Gubernur Jatim Dr H Seokarwao SH Mhum akan mengisi pertandingan Eksebisi Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Badminton Cup 2009. Pade Karwo sapaan akrap Seokarwo perpasangan dengan Wakil Gubernur H Saifullah Yusuf melawan KH Ali Masyuri (Gus Ali Tulangan) yang berpasangan dengan Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah.
Humas PWNU Jatim Nurhadi mengatakan, sebelum pertandingan dimulai peserta boleh digantikan, namun untuk selanjutnya penganti bermain terus dan tidak boleh diganti lagi. Setiap peserta harus hadir satu jam sebelum pertandingan dimulai, peserta yang terlambat di beri dispensasi 5 menit. Apabila 5 menit tidak datang maka dianggap kalah WO.
Sistim yang digunakan dalam pertandingan adalah reli poin, dengan mengumpulkan sebanyak 42 poin dengan ketentuan pindah tempat. Pidah tempat apabila salah satu pemain telah mendapatkan nilai/scor 21 (set pertama) dan dilanjutkan perhitungannya pada set kedua.
Dalam pertandinggan wasit mempunyai kekuasan penuh. Pemain yang mengajukan protes hanya dilayani saat pertandingan, wasit dibantu dua hakim garis untuk memimpin pertandinggan. Pemain tidak boleh mengulur-ulur waktu saat pertandingan berlangsung.
Pertandingan akan diikuti 50 tim bersasal dari perwakilan media dan empat organisasi profesi kewartawanan di Jawa Timur yaitu PWI, AJI, ITJI dan Perwani. Pemenang lomba akan merebutkan Piala Gubernur untuk juara pertama dan uang total Rp 7.75 juta. Juara pertama untuk single Rp 1,5 juta, juara kedua Rp 1 juta, juara ketiga Rp 750 ribu.Untuk juara pertama ganda mendapatkan unag tunai Rp 2 juta. Juara kedua Rp 1,5 juta dan juara ketiga Rp 1 juta. Hadiah akan diberikan langsung oleh ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah.
Pertandingan yang akan digelar tiga hari mulai Jumat (1/5) mempertemukan 31 tim ganda dan 19 tim tunggal. Pertandingan dilaksanakan di lapangan PWNU Jatim lantai tiga. Pertandinggan dimulai pukul 9.00 dan berahir pukul 20.30.
Rencananya PWNU Badminton Cup ini akan diselengarankan setiap tahun. Bulutangkis dipilih karena salah satu olahraga di Indonesia yang mampu mencapai prestasi dunia dan PWNU ingin membudayakan olahraga bulutangkis.
Olahraga bukan hanya untuk mencapai prestasi, tetapi juga budaya. Selain itu, PWNU juga ingin mengubah citra yang selama ini selalu dikait-kaitkan dengan politik.(oby)
Kabar Pena sebuah Tulisan yang digunakan untuk media pembelajaran. Setiap manusia diwajibkan untuk belajar sampai akhir hayat. anda dapat berbagi mulalui Email: robbyridwan@gmail.com Tlp 081 331 92 32 16
Minggu, 03 Mei 2009
DEPUTI MENLH; KALIMAS SUDAH BERSIH
Deputi VI Menteri Lingkungan Hidup Dr Henry Bastaman MES menyatakan Kali Mas sudah bersih. Hal Ini dikatakan saat menghadiri Sosialisasi Eco-Pesantren di Hotel Simpang Surabaya, Rabu (29/4).
Menurutnya, untuk mewujudkan Kali Mas bersih seperti sekarang ini tidak gampang. Henry mengatakan dibandingkan dengan kota lain Kali Mas tergolong bersih, contohnya Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta kondisinya tidak lebih baik dari Kali Mas. “Dapat mewujudkan satu kilometer sungai bersih sudah cukup baik,” tuturnya.
Kali mas merupakan anak dari Kali Brantas yang membelah Kota Surabaya. Selain melakukan
pembersihan dengan menyisir Kali Mas Pemkot Surabaya juga melakukan penertiban sepanjang stren Kali Mas.
Pemkot saat ini berupaya untuk menjadikan Kali Mas sebagai wahana wisata air di Surabaya. Untuk menjaga agar sungai Kali Mas bersih Pemkot Surabaya bersama Dinas Pengairan Propinsi Jatim.
Bangunan liar (Bangli) di sepanjang Kali Mas segera digusur paling lambat akhir Juni mendatang. Keputusan penertiban bangli tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemkot Surabaya dan Pemprop Jatim di Balai Kota. Dasar penertibannya adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) No. 70/PRT/1996, Peraturan Daerah Jatim No. 7/2005, Keputusan Gubernur No. 134/1999 dan Perda Kota Surabaya No. 7/1992.
Taman Prestasi yang terletak di tepi Kali Mas dan di belakang Gedung Grahadi, Jl. Ketabangkali Surabaya yang termasuk dalam wilayah Surabaya Pusat (Central Surabaya), merupakan taman yang dibangun sebagai peringatan atas keberhasilan Surabaya dalam meraih penghargaan Adipura Kencana dari pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai paru - paru kota dan tempat rekreasi keluarga yang dilengkapi dengan tempat berjalan-jalan (trotoar), jogging track, tempat menunggang kuda, arena bermain anak-anak, wisata air, panggung terbuka serta penjual makanan dan minuman. (oby)
Menurutnya, untuk mewujudkan Kali Mas bersih seperti sekarang ini tidak gampang. Henry mengatakan dibandingkan dengan kota lain Kali Mas tergolong bersih, contohnya Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta kondisinya tidak lebih baik dari Kali Mas. “Dapat mewujudkan satu kilometer sungai bersih sudah cukup baik,” tuturnya.
Kali mas merupakan anak dari Kali Brantas yang membelah Kota Surabaya. Selain melakukan
pembersihan dengan menyisir Kali Mas Pemkot Surabaya juga melakukan penertiban sepanjang stren Kali Mas.
Pemkot saat ini berupaya untuk menjadikan Kali Mas sebagai wahana wisata air di Surabaya. Untuk menjaga agar sungai Kali Mas bersih Pemkot Surabaya bersama Dinas Pengairan Propinsi Jatim.
Bangunan liar (Bangli) di sepanjang Kali Mas segera digusur paling lambat akhir Juni mendatang. Keputusan penertiban bangli tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemkot Surabaya dan Pemprop Jatim di Balai Kota. Dasar penertibannya adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) No. 70/PRT/1996, Peraturan Daerah Jatim No. 7/2005, Keputusan Gubernur No. 134/1999 dan Perda Kota Surabaya No. 7/1992.
Taman Prestasi yang terletak di tepi Kali Mas dan di belakang Gedung Grahadi, Jl. Ketabangkali Surabaya yang termasuk dalam wilayah Surabaya Pusat (Central Surabaya), merupakan taman yang dibangun sebagai peringatan atas keberhasilan Surabaya dalam meraih penghargaan Adipura Kencana dari pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai paru - paru kota dan tempat rekreasi keluarga yang dilengkapi dengan tempat berjalan-jalan (trotoar), jogging track, tempat menunggang kuda, arena bermain anak-anak, wisata air, panggung terbuka serta penjual makanan dan minuman. (oby)
LESTARIKAN LINGKUNGAN, BLH GANDENG ECO-PESANTREN
Badan Lingkungan Hidup (BLH) menggandeng Eco-Pesantren yang ada di Jatim untuk melestarikan Lingkungan. Prosesi sosialisasi kerjasama dilakukan di Hotel Inna Simpang Surabaya Rabu (29/4).
Kepala BLH Prop Jatim Ir Dewi J Putriatni MSc mengatakan, tujuan berkerjasama dengan pondok pesantren untuk memberikan wawasan kepada santri dalam pengolahan lingkungan.
Acara sosialisasi juga dihadiri Deputi VI Menteri Lingkungan Hidup Dr Henry Bastaman MES dan 25 perwakilan pondok pesantren dari 30.000 pondok di Jatim. Pondok tersebut diantaranya, Pondok Jawahirul Hikmah Tulungagung, Tahsirul Ahlaq Situbondo, An Nur Probolinggo dan Al Islah Lamongan.
Henry berharap muncul kader-kader Islam berwawasan lingkungan, karena dalam agama Islam mengajarkan tentang pelestarian lingkungan.“ Kebersihan sebagian dari iman,” katanya.
Pondok pesantren akan diberikan bantuan berupa stimulan untuk membuat konsep pondok pesantren ramah lingkungan. Setiap pondok pesantren akan diberikan dana sebesar Rp 25 juta.
Sebelum diberikan dana tiap pondok harus membuat proposal tentang program pengembangan lingkungan. Dua kali dalam enam bulan ada pengawasan terkaid program proposal yang telah dibuat. “ Biasanya mereka sendiri yang datang ke BLH untuk melaporkan hasil kerjanya selama enam bulan,” ujarnya.
Henry mengatakan tidak ada ketakutan dalam pemberikan bantuan uang. Sebelum diberikan bantuan uang pondok tersebut diwajibkan membuat proposal program kerja pondok terkaid pelestarian lingkungan. “ Masak pondok pesantren mau menyewangkan uang,” ujarnya sambil tersenyum.
Ditargetkan pada tahun 2009 mencapai 600 pondok pesantren seluruh Indonesia bisa merealisasikan pondok berwawasan lingkungan. Pondok berwawasan lingkungan diharapkan menjadi pusat kajian pelestarian lingkungan pondok yang lain.
Menurutnya pondok di Jatim lebih baik dari pondok di propinsi lain, karena pondok di Jatim di punya nalai tradisi yang lebih lama. Sebagai contohnya salah satu pondok di Jember yang tradisional namun asri dan mematuhi lingkungan.
Pada 2008 sudah ada sepuluh pondok pesantren yang sudah mendapatkan bantuan. Kesepuluh pondok mendapatkan bantuan Composer Aerop untuk mengolah limbah sampah menjadi pupuk. Pondok pesantren yang mendapatkan Composer Aerop diantaranya Al Islah Lamongan , Didayatul Salam Tuban, Jawahirul Hikmah 3 Tulunggagung, Dairul Hikmah Jember, Al Hikam Bangkalan dan Pompesda Nganjuk masing –masing dua unit. Sedangkan Pondok Tahsinul Ahklaq Situbondo dan Syarifatul Ulum Ngawi masing-masing satu unit.
Beberapa pondok punya keinginan yang kuat untuk menciptakan Eco-Posantren. Terbukti di Semarang saat sosialisasi setiap pondok diwakili empat orang, namun yang datang sepuluh orang.
Berdasarkan panduan untuk mewujudkan pondok pesantren menjadi Eco-Pesantren harus dapat menerapkan pengembangan kebijakan pondok ramah lingkungan. Pengembangan pondok ramah lingkungan berbasis Islam dan pengembangan ektra kurikuler berbasis tadabu alam serta pengembangan sarana prasarana pendukung pondok pesantren.(oby)
Kepala BLH Prop Jatim Ir Dewi J Putriatni MSc mengatakan, tujuan berkerjasama dengan pondok pesantren untuk memberikan wawasan kepada santri dalam pengolahan lingkungan.
Acara sosialisasi juga dihadiri Deputi VI Menteri Lingkungan Hidup Dr Henry Bastaman MES dan 25 perwakilan pondok pesantren dari 30.000 pondok di Jatim. Pondok tersebut diantaranya, Pondok Jawahirul Hikmah Tulungagung, Tahsirul Ahlaq Situbondo, An Nur Probolinggo dan Al Islah Lamongan.
Henry berharap muncul kader-kader Islam berwawasan lingkungan, karena dalam agama Islam mengajarkan tentang pelestarian lingkungan.“ Kebersihan sebagian dari iman,” katanya.
Pondok pesantren akan diberikan bantuan berupa stimulan untuk membuat konsep pondok pesantren ramah lingkungan. Setiap pondok pesantren akan diberikan dana sebesar Rp 25 juta.
Sebelum diberikan dana tiap pondok harus membuat proposal tentang program pengembangan lingkungan. Dua kali dalam enam bulan ada pengawasan terkaid program proposal yang telah dibuat. “ Biasanya mereka sendiri yang datang ke BLH untuk melaporkan hasil kerjanya selama enam bulan,” ujarnya.
Henry mengatakan tidak ada ketakutan dalam pemberikan bantuan uang. Sebelum diberikan bantuan uang pondok tersebut diwajibkan membuat proposal program kerja pondok terkaid pelestarian lingkungan. “ Masak pondok pesantren mau menyewangkan uang,” ujarnya sambil tersenyum.
Ditargetkan pada tahun 2009 mencapai 600 pondok pesantren seluruh Indonesia bisa merealisasikan pondok berwawasan lingkungan. Pondok berwawasan lingkungan diharapkan menjadi pusat kajian pelestarian lingkungan pondok yang lain.
Menurutnya pondok di Jatim lebih baik dari pondok di propinsi lain, karena pondok di Jatim di punya nalai tradisi yang lebih lama. Sebagai contohnya salah satu pondok di Jember yang tradisional namun asri dan mematuhi lingkungan.
Pada 2008 sudah ada sepuluh pondok pesantren yang sudah mendapatkan bantuan. Kesepuluh pondok mendapatkan bantuan Composer Aerop untuk mengolah limbah sampah menjadi pupuk. Pondok pesantren yang mendapatkan Composer Aerop diantaranya Al Islah Lamongan , Didayatul Salam Tuban, Jawahirul Hikmah 3 Tulunggagung, Dairul Hikmah Jember, Al Hikam Bangkalan dan Pompesda Nganjuk masing –masing dua unit. Sedangkan Pondok Tahsinul Ahklaq Situbondo dan Syarifatul Ulum Ngawi masing-masing satu unit.
Beberapa pondok punya keinginan yang kuat untuk menciptakan Eco-Posantren. Terbukti di Semarang saat sosialisasi setiap pondok diwakili empat orang, namun yang datang sepuluh orang.
Berdasarkan panduan untuk mewujudkan pondok pesantren menjadi Eco-Pesantren harus dapat menerapkan pengembangan kebijakan pondok ramah lingkungan. Pengembangan pondok ramah lingkungan berbasis Islam dan pengembangan ektra kurikuler berbasis tadabu alam serta pengembangan sarana prasarana pendukung pondok pesantren.(oby)
Kamis, 30 April 2009
TUNJANGAN PAI MENUNGGU DAFTAR NOMINATIF TURUN
Tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam PAI akan cair setelah Madrasah dan Pendidikan Daser Agama Islam (Mapenda) Depag Jatim menerima Daftar Nominatif penerima tunjangan. Kasi Mapenda Drs Syairofi MEd Selasa (28/4) mengatakan, guru pai akan mererima Tunjangan Setelah Mapenda Mendapatkan Daftar Nominasi. Samapi saat ini Mapenda Degag Jatim belum menerima Sk Daftar Nominatif penerima tunjangan untuk PAI yang diperbantukan di sekolah umum.
SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Daftar Nominatif baru akan dibawa Direktur Pais pada 3 mei mendatang di Sun City Sidoarjo. Dapag memang bertangung jawab membayar guru NIP 13 dipdiknas dan guru Nip 15 Depag yang diperbantukan ke sekolah-sekolah umum.
Kemarin Mapenda baru menerima Daftar Nominatif untuk guru Raudhatul Atfhal (RA) dan Madrasah yang bukan PNS. Setelah menerima daftar Nominatif mapenda mengandakan daftar tersebut serta memeriksa dan mendata sesui asal kota masing-masing. Setelah pendataan selesai daftar penerima akan di kirimkan ke kota masing-masing sehingga memudahkan untuk menentukan penerima tunjangan.
Pada Jumat 24/4 lalu Mapenda menerima 20 perwakilan dari GPAI yang menuntut cairnya tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Boleh saja mereka menuntut haknya, tetapi Daftar Nominatif yang menerima belum turun mau diberikan kepada siapa?,” kata Haniah.
Berdasarkan surat Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati nomer S-145/MK.05/2009 pada 12 maret lalu tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen baik PNS maupun Non PNS dilinkungan depdiknas dan Depag ada tiga poin.
Pertama sesui UU nomer 14 tahun 2005 guru dan dosen diberikan tunjangan profesi dan ketentuan mengenai tunjangan ditentukan Peraturan Pemerintah (PP), Kedua pada PP nomer 7 tahun 1977 1 maret 1977 tentang tunjangan PNS seperti guru dan dosen diatur dengan Peraturan Presidan. Ketiga sesuai usul Menteri Agama dengan melalui surat nomer SJ/B.1/2/KU.00.2/172/2009 pada 3 Februari 2009 dan hasil rapat dengan Direktur Jendral Pendidikan tinggi pada 16 februari 2009 menyetujui tunjangan profesi guru dan dosen dengan dua ketentuan.
Ketentuan poin 3a mennyatakan sampai dengan akhir Juni 2009 PP/Perpres belumdi tetapkan, maka pemberian tunjangan profesi guru PNS/Non-PNS pada Depdiknas dan Depag dihentikan, Poin 3b apabila sampai akhir 2009 PP/Perpres mengenail hal tersebut belum ditentukan maka tunjangan yang sudah terlanjur diberikan akan di potong secara bertahap dari gaji guru yang bersangkutan.
Guru yang lulus serttufikasi sebelum 2008 diberikan tunjangan profesiterhitung mulai 1 Januari 2008. Bagi guru Madrasah Non PNS yang sudah menerima tunjaangan profesi tahun 2008 diperhitungkan kekuranganya untuk dibayar pada ytahun ini. Guru yang lulus sretifikasi 2008 , diberikan tunjangan profesi mulai Januari 2009.
Besarnya tunjangan profesi guru dan Dosen PNS untuk setiap bulan sesui dengan surat keputusan gaji berkala terahir. Sedangkan bagi guru Non-PNS sebesar Rp 1,5 juta, dan bagi Dosen Non-PNS disertakan dengan dosen PNS pada jabatan akademik serta masa kerja yang sama..(Oby)
SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Daftar Nominatif baru akan dibawa Direktur Pais pada 3 mei mendatang di Sun City Sidoarjo. Dapag memang bertangung jawab membayar guru NIP 13 dipdiknas dan guru Nip 15 Depag yang diperbantukan ke sekolah-sekolah umum.
Kemarin Mapenda baru menerima Daftar Nominatif untuk guru Raudhatul Atfhal (RA) dan Madrasah yang bukan PNS. Setelah menerima daftar Nominatif mapenda mengandakan daftar tersebut serta memeriksa dan mendata sesui asal kota masing-masing. Setelah pendataan selesai daftar penerima akan di kirimkan ke kota masing-masing sehingga memudahkan untuk menentukan penerima tunjangan.
Pada Jumat 24/4 lalu Mapenda menerima 20 perwakilan dari GPAI yang menuntut cairnya tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Boleh saja mereka menuntut haknya, tetapi Daftar Nominatif yang menerima belum turun mau diberikan kepada siapa?,” kata Haniah.
Berdasarkan surat Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati nomer S-145/MK.05/2009 pada 12 maret lalu tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen baik PNS maupun Non PNS dilinkungan depdiknas dan Depag ada tiga poin.
Pertama sesui UU nomer 14 tahun 2005 guru dan dosen diberikan tunjangan profesi dan ketentuan mengenai tunjangan ditentukan Peraturan Pemerintah (PP), Kedua pada PP nomer 7 tahun 1977 1 maret 1977 tentang tunjangan PNS seperti guru dan dosen diatur dengan Peraturan Presidan. Ketiga sesuai usul Menteri Agama dengan melalui surat nomer SJ/B.1/2/KU.00.2/172/2009 pada 3 Februari 2009 dan hasil rapat dengan Direktur Jendral Pendidikan tinggi pada 16 februari 2009 menyetujui tunjangan profesi guru dan dosen dengan dua ketentuan.
Ketentuan poin 3a mennyatakan sampai dengan akhir Juni 2009 PP/Perpres belumdi tetapkan, maka pemberian tunjangan profesi guru PNS/Non-PNS pada Depdiknas dan Depag dihentikan, Poin 3b apabila sampai akhir 2009 PP/Perpres mengenail hal tersebut belum ditentukan maka tunjangan yang sudah terlanjur diberikan akan di potong secara bertahap dari gaji guru yang bersangkutan.
Guru yang lulus serttufikasi sebelum 2008 diberikan tunjangan profesiterhitung mulai 1 Januari 2008. Bagi guru Madrasah Non PNS yang sudah menerima tunjaangan profesi tahun 2008 diperhitungkan kekuranganya untuk dibayar pada ytahun ini. Guru yang lulus sretifikasi 2008 , diberikan tunjangan profesi mulai Januari 2009.
Besarnya tunjangan profesi guru dan Dosen PNS untuk setiap bulan sesui dengan surat keputusan gaji berkala terahir. Sedangkan bagi guru Non-PNS sebesar Rp 1,5 juta, dan bagi Dosen Non-PNS disertakan dengan dosen PNS pada jabatan akademik serta masa kerja yang sama..(Oby)
DEPAG BUKA BEASISWA S2 UNTUK GURU
Departemen Agama (Depag) membuka program beasiswa untuk guru madrasah se Indonesia. Kepala Mapenda Depag Jatim Drs Hartoyo Msi di Selasa (28/4) mengatakan, program beasiswa itu dalam rangka meningkatkan sumberdaya guru Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah dan memenuhi kebutuhan standat nasional.
Diharapkan guru dan pengawas yang sudah menempuh program Megister (S2) dapat meningkatkan mutu dan pelayanan pada madrasah.Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan karier guru dan pengawas di lingkungan Ditjen Pendididkan Islam.
Depag pusat akan mengambil 1200 guru dan pengawas se Indonesia untuk dikuliahkan di program S2. Pendaftaran di mulai 27 April sampai 4 Mei dan menginkuti tes pada 13 Mei sesuai tempat yang ditentukan kanwil Depag masing masing Propinsi. Untuk Jawa Timur tes dilakukan di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pengumuman hasil ujian akan di muat di media cetak nasional dan papan pengumuman di Kanwil Depag propinsi masing-msing pada 25 Mei.
Bagi yang berhasil akan ditempatkan sesuai dengan program yang akan ditempuh. Ada 15 uneversitas se Indonesia yang menjadi tempat menempuh program studi mereka. Di Jawa Timur ada empat perguruan tinggi yang menjadi tempat menuntut ilmu yaitu UIN Malang, IAIN Sunan Ampel, ITS Surabaya dan UN Malang.
Masing masing Perguruan tinggi memiliki kuota dan program studi sendiri-sendiri. UIN Malang 60 mahasiswa S2 untuk program studi Bahasa Arab 30 mahasiswa untuk program studi Sejarah Kebudayaan Islam. IAIN Sunan Ampel 60 mahasiswa untuk program fikih dan 30 mahsiswa untuk program Akidah Akhlak. ITS Surabaya untuk 90 mahasiswa untuk program Fisika, Kimia dan matematika masing-maing 30 mahasiswa sedangkan UIN Malang 90 mahasiswa untuk program studi Bahasa Inggris.
Beasiswa diberlakukan untuk guru MTs dan MA dibidang studi, Metematiaka, Fisiska,Kimaia, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arap, Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Aklak, Quran Hadis dan Fikih baik giru PNS maupun Non PNS. Sedangkan untuk Pengawas Pendais dan pegawai di lingkungan di lingkungan Pendididkan Madrasah di Bidang Mapenda didaerah yang diutamakan untuk program studi, Menejemen Pendidikan, pengembangan kurikulum dan evaluasi pendididkan.
Ada persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, IPK minimal 2,75 dan maksimal 45 tahun untuk guru/pegawai serta 48 tahun untuk pengawas pada saat pendaftaran. Mahasiswa S2 tersebut diharapkan mampu menyelesaikan studi maksimal dua tahun, Selama malaksanakan tugas studi, mahasiswa S2 dibebas tugaskan, serta biaya pendidikan selama dua tahun dan biaya hidup sehari-hari juga ditangung Depag.
Program ini langsung diserbu guru dan pengawas yang ada di Jatim, mereka datang dari berbagai kota yang ada di Jatim diantaranya Gresik, Malang, Jombang dan sidoarjo. Salah satunya Sulaiman guru Madrasah Imam Bais Sholiqin Gresik mengaku gembira dengan adanya program studi ini. Beasiswa ini merupakan peluang emas untuk melanjutkan kerier dalam bidang pendidikan.” Kita tahu untuk menempuh program S2 perlu biaya yang tinggi 20 sampai 30 juta Rupiah,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Moch. Shodiq guru Madrasah Aliyah Jogoroto Jombang. Meski tahun lalu gagal masuk, tahun ini Ia tidak patah arang untuk mengikuti tes.(Oby)
Diharapkan guru dan pengawas yang sudah menempuh program Megister (S2) dapat meningkatkan mutu dan pelayanan pada madrasah.Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan karier guru dan pengawas di lingkungan Ditjen Pendididkan Islam.
Depag pusat akan mengambil 1200 guru dan pengawas se Indonesia untuk dikuliahkan di program S2. Pendaftaran di mulai 27 April sampai 4 Mei dan menginkuti tes pada 13 Mei sesuai tempat yang ditentukan kanwil Depag masing masing Propinsi. Untuk Jawa Timur tes dilakukan di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pengumuman hasil ujian akan di muat di media cetak nasional dan papan pengumuman di Kanwil Depag propinsi masing-msing pada 25 Mei.
Bagi yang berhasil akan ditempatkan sesuai dengan program yang akan ditempuh. Ada 15 uneversitas se Indonesia yang menjadi tempat menempuh program studi mereka. Di Jawa Timur ada empat perguruan tinggi yang menjadi tempat menuntut ilmu yaitu UIN Malang, IAIN Sunan Ampel, ITS Surabaya dan UN Malang.
Masing masing Perguruan tinggi memiliki kuota dan program studi sendiri-sendiri. UIN Malang 60 mahasiswa S2 untuk program studi Bahasa Arab 30 mahasiswa untuk program studi Sejarah Kebudayaan Islam. IAIN Sunan Ampel 60 mahasiswa untuk program fikih dan 30 mahsiswa untuk program Akidah Akhlak. ITS Surabaya untuk 90 mahasiswa untuk program Fisika, Kimia dan matematika masing-maing 30 mahasiswa sedangkan UIN Malang 90 mahasiswa untuk program studi Bahasa Inggris.
Beasiswa diberlakukan untuk guru MTs dan MA dibidang studi, Metematiaka, Fisiska,Kimaia, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arap, Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Aklak, Quran Hadis dan Fikih baik giru PNS maupun Non PNS. Sedangkan untuk Pengawas Pendais dan pegawai di lingkungan di lingkungan Pendididkan Madrasah di Bidang Mapenda didaerah yang diutamakan untuk program studi, Menejemen Pendidikan, pengembangan kurikulum dan evaluasi pendididkan.
Ada persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, IPK minimal 2,75 dan maksimal 45 tahun untuk guru/pegawai serta 48 tahun untuk pengawas pada saat pendaftaran. Mahasiswa S2 tersebut diharapkan mampu menyelesaikan studi maksimal dua tahun, Selama malaksanakan tugas studi, mahasiswa S2 dibebas tugaskan, serta biaya pendidikan selama dua tahun dan biaya hidup sehari-hari juga ditangung Depag.
Program ini langsung diserbu guru dan pengawas yang ada di Jatim, mereka datang dari berbagai kota yang ada di Jatim diantaranya Gresik, Malang, Jombang dan sidoarjo. Salah satunya Sulaiman guru Madrasah Imam Bais Sholiqin Gresik mengaku gembira dengan adanya program studi ini. Beasiswa ini merupakan peluang emas untuk melanjutkan kerier dalam bidang pendidikan.” Kita tahu untuk menempuh program S2 perlu biaya yang tinggi 20 sampai 30 juta Rupiah,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Moch. Shodiq guru Madrasah Aliyah Jogoroto Jombang. Meski tahun lalu gagal masuk, tahun ini Ia tidak patah arang untuk mengikuti tes.(Oby)
PWNU INGIN SEJAHTERAKAN WARGA NU
Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah melantik ketua Forum Silahturromi Pimpinan Daerah (Fuspida) Nahdatul Ulama KH Hasan Aminudi di Kantor PWNU di Jalan Pagasangan Surabaya, Jumat (27/4).Dalam sambutanya Hasan mengatakan, PWNU ingin lebih meberdayakan warga NU.
Hasan mejelaskan, dulu PWNU hanya menjaga ajaran Aklaqkul Sunah Waljamaah dan berbeda dengan sekarang yang dikaitkan dengan politik. Fuspida yang didirikan pada 2006 ini bukan untuk tujuan politik, namun untuk membantu mensejahteraan warga NU.
Fuspida di bentuk untuk menjadi wadah silahturrohmi antar kader NU baik yang duduk di lembaga Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diharapkan fuspida bisa Meski semua pimpinan daerah yang menjabat sekarang ini berbeda partai Hasan meminta melepaskan atribut partai masing-masing dan mengenakan baju NU. Ada 30 pimpinan daerah di Jatim baik bupati/walikota dan wakilnya yang sebenarnya anggota NU.
Ketua Fuspida Hasan Aminudin PWNU memiliki program di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Program ini membantu pemerintah ditingakat bawah melalui warga NU.Untuk itu Ia mengiginkan program PWNU dimasukkan dalam APBD.
Menangapi hal tersebut Gubernur Jatim Drs Soekarwo SH Mhum saat menghadiri pelantikan ketua Fuspida mengatakan, saat ini pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan dimulai dari tingkat pendididkan dengan diberlakukanya sekolah gratis. Rencananya pada 2010 mendatang semua seolah baik negeri dan swasta tidak dipungut biaya.
Pemprop akan memeberlakukan sekolah gratis di tingkat SD/MI hinggga SMP/madrasah tsanawiyah pada tahun ini.Uji coba pendidikan gratis sembilan tahun akan dilakukan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang
Selain itu Pemprop akan memperbaiki 10 ribu rumah yang yang tidak layak huni. Rumah yang tidak layak hini itu tersebar di seluruh Madura, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Trengalek dan Magetan.Pakde Karwo sapaan Akrap Soekarwo menambahkan di gresik dan Kediri akan diberlakukan biaya berobat gratis.
Senada dengan Gubernur, Wagup Jatim Drs Saifullah Yusuf mengatkan dalam peningkatan kualitas pendidikan ada tiga sarat yang harus di lakukan. pertama guru yang berkualitas den bertingkah laku baik, kedua kurikulum yang harus diperbaiki dan ketiga sarana prasarana yang memadai.
Saifullah menjelaskan guru yang berkuailitas menentukan 50% keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lima puluh Persen yang lain terdiri dari 25% kurikulum yang baik dan sisanya adalah sarana prasarana yang memedai.(oby)
Hasan mejelaskan, dulu PWNU hanya menjaga ajaran Aklaqkul Sunah Waljamaah dan berbeda dengan sekarang yang dikaitkan dengan politik. Fuspida yang didirikan pada 2006 ini bukan untuk tujuan politik, namun untuk membantu mensejahteraan warga NU.
Fuspida di bentuk untuk menjadi wadah silahturrohmi antar kader NU baik yang duduk di lembaga Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diharapkan fuspida bisa Meski semua pimpinan daerah yang menjabat sekarang ini berbeda partai Hasan meminta melepaskan atribut partai masing-masing dan mengenakan baju NU. Ada 30 pimpinan daerah di Jatim baik bupati/walikota dan wakilnya yang sebenarnya anggota NU.
Ketua Fuspida Hasan Aminudin PWNU memiliki program di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Program ini membantu pemerintah ditingakat bawah melalui warga NU.Untuk itu Ia mengiginkan program PWNU dimasukkan dalam APBD.
Menangapi hal tersebut Gubernur Jatim Drs Soekarwo SH Mhum saat menghadiri pelantikan ketua Fuspida mengatakan, saat ini pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan dimulai dari tingkat pendididkan dengan diberlakukanya sekolah gratis. Rencananya pada 2010 mendatang semua seolah baik negeri dan swasta tidak dipungut biaya.
Pemprop akan memeberlakukan sekolah gratis di tingkat SD/MI hinggga SMP/madrasah tsanawiyah pada tahun ini.Uji coba pendidikan gratis sembilan tahun akan dilakukan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang
Selain itu Pemprop akan memperbaiki 10 ribu rumah yang yang tidak layak huni. Rumah yang tidak layak hini itu tersebar di seluruh Madura, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Trengalek dan Magetan.Pakde Karwo sapaan Akrap Soekarwo menambahkan di gresik dan Kediri akan diberlakukan biaya berobat gratis.
Senada dengan Gubernur, Wagup Jatim Drs Saifullah Yusuf mengatkan dalam peningkatan kualitas pendidikan ada tiga sarat yang harus di lakukan. pertama guru yang berkualitas den bertingkah laku baik, kedua kurikulum yang harus diperbaiki dan ketiga sarana prasarana yang memadai.
Saifullah menjelaskan guru yang berkuailitas menentukan 50% keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lima puluh Persen yang lain terdiri dari 25% kurikulum yang baik dan sisanya adalah sarana prasarana yang memedai.(oby)
Jumat, 24 April 2009
STATUS PERODUSEN DENDENG BABI DI TENTUKAN SELASA DEPAN
Status produsen dendeng babi akan ditentukan selasa depan, hal ini dikatakan Sekertaris Umum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) Jatim Ainul Yaqin Apt di kantornya Jalan Dharma husada Selatan Surabaya, Jumat (24/4).
MUI sedang menunggu hasil penelitian Bagian Laburaturium Kesehatan Masyarakat vetenier (Kesmavet) dan hasilnya baru keluar Selasa atau Rabu minngu dapan. Yaqin menjelaskan ada lima produk dendeng sapi yang mengandung daging babi. Kelima puduk tersebut adalah , Dendeng Cap Kepala Sapi, dendeng Asli Sapi Cap A.C.C, Dendeng Cap 999, dan Dendeng Beef Jerky Lezaaat.
Salah satu pruduk dendeng sapi yaitu Dendeng Beef Jerky Lezaaat melangar Peraturan Menteri Kesehatan Nomer280/Men.Kes/XI/1976, UU nomer 7/1976 tentang pangan serta UU Nomer 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah nomer 69/1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan.
Untuk pruduk dendeng Beeef jerky Lezaat produksi MDC Food Surabaya secara terang-terangan mencantumkan lebel halal dalam kemasanya menjadi kewanangan MUI. Prudusen bisa dikenakan tuntutan pidana dengan tuntutan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 2 Miliyar.
Keempat pruduk yang lain , Dendeng Cap Kepala Sapi, dendeng Asli Sapi Cap A.C.C, dan Dendeng Cap 999 hanya melangar ketentua Menteri Kesehatan Nomer280/Men.Kes/XI/1976 yang tidak mencantumkan lebel halal hanya terkena sanksi penarikan pruduk dan maksimal penutupan usaha.
Saat ini LPP POM MUI sedang melakukan pengecekan pruduk yang bersertifikasi halal dari MUI. Pengecekan sudah dilakukan di Gresik kamis (23/4) dan Jombang Jumat (24/4). “ kita melakukan pengecekan yang hanya menjadi klien Kita ,” tuturnya.
Sebelumnya LP POM MUI Jawa Timur selain menerima laporan mengenai dendeng daging babi halal juga menerima laporan adanya makanan berupa bakwan yang mengandung daging babi di Surabaya
Untuk kedua bakwan ini MUI belum bisa mengambil tindakan karena tidak mencatumkan halal pada produknya. Namun apabila penjualnya mencatumkan lebel halal dan ada konsumen yang mengadukan ini ke MUI maka akan dijadikan acuan kepolisian.(oby)
MUI sedang menunggu hasil penelitian Bagian Laburaturium Kesehatan Masyarakat vetenier (Kesmavet) dan hasilnya baru keluar Selasa atau Rabu minngu dapan. Yaqin menjelaskan ada lima produk dendeng sapi yang mengandung daging babi. Kelima puduk tersebut adalah , Dendeng Cap Kepala Sapi, dendeng Asli Sapi Cap A.C.C, Dendeng Cap 999, dan Dendeng Beef Jerky Lezaaat.
Salah satu pruduk dendeng sapi yaitu Dendeng Beef Jerky Lezaaat melangar Peraturan Menteri Kesehatan Nomer280/Men.Kes/XI/1976, UU nomer 7/1976 tentang pangan serta UU Nomer 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah nomer 69/1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan.
Untuk pruduk dendeng Beeef jerky Lezaat produksi MDC Food Surabaya secara terang-terangan mencantumkan lebel halal dalam kemasanya menjadi kewanangan MUI. Prudusen bisa dikenakan tuntutan pidana dengan tuntutan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 2 Miliyar.
Keempat pruduk yang lain , Dendeng Cap Kepala Sapi, dendeng Asli Sapi Cap A.C.C, dan Dendeng Cap 999 hanya melangar ketentua Menteri Kesehatan Nomer280/Men.Kes/XI/1976 yang tidak mencantumkan lebel halal hanya terkena sanksi penarikan pruduk dan maksimal penutupan usaha.
Saat ini LPP POM MUI sedang melakukan pengecekan pruduk yang bersertifikasi halal dari MUI. Pengecekan sudah dilakukan di Gresik kamis (23/4) dan Jombang Jumat (24/4). “ kita melakukan pengecekan yang hanya menjadi klien Kita ,” tuturnya.
Sebelumnya LP POM MUI Jawa Timur selain menerima laporan mengenai dendeng daging babi halal juga menerima laporan adanya makanan berupa bakwan yang mengandung daging babi di Surabaya
Untuk kedua bakwan ini MUI belum bisa mengambil tindakan karena tidak mencatumkan halal pada produknya. Namun apabila penjualnya mencatumkan lebel halal dan ada konsumen yang mengadukan ini ke MUI maka akan dijadikan acuan kepolisian.(oby)
Langganan:
Postingan (Atom)