WAGUB ; MADURA JANGAN SAMPAI JADI BATAM KEDUA

Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa pembangunan Kepulauan Madura harus sesuai kultur Islam daerahnya. Jangan jadikan Madura menjadi Batam kedua, yang perkembangan pembangunannya malah menghilangkan kultur aslinya dan semakin banyak pembangunan tempat-tempat hiburan semacam diskotik.
“Perusahaan boleh dibangun di Madura asal berkarakter islami dan masyarakatnya dilibatkan,” ujar Wagub saat Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka Akhlakul Imitihan III di Lembaga Pendidikan Tanfidzul Quran Nurul Jadid Desa Rombuk Kecamatan Paelengaan Pamekasan, Rabu (24/6).
Namun untuk mengimbangi hal itu, kata dia, orang Madura seluruhnya harus bersekolah supaya bisa mengikuti perkembangan pembangunan. Pendidikan di Madura harus terus ditingkatkan, baik itu pendidikan formal maupun non formal sekalipun pendidikan pondok pesantren untuk menghafal Al Quran.
Menurutnya, jika pendidikan di Madura maju, maka semua umat juga ikut untung karena dunia pendidikan pondok pesantren di Jatim juga tidak lepas dengan pondok pesantren di yang ada di daerah itu.
Kini, pemerintah masih berupaya membiayai pendidikan ponpes, maupun pendidikan formal. “Insya Allah tahun ketiga pemerintahan gubernur saat ini, masalah kesehatan maupun pendidikan bisa gratis. Semoga ini bisa berjalan. Dengan demikian dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga masyarakat,” tuturnya.
Aset paling berharga di masyarakat yakni orang-orang Madura yang rata-rata sudah hafal Al Quran. Sementara saat ini pemerintah tengah berupaya memberi dukungan terhadap pondok baik yang kecil maupun besar. Sebab, selama ini pondok yang besar saja yang terus diperhatikan, sedangkan yang kecil tidak terurus. “Padahal pondok yang kecil jika terurus dan diperhatikan bisa memberikan manfaat yang besar pada masyarakat,” katanya.
Seperti diketahui, dengan pembangun Jembatan Suramadu, berbagai kalangan berharap akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura dengan tetap menonjolkan budaya warga Madura yang Islami. Karena itu, setiap pembangunan di Madura diharapkan selalu melibatkan tokoh dan ulama Madura mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan.
Pada kesmepatan sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga mengatakan bahwa peresmian Jembatan Suramadu harus mampu memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat Madura. Jembatan Suramadu harus menjadi pintu peningkatan perekonomian masyarakat Madura agar setara dengan masyarakat lainnya di Jatim.
Menurutnya, dengan adanya jembatan Suramadu, akan terjadi percepatan distribusi barang dan jasa, berdirinya properti-properti baru, serta pembangunan ekonomi di Madura secara umum. Dimana pada akhirnya akan semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Begitu pula dengan maraknya industri dan badan usaha yang masuk di Madura, juga akan meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha warga Madura. “Pemprov Jatim juga akan mengembangkan berbagai pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal melalui Balai Latihan Kerja (BLK),” kata gubernur.
Senada dengan ungkapan wagub, menurut gubernur, seluruh pembangunan di Madura harus tetap memperhatikan kekhasan warga Madura, yakni kultur yang kuat terhadap sendi-sendi religius harus dipertahankan. (oby,sti/p)

RABU, BAZ JATIM BUKA POLI GIGI UNTUK KAUM DHUAFA

Badan Amil Zakat (BAZ) Jatim pada Rabu (24/6) membuka poli gigi untuk kaum dhuafa. Bagi kaum dhuafa Untuk perawatan ringgan tidak dipungut biaya, dengan persyaratan membawa kartu dhuafa dari BAZ Jatim. Poli gigi ini untuk melengkapi layanan kesehatan umum yang sudah berjalan sejak Agustus 2008.
Kepala Bagian Pendistribusian BAZ Jatim di Kantornya, Selasa (23/6) mengatakan, pili gigi ini untuk memberikan pelayanan kaum dhuafa, namun juga melayani orang umum dengan biaya ringan. ”Kalau giginya kaum dhuafa rusak maka akan menambah penderitaanya,” ujarnya.
Bagi kaum dhuafa yang belum mendapatkan kartu daufa dari BAZ Jatim masih bisa berobat di poli gigi ini. Untuk kaum dhuafa yang tidak memiliki kartu dhuafa bisa mendaftar ke sekertariat BAZ Jatim di Gedung Islamik Center Surabaya. Kartu ini berlaku bagi satu keluarga. Namun apabila tidak sempat mendaftar masih bisa berobat dengan membawa foto kopi KTP, foto kopi KK, dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan desa (Gakin).
Poli gigi yang buka setiap hari senin dan Rabu mulai pukul 8.00 sampai 12.00 WIB ini berada di Jalan Raya Juanda 2 Surabaya. Ada satu dokter spesialis dan satu perawat yang akan membarikan pelayanan untuk pasien yang berobat. Bagi pasien yang berhalangan datang pada jam dan hari praktek masih bisa beobat dengan membuat janji dengan dokter tersebut melalui telepon.
Poli gigi memberikan pelayanan kesehatan gigi tanpa biaya, pelayan dengan biaya ringan untuk kaum dhuafa dan umum serta perawatan yang mendapatkan bantuan dana khusus. Perawatan yang bebas biaya meliputi penangan emergency, pencabutan gigi, penambalan gigi, pembersihan karang gigi. Pelayanan emergency meliputi, kesakitan karena radang, kesakitan kerena abses, dan trauma fisik non bedah.
Pencabutan gigi meliputi pencabutan gigi susu dan gigi dewasa kasus ringan non bedah. Ada tiga jenis penambalan gigi yaitu, sementara non perawatan saluran akar, tumpatan Glass Ionomer pada gigi anak-anak dan dewasa ringan. Sedangkan pembersihan gigi meliputi, calculus dengan nilai 1/8 seluruh rahang dan calculuc pada region tertentu.
Perawatan yang masuk dalam biaya ringan untuk orang umum meliputi, penambalan gigi permanent Komposit Light Curing besar, pembersihan karang gigi calculus nilai lebih dari ¼ seluruh rahang, gigi tiruan lepasan akrilik sebagai rahang, dan pencabutan gigi yang sulit dan memerlukan jahitan.
Sedangkan perawatan yang mendesak dilakukan karena kegawat daruratan dan menimbulkan kecatatan mendapatkan bantuan khusus. Dalam hal bantuan khusus ini BAZ berkerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Pada akhir Juni akan disediakan layanan pemeriksaan Lab sederhana dan unit gawat Darurat.
Khalik berharap, dengan adanya poli gigi di pelayanan kesehatan ini kaum dhuafa yang tidak mampu masih bisa berobat. Bigitu juga mereka dapat merawat dan mengontrol kesehatan giginya secara teratur secara gratis dan murah. “Kaum dhuafa memerlukan perawatan dasar yang menyeluruh, dengan dibukanya poli gigi ini dapat mengurangi beban hidupnya. “ mereka juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak seperti orang lain pada umumnya,” ujarnya. (oby)

JELANG PILPRES, PLN SIAPKAN SERIBU ORANG AMANKAN PEMBANGKIT

Seribu orang yang terdiri dari pegawai dan tenaga kontrak akan di sebar di 16 area pelayanan dan 102 unit pembangkit tenaga listrik yang ada di Jatim. Pengamanan ini diberlakukan sejak awal Pemilihan Legislatif hingga H+ 3 Pilpres. Diharapkan dengan pengamanan tersebut saat pelaksanaan Pilpres tidak ada ganguan. Hal ini dikatakan Corporate Sepeaker PT PLN (Persero) Distribusi Jatim Ir.Agus Widayanto di saat dikonfirmasi, selasa (23/6).
Sejak awal 2009 PLN sudah mengantisipasi Pilpres dengan pemeliharaan secara prevektif (jaringan) di berbagai tempat, baik gardu dan tempat pembangkit tenaga listrik yang lainya. Selain pemeliharaan secara prevektif PLN juga mengerahkan seribu orang untuk mengamankan gardu dan Unit pembangkit listrik.
Menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) pada 8 Juli mendatang PLN distribusi Jatim juga menyediakan cadangan 20.000 MW. Berkaca pada Pemilihan Legislatif lalu ada penurunan daya mencapai 20%. Saat Pilpres merupakan hari libur nasional, sehingga pabrik, kantor, perbankan, dan instansi yang lainya tutup. Pada hari-hari biasa daya pengguna listrik di Jatim mencapai 16.000 MW dan diprediksi akan ada penurunan saat Pilpres mendatang menjadi 13.000 MW.
PLN mengimbau KUD menyiapkan jenset untuk mengantisipasi adanya ganguan alam saat Pilpres sehingga menggangu pasokan listrik ke konsumen. Ganguan alam yang biasanya terjadi adalah pohon tumbang yang memutuskan aliran listrk. ”kalau bencana alam berarti diluar kemampuan kita,” ujarnya. Selama Pilpres Agus mengatakan tidak ada pemadaman Listrk secara bergilir.
Saat ini, ada 57 desa di Jatim yang belummendapatkan layanan aliran listrik. PLN terahir memberikan tambahan tenaga listrik di kecamatan Sempol Bondowoso. Pada Ulang tahun Indonesia yang ke-75 PLN akan merealisasikan semua wilayah di Indonesia teraliri Listrik. Model yang digunakan PLN adalah rasio elektrifikasi, yaitu semua kabupaten, kecamatan, dan desa terlaliri listrik. Walaupun ada rumah warga yang tidak mengunakan listrik darui PLn namun sudah dianggap memenuhi semua desa yang ada di Jatim.
Selain itu, Agus juga mengimbau konsumen yang tidak berkenan dengan pelayanan Payment Pont On Banking (PPOB) bisa menggunakan layanan outlet-outlet yang tersedia di kantor pembayaran listrik. Diberlakukanya biaya sebesar Rp 1.600 ini dikarenakan bank memerlukan Investasi. Uang ini merupakan investasi Bank karena telah memberikan pelayana pada konsumen.
PLN mengharapkan konsumen membayar listrik tepat waktu, karena dengan uang pembayaran tersebut PLN dapat menjaga posokan listrik untuk konsumen. Untuk memudahkan pembayaran tagihan rekening listrik PLN menyediakan layanan PPOB dengan mengandeng beberapam bank yaitu, BNI, BRI, dan PT pos Indonesia.
Untuk meningkatkan pelayanan yang brorentasi kepuasan konsumen PLN distribusi Jatim membagi wilayah jkerjanya menjadi 18 area dan 102 sub unit. Hal ini dikarenakan untuk dapat mendekatkan PLN sebagai pengelola ketenagalistrikan dengan pelanganya.(oby)

KWARTEL PERTAMA 2009 PENANAM MODAL DI JATIM NAIK 23%

Ada kenaikan Penanam Modal Asing (PMA) 23 % pada kwartel pertama 2009 dibandingkan kwartel pertama 2008 . Jumlah ini juga diikuti Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengalami peningkatan 66 %. Hal ini dikatakan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim, Dr Hari Soegiri dikantornya, Senin (22/6).
Sampai akhir Mei berdasarkan Surat Putusan (SP) sudah ada 40 proyek PMA dan 14 proyek PMDN yang ada di Jatim. Proyek ini terdiri dari perdagangan, Industri kimia, Industri mineral, industri mineral non logam, industri kayu, industri farmasi, perdagangan, hotel dan restouran, konstruksi, dan jasa lain.”Ditargetkan pada 2009 ada kenaikan hingga 10% penanam modal dijatim,” ujarnya
Jumlah proyek PMA pada kwartel pertama 2008 21 proyek dan kwartel pertama 2009 26 proyek dengan nilai investasi dari 166 juta U$ menjadi 150 juta U$. Untuk PMDN yang berinvestasi di Jatim pada kwartel pertama 2008 sebanyak sembilan proyek, sedangkan pada kwartel pertama 2009 mencapai 15 proyek dengan nilai investasi Rp 500 juta menjadi Rp 1,4 triliun.
Mulai Januari hingga Juni 2009 sudah ada 39 proyek yang terealisasi. Jumlah proyek yang terealisasi pada Januari ada sepuluh proyek, Pebruari enam proyek, Maret lima proyek, April lima proyek, Mei 11 proyek, dan Juni dua proyek.
Sektor yang paling diminati di Jatim adalah perdagangan. Sedangkan Investor asing yang paling besar berinvestasi yaitu, Korea Selatan dengan tujuh proyek Singapura dengan enam Proyek, Australia empat proyek, dan RRC tiga proyek.
Diresmikanya Jembatan Suramadu diharapkan dapat mendatangkan investor untuk di wilayah Madura. Ada enam sector yang potensial di Madura dan menjadi prioritas Pemprov Jatim yaitu, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan wisata.
Pertambangan di madura ada minyak dan gas bumi serta pengembangan indutri semen. Untuk perdagangan di sisi Madura akan dibangun hunian, industri lengkap dengan Outlet, dan di pelabuhan dibangun Central Bisnis distrik (CBD). Untuk fasilitas umum akan dibangun sekolah, rumah sakit, hotel dan restouran, dan mall.
Di bidang pertanian akan disediakan fasilitas hulu sampai hilir, yaitu dari ladang sampai hasil petnaian tersebut. “Kelapa akan diolah menjadi minyak dan serabutnya diolah menjadi barang jadi keset dan sebagainya untuk dipasarkan,” katnya. Pertanian yang potensial di Madura ketela, jagung, kelapa, tembakau, dan minyak Aksiri dari bunga Melati. Minyak ini digunakan sebagi bahan baku kosmetik dan parfum.
Ia menjelaskan, krisis global juga mempengaruhi iklim investasi yang ada di Jatim. Investasi yang terkena imbas krisis global adalah beberapa industri tempat pemasaran maupun penyedia bahan baku. Indutri yang terkena imbas akibat bahan baku dari luar negeri seperti industri mi yang harus mendatangkan gandumdari luar negeri. Begitu juga industri sepatu yang menjul produknya ke luar negeri juga mengalami dampak krisis glabal berbeda dengan sector pertanian dan perikanan yang tidak terkena imbas krisis global. “Investasi di bidang pertanian, perikanan tidak mengalami permasalahan karena bahannya dari dalam negeri, sehingga masih bisa bertahan dalam kondisi krisis,” katanya.(oby)

MPU HASILKAN PEMECAHAN ISU STRATEGIS

Hasil rapat anggota Mitra Praja Utama (MPU) IX yang digelat di Hotel JW Marriot pada 16-18 Juli menghsilkan pemecahan berbagai isu strategis anggota MPU. Hasil MPU ditandatangai oleh sepuluh Gubernur yang tergabung dalam MPU yaitu, Gubernur Banten, NTT, NTB, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Lampung, Jabar, Di Jogjakarta, dan Jatim. Dalam penandatanganan ini tidak bisa diwakilkan oleh pihak kedua meskipun wakil gubernur.
Gubernur Jatim Dr Soekarwo saat menutup MPU di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu malam (17/6) mengatakan, hasil rapat kerja rapat kerja gubernur ini telah menghasilkan keputusan bersama dibidang pemerintahan, ekonomi, sisioal, lingkungan hidup, dan pariwisata.
Dalam rapat kerja gubernur ini telah diupayakan alternatif pemecahan isu yang sedang berkembang. Selain itu, Mpu merupakan upaya peningkatan kerjasama antar daerah yang tergabung dalam MPU IX.
Soekarwo menjelaskan, hasil MPU dapat dilaksanakan dengan maksimal dan disinergikan oleh masing-masing sepuluh provinsi yang tergabung dalam MPU. ”Hal yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan adalah pelaksanaan otonomi daerah serta mengatasi permasalaha di wilayah masing-masing,” katanya. Ia menjelaskan, perlunya kesadaran dalam menerapkan hasil kesepakatan kerjasama dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan keadaan iklim politik di tanah air.
Otonomi daerah mendorong daerah untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas. Selain itu mensinergikan sepuluh daerah untuk berkarjasama membangun satu visi antara eksekutif, legislative, instansi pendidikan, dan swasta sehinga memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat
Masing-masing provinsi perlu meningkatkan koordinasi dengan musyawarah dalam menindak lanjuti hasil rapat kerja gubernur ini. Hal yang harus dilakukan adalah penjabaran program kerja dengan langkah-langkah operasional yang sudah disepakati. ”Semoga tudak ada hambatan hingga muncul perbedaan pendapat antar daerah,” ujarnya.Ia berharap, hasil Mpu dapat dijadikan pemacu, pemicu, dan pendorong semangat untuk mensukseskan pelaksaan kerjasama.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama antar daerah harus dilandasi dengan saling memahami tentang penegakan ketimpangan. Elemen dasar yang paling penting dalam melaksanakan kerjasama antar Pemda adalah kewenangan untuk mengurus pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya ada dua hal yang merupakan kewenagan pemerintah pusat mencangkupi enam bidang yaitu, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional, yusdisi dan agama. Di luar enam bidang tersebut ada 30 bidang yang dapat dikerjakan bersama diantaranya, menciptakan profosionalitas dan rasionalitas antar pemerintahan daerah.
Dr H soekarwo mengatakan MPU penting untuk Jatim sebagai motivasi berkerja yang lebih baik. Selain itu dapat menambahkan kinerja sehinga pemerinta dapat bnermanfaat bagi Masyrakat
Pada 18 juni pagi anggota rapat kerja berkunjung ke berbagai tempat yang ada di Jatim. Dalam kesempatan ini rombangan yang terdiri dari anggota sepuluh provinsi mengunjungi jembatan Suramadu dan berbagai tempat kerajinan yang ada di Tanggulangin Sidoarjo.(oby)

PEJABAT NEGARA CUTI PILPRES SUDAH CAPAI 97 ORANG

sebanyak 97 pejabat negara sudah mengajukan cutu kampanya Pemilihan Presiden pada 8 Juni mendatang. Setiap pejabat mendapatkan cuti 12 hari selama masa kampanye. Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H mardiyanto saat menghadiri pembukaan Mitra Praja Utama (MPU) IX di Hotel JW Marriot, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan, pihaknya tidak dapat melarang pejabat untuk mengajukan cuti, karena sudah ada surat keputusan dari Mendagri. “lebih baik mengajukan izin dari pada melakukan kampanya secara sembunyi-sembunyi,” ujarnya.
Namun Ia menyarankan, kegiatan pemerintahan selama masa cuti harus tetap berjalan. Apabila gubernur dan wakil gubernur cuti pemerintahan akan di serahkan pejabat yang ada di bawahnya yaitu, dalam hal ini sekertaris daerah mengambil peran pemerintahan.
Selain itu pejabat harus memperhatikan larangan-larangan dalam berkampanye. Berdasarkan kebijakan negara selama cuti pejabat tidak diperkenagkan mengunakan fasilitas negara seperti mobil dinas untuk keperluan kampanye. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kontrol sosial pada masyarakat dan Banwaslu sebagai pengawasnya.
Mardiyanto menjelaskan, pihaknya tidak punya hak untuk menegur pejabat yang melakukan pelangaran. Semua aturan kampanye sudah ditetapkan KPU dan dalam pengawasan banwaslu. ”Apabila ada pelangaran biarkan banwaslu yang memberi peringatan,”katanya.
Pejabat negara diperbolehkan mengambuil cuti kampanya terkecuali kepada desa. Ini dikarenakan kepala desa merupakan pejabat yang langsung berada di tengah-tengah masyrakat. Hal ini sesuain dengan (Peraturan Pemerintah) PP No.72/2005 yang sampai sat ini masih berlaku.
Dengan PP ini diharapkan masyarakat dapat memilih sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Lebih baik kepala desa menyelangarakan pemilu, namun tidak terlibat dalam kampanye.
Ia berharap KPU dan Banwaslu dapat memberikan pengawasan yang sama. Apabila ada pelangaran-pelangaran yang berhak mangabil tindakan adalah Banwaslu. Untuk melancarkan jalanya Pemilu Presiden akan melakukan pengecekan di daerah masing-masing melalui gubernur.(oby)

MPU MEMPERERAT KERJASAMA ANTAR POVINSI

Mitra Praja Utama (MPU) IX digunakan ajang memererat kerjasama dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Hal ini dikatakan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat jamuan makan malam di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa malam (16/6).
Bidang kerjasama yang akan di lakukan dalam MPU ini salah satunya di bidang perdagangan. Hasil kelebihan pertanian yang Jatim seperti jagung, kedelai dan beras dapat dibawa ke daerah-daerah lain. Hal ini dilakukan untuk mempererat kerjasama sepuluh provinsi anggota MPU. Kesepuluh provinsi peserta MPU, yaitu Banten, NTT, NTB, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Lampung, Jabar, Di Jogjakarta, dan Jatim.
Ia mengatakan, saat ini Jatim masih memerlukan kerjasama dengan provinsi lain seperti membatik dan mengukir yang harus belajar pada DI jogyakarta. Sementara untuk meningkatkan UMKM Soekarwo berharap dapat belajar dari Jabar dan Banten. Jatim memerlukan belajar meperbaiki pabrik gula pada Provinsi Lampung dan dibidang pariwisata belajar pada Provinsi Bali.
Saat ini, hasil kerajinan di Tangulangin yang berkualitas, bahkan pabrik sepatu dan sandal di Mojokerto kualitasnya tidak kalah ketingalan Soekarwo menagtakan, Apabila undangan ingin membawa oleh-oleh dari jatim.
Opening Dinner MPU dihadiri Gubernur, asisten pemerintah, Bapeda, Kepala Biro Pemerintah Umum, dan berbagai Dinas masing-masing provinsi. MPU tahun ini mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi dan Kerjasama Daerah Kita Tingkatka Daya Saing Menuju Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk kesejahteraan Rakyat”.
Gubernur menjelaskan, menu hidangan makan malam yang disediakan adalah makanan khas Jatim. Makanan ini bahanya dari Jatim dan bisannya di jumpai di pingir jalan. Namun dengan dimasak oleh koki yang professional akan menghasilkan rasa yang luar biasa. Acara ini akan berlansung dua hari mulai 16-18 Juni 2009. Sebelumnya MPU VIII diadakan di Bantan. MPU IX akan dinuka oleh Mendagri.
Pada awalnya MPU merupakan keberhasilan Forun Kerjasama Dwi Praja dalam mengatasi permasalahan antara dua daerah kemudian ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah melalui penandatanganan Keputusan Bersama Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah, Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat, dan Gubernur KDKI Jakarta di Semarang pada tanggal 26 Juni 1990 dan forum ini dirubah namanya menjadi Tri Praja.
Forum ini kemudian berkembang pesat menjadi jalinan kerjasama 6 (enam) Provinsi se Jawa dan Bali dengan nama Sad Praja Utama yang dikukuhkan dan ditandatangani dalam Keputusan Bersama Gubernur pada tanggal 3 November 1991 di Yogyakarta.
Sad Praja Utama berarti kerjasama Enam Pemerintahan Daerah Tk. I se Jawa dan Bali. SAD berarti Enam, PRAJA berarti Pemerintahan, sedangkan Utama berarti Tk. I (Provinsi). Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan Forum Sad Praja Utama tidak hanya yang berkaitan dengan penanganan permasalahan di daerah yang saling berbatasan, namun telah berkembang dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan daerah seperti bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Keberhasilan Forum Kerjasama Sad Praja Utama dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama melalui kerjasama daerah, menarik minat Provinsi Lampung untuk ikut bergabung menjadi anggota Forum Sad Praja Utama (SPU). Provinsi Lampung secara resmi diterima menjadi anggota pada tanggal 21 September 2000 di Yogyakarta.
Dengan masuknya Provinsi Lampung menjadi anggota Forum SPU membawa konsekuensi kepada nama Forum Sad Praja Utama yang tidak lagi beranggotakan 6 (enam) Provinsi, melainkan menjadi 7 (tujuh) Provinsi. Itulah sebabnya nama Forum Sad Praja Utama (yang berarti 6 daerah provinsi) berubah menjadi Forum Mitra Praja Utama (MPU). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keinginan provinsi lainnya untuk bergabung sebagai anggota.
Perkembangan keanggotaan selanjutnya setelah itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat bergabung pada Tahun 2001 ditetapkan di Denpasar Bali, Provinsi Banten bergabung pada Tahun 2002 ditetapkan di Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 ditetapkan di Bandung Jawa Barat. (oby)