 2-3 Juni di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya merumuskan empat penyelasaian masalah. Keempat permasalahan yang dibahas yaitu, akad nikah menggunakan cybernet, dan bahan tambahan pada makanan, Itsbat nikah dan hak anak-anak, serta pernikahan di bawah tanggan
Dari Hasil Bahtsul Masail menyatakan menikah melalui cyber madia dinyatakan tidak sah. Sepuluh kyai menyatakan antara wali perempuan, saksi, dan pengatin laki-laki tidak dalam satu majelis atau bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu dan pengantin saat ijab khobul berlangsung maka pernikahan tidak sah. Pernikahan yang dilakukan melalui cyber media harus dilakukan kembali. Bagi mempelai perempuan boleh tidak dalam satu ruang, sebab sebelum ijab khobul selesai kedua pengantin tidak boleh bersentuhan.
Sedangkan terkait dengan bahan tambahan makanan Syarifudin mengatakan, sesuai dengan hadis nabi yang menyatakan tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Mengonsumsi dan meproduksi makanan olahan dengan campuran bahan seperti bahan kimia secara medis berbahaya untuk kesehatan. Bahan kimia memicu penyakit dalam waktu dekat maupun selang beberapa tahun.
Sementara itu berkaitan dengan Itsbat Nikah berlaku surut sesuai dengan peraturan dan penjelasan para ahli dan aturan majelis. Anak hasil perkawinan Itsbat Nikah tetap berhak mendaptkan harta warisan karena anak tersebut sebagai ahli waris. Sesuai hukum dan syar i kedudukan anak tersebut lebih baik dari pada anak asuh untuk mendapatkan harta warisan.
Permasalahan perkawinan dibawah tanggan bahtsul Masail mengambil pemecahanyaitu, pernikahan di bawah umur tidak dilarang. Pernikahan ini diperbolehkian asalkan tidak ada hubungan badan antara suami dan istri sampai sang istri mampu berhubungan badan. Hal ini dikarenakan dalam Islam tidak dikenal batas minimal usia pernikahan. (oby)

PEMERINTAH TERUS KEMBANGKAN OPEN SOURCE SOFTWARE

Pemerintah terus mengembangkan Open Source Software (OSS)untuk meningkatkan kreatifitas anak bangsa. Selain itu OSS dapat mengurangi pengeluaran pengguna computer sebagai penganti windows. OSS yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi berkerjasama dengan Linux Nusantara 3 ini diberikan gratis kepada seluruh masyrakat begitu juga pelatihanya. Hal ini dikatakan Perwakilan Kementrian Riset dan Teknologi Hasan Bachri Usmasn L.
Hasan saat memberikan pengarahan pengembangan OSS di Stikom Surabaya Selasa (9/6) mengatakan, pengembanggan OSS sejak deklarasi go Open Soure (Igos-I) pada 30 Juni 2004 yang disepakati empat menteri yaitu, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Negara dan pemberdayaan Aparetur Negara, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri komunikasi dan Informatika, dan Menteri Hukumm dan Ham.
Hal Ini terkait dengan surat edaran Menteri Aparatur Negara No.SE/01/M.PAN/31/2009 tanggal 30 maret 2009 tentang pemanfaatan perangkat lunak dan OSS. Diharapkan pada 31 Desember 2011 seluruh aparatur pemerinta sudah mengunakan perangkat lunak legal atau OSS.
Program pelatihan sudah dilakukan oleh kementerian Riset dan Teknologi sejak 2007. Pelatihan pertama dilakukan pada 2007 di Jakarta. Tahap kedua 2008 dilakukan di 17 kota, sedangkan pada 2009 di 20 kota yang di Indonesia. Masing-masing kota tersebut adalah, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, lampung, Semarang, solo, Magelang, Surabaya, malang, Cilacap, rembang, jepara, padang, Jambi, Bengkulu, pontianak, Gorontalo, Pekanbaru, dan Ambon.
Pelatihan di Surabaya mengundang perwakilan walikota dan bupati yang ada di Jatim. Ada 20 perwakilan yang datang pada pelatihan ke dua di Surabaya ini diantaranya, Bangkalan, Surabaya, Lumajang, Gresik, Tuban, Mojokerto, Banyuwangi, dan Situbondo.
Kegiatan pelatihan di Surabaya merupakan rangkaian Training of Trainer (TOT) di 20 kota yang diikuti kurang lebih 50 peserta dari beberapa instansi , perusahaan baik swasta dan pemerintah serta instansi dari bidang pendidikan dan telekomunikasi.
Hasan menambahkan, OSS dapat memiliki kelebihan yang dapat dikembangkan pengunanya sendiri. Sebagai contohnya, OSS semua sandi terbuka sehingga pengguna dapat menciptakan software sendiri. Software bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.
Bagi instansi pemerintah dapat mengembangkan software perkantoran begitu juga dengan instansi dan individu yang lain. Semua kode untuk operasi bahan Distribusi Linux (distro) terbuka. Sebagai sasaran dalam pengembanggan pengguna OSS adalah lembaga pendidikan, pebisnis, pemerintah, dan comunitas. dalam OSS
Menurut Hasan dipilihnya Stikom sebagai tempat pelatihan di Surabaya terkait dengan peralatan yang digunakan. Pelatihan akan berlangsung dua hari di laboratorium Stikom . Kegiatan ini untuk meningkatkan sumber daya manusia di Instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta.
Dengan adanya pelatihan seperti ini diharapkan masyarakat dapat mengoperasikan OSS dan dapat meminimalisasi software bajakan. Bagi undangan yang dating dalam pelatihan ini akan mendapatkan software gratis.
Rektor Stikom Surabaya Dr Yosep Jangkung Karyantoro MBA mengatakan, dibutuhkan keterbukaan diri untuk menyerap semua ilmu dalam TOT ini. Diharapkan dengan pengunaan OSS berguna bagi semua lapisan masyarakat. OSS merupakan bukti independent skill kemerdekaan dari perkembangan Software yang lain. INi menyangkut OSS merupakan software yang dikembangkan oleh kementerian Riset dan Teknologi yang berkerjasama dengan Linux Nusantara 3. (oby)

HARAMKAN THE MASTER, MUI JATIM MENUNGGU LAPORAN HASIL BAHTSUL MASAIL

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim masih menunggu hasil Bahtsul Masail yang dilakukan puluhan Pondok Pesantren (Ponpes) di Bojonegoro. Bahtsul Masail Wustho yang digelar Ponpes Abu Dzarrin, Kendal, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro menyatakan program “The Master” di salah satu TV swasta haram.
Ketua MUI Jatim Abdusshomad Buchori saat menghadiri diklat kepegawaian di Islamic Center Surabaya Senin, (8/6) mengatakan, secara kelembagaan MUI jatim belum manyatakan tanyangan The Master haram. Namun MUI selalu mempelajari keputusan yang dibuat organisasi Islam. ”Kami masih menunggu laporan itu (Bahtsul Masail), baru bisa memutuskan apakah tayangan tersebut haram apa tidak?,” katanya.
Saat ini MUI sedang menunggu hasil Bahtsul Masail yang dilakukan beberapa Ponpes di Bojonegoro. Dari laporan tersebut akan dilihat apakah ada manfaat apa tidak tayangan tersebut. Apabila ada unsur majik seperti mantra dan ilmu hitam maka sudah pasti haram.


Dari wacana isu-isu yang berkembang MUI akan akan mengambil tindakan seperti apakah perlu di rapatkan dengan anggota yang lain apa tidak.
Indonesia yang saat ini sedang dalam masa pembangunan memang memerlukan tayangan yang dapat meningkantkan minat membangun pada gererasi muda. Setiap pembangunan harus disertai wawasan yang berdasarkan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan.
Dari tayangan tersebut akan dilihat target apa yang inggin duicapai dan sekaligus tujuanya. Setiap keputusan yang diambil MUI selalu berdasarkan hukum yang akan diteliti kebenaranya dari berbagai aspek. Setiap hasil penelitian akan dirapatkan secara kelembagaan dengan anggota MUI yang lain.
Bahtsul Masail di Bojonegoro diikuti puluhan Ponpes diantaranya , Lirboyo (Kediri), Al-Khozini (Sidoarjo), PP Tanggir (Tuban), PP Gilang (Babat/Lamongan), Langitan (Tuban), Ponpes Sidogiri (Pasuruan) dan beberapa pesantren lainnya.
Abdusshomad menambahkan, seseorang jangan sampai mencampur matra hitam dengan lafal-lafal dalam Al Quran. Sebab dalam agama Islam tidak boleh mencampur adaukan antara hal-hal yang baik dan yang buruk.(oby)