WAGUB ; MADURA JANGAN SAMPAI JADI BATAM KEDUA

Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa pembangunan Kepulauan Madura harus sesuai kultur Islam daerahnya. Jangan jadikan Madura menjadi Batam kedua, yang perkembangan pembangunannya malah menghilangkan kultur aslinya dan semakin banyak pembangunan tempat-tempat hiburan semacam diskotik.
“Perusahaan boleh dibangun di Madura asal berkarakter islami dan masyarakatnya dilibatkan,” ujar Wagub saat Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka Akhlakul Imitihan III di Lembaga Pendidikan Tanfidzul Quran Nurul Jadid Desa Rombuk Kecamatan Paelengaan Pamekasan, Rabu (24/6).
Namun untuk mengimbangi hal itu, kata dia, orang Madura seluruhnya harus bersekolah supaya bisa mengikuti perkembangan pembangunan. Pendidikan di Madura harus terus ditingkatkan, baik itu pendidikan formal maupun non formal sekalipun pendidikan pondok pesantren untuk menghafal Al Quran.
Menurutnya, jika pendidikan di Madura maju, maka semua umat juga ikut untung karena dunia pendidikan pondok pesantren di Jatim juga tidak lepas dengan pondok pesantren di yang ada di daerah itu.
Kini, pemerintah masih berupaya membiayai pendidikan ponpes, maupun pendidikan formal. “Insya Allah tahun ketiga pemerintahan gubernur saat ini, masalah kesehatan maupun pendidikan bisa gratis. Semoga ini bisa berjalan. Dengan demikian dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga masyarakat,” tuturnya.
Aset paling berharga di masyarakat yakni orang-orang Madura yang rata-rata sudah hafal Al Quran. Sementara saat ini pemerintah tengah berupaya memberi dukungan terhadap pondok baik yang kecil maupun besar. Sebab, selama ini pondok yang besar saja yang terus diperhatikan, sedangkan yang kecil tidak terurus. “Padahal pondok yang kecil jika terurus dan diperhatikan bisa memberikan manfaat yang besar pada masyarakat,” katanya.
Seperti diketahui, dengan pembangun Jembatan Suramadu, berbagai kalangan berharap akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura dengan tetap menonjolkan budaya warga Madura yang Islami. Karena itu, setiap pembangunan di Madura diharapkan selalu melibatkan tokoh dan ulama Madura mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan.
Pada kesmepatan sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga mengatakan bahwa peresmian Jembatan Suramadu harus mampu memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat Madura. Jembatan Suramadu harus menjadi pintu peningkatan perekonomian masyarakat Madura agar setara dengan masyarakat lainnya di Jatim.
Menurutnya, dengan adanya jembatan Suramadu, akan terjadi percepatan distribusi barang dan jasa, berdirinya properti-properti baru, serta pembangunan ekonomi di Madura secara umum. Dimana pada akhirnya akan semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Begitu pula dengan maraknya industri dan badan usaha yang masuk di Madura, juga akan meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha warga Madura. “Pemprov Jatim juga akan mengembangkan berbagai pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal melalui Balai Latihan Kerja (BLK),” kata gubernur.
Senada dengan ungkapan wagub, menurut gubernur, seluruh pembangunan di Madura harus tetap memperhatikan kekhasan warga Madura, yakni kultur yang kuat terhadap sendi-sendi religius harus dipertahankan. (oby,sti/p)

RABU, BAZ JATIM BUKA POLI GIGI UNTUK KAUM DHUAFA

Badan Amil Zakat (BAZ) Jatim pada Rabu (24/6) membuka poli gigi untuk kaum dhuafa. Bagi kaum dhuafa Untuk perawatan ringgan tidak dipungut biaya, dengan persyaratan membawa kartu dhuafa dari BAZ Jatim. Poli gigi ini untuk melengkapi layanan kesehatan umum yang sudah berjalan sejak Agustus 2008.
Kepala Bagian Pendistribusian BAZ Jatim di Kantornya, Selasa (23/6) mengatakan, pili gigi ini untuk memberikan pelayanan kaum dhuafa, namun juga melayani orang umum dengan biaya ringan. ”Kalau giginya kaum dhuafa rusak maka akan menambah penderitaanya,” ujarnya.
Bagi kaum dhuafa yang belum mendapatkan kartu daufa dari BAZ Jatim masih bisa berobat di poli gigi ini. Untuk kaum dhuafa yang tidak memiliki kartu dhuafa bisa mendaftar ke sekertariat BAZ Jatim di Gedung Islamik Center Surabaya. Kartu ini berlaku bagi satu keluarga. Namun apabila tidak sempat mendaftar masih bisa berobat dengan membawa foto kopi KTP, foto kopi KK, dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan desa (Gakin).
Poli gigi yang buka setiap hari senin dan Rabu mulai pukul 8.00 sampai 12.00 WIB ini berada di Jalan Raya Juanda 2 Surabaya. Ada satu dokter spesialis dan satu perawat yang akan membarikan pelayanan untuk pasien yang berobat. Bagi pasien yang berhalangan datang pada jam dan hari praktek masih bisa beobat dengan membuat janji dengan dokter tersebut melalui telepon.
Poli gigi memberikan pelayanan kesehatan gigi tanpa biaya, pelayan dengan biaya ringan untuk kaum dhuafa dan umum serta perawatan yang mendapatkan bantuan dana khusus. Perawatan yang bebas biaya meliputi penangan emergency, pencabutan gigi, penambalan gigi, pembersihan karang gigi. Pelayanan emergency meliputi, kesakitan karena radang, kesakitan kerena abses, dan trauma fisik non bedah.
Pencabutan gigi meliputi pencabutan gigi susu dan gigi dewasa kasus ringan non bedah. Ada tiga jenis penambalan gigi yaitu, sementara non perawatan saluran akar, tumpatan Glass Ionomer pada gigi anak-anak dan dewasa ringan. Sedangkan pembersihan gigi meliputi, calculus dengan nilai 1/8 seluruh rahang dan calculuc pada region tertentu.
Perawatan yang masuk dalam biaya ringan untuk orang umum meliputi, penambalan gigi permanent Komposit Light Curing besar, pembersihan karang gigi calculus nilai lebih dari ¼ seluruh rahang, gigi tiruan lepasan akrilik sebagai rahang, dan pencabutan gigi yang sulit dan memerlukan jahitan.
Sedangkan perawatan yang mendesak dilakukan karena kegawat daruratan dan menimbulkan kecatatan mendapatkan bantuan khusus. Dalam hal bantuan khusus ini BAZ berkerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Pada akhir Juni akan disediakan layanan pemeriksaan Lab sederhana dan unit gawat Darurat.
Khalik berharap, dengan adanya poli gigi di pelayanan kesehatan ini kaum dhuafa yang tidak mampu masih bisa berobat. Bigitu juga mereka dapat merawat dan mengontrol kesehatan giginya secara teratur secara gratis dan murah. “Kaum dhuafa memerlukan perawatan dasar yang menyeluruh, dengan dibukanya poli gigi ini dapat mengurangi beban hidupnya. “ mereka juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak seperti orang lain pada umumnya,” ujarnya. (oby)

JELANG PILPRES, PLN SIAPKAN SERIBU ORANG AMANKAN PEMBANGKIT

Seribu orang yang terdiri dari pegawai dan tenaga kontrak akan di sebar di 16 area pelayanan dan 102 unit pembangkit tenaga listrik yang ada di Jatim. Pengamanan ini diberlakukan sejak awal Pemilihan Legislatif hingga H+ 3 Pilpres. Diharapkan dengan pengamanan tersebut saat pelaksanaan Pilpres tidak ada ganguan. Hal ini dikatakan Corporate Sepeaker PT PLN (Persero) Distribusi Jatim Ir.Agus Widayanto di saat dikonfirmasi, selasa (23/6).
Sejak awal 2009 PLN sudah mengantisipasi Pilpres dengan pemeliharaan secara prevektif (jaringan) di berbagai tempat, baik gardu dan tempat pembangkit tenaga listrik yang lainya. Selain pemeliharaan secara prevektif PLN juga mengerahkan seribu orang untuk mengamankan gardu dan Unit pembangkit listrik.
Menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) pada 8 Juli mendatang PLN distribusi Jatim juga menyediakan cadangan 20.000 MW. Berkaca pada Pemilihan Legislatif lalu ada penurunan daya mencapai 20%. Saat Pilpres merupakan hari libur nasional, sehingga pabrik, kantor, perbankan, dan instansi yang lainya tutup. Pada hari-hari biasa daya pengguna listrik di Jatim mencapai 16.000 MW dan diprediksi akan ada penurunan saat Pilpres mendatang menjadi 13.000 MW.
PLN mengimbau KUD menyiapkan jenset untuk mengantisipasi adanya ganguan alam saat Pilpres sehingga menggangu pasokan listrik ke konsumen. Ganguan alam yang biasanya terjadi adalah pohon tumbang yang memutuskan aliran listrk. ”kalau bencana alam berarti diluar kemampuan kita,” ujarnya. Selama Pilpres Agus mengatakan tidak ada pemadaman Listrk secara bergilir.
Saat ini, ada 57 desa di Jatim yang belummendapatkan layanan aliran listrik. PLN terahir memberikan tambahan tenaga listrik di kecamatan Sempol Bondowoso. Pada Ulang tahun Indonesia yang ke-75 PLN akan merealisasikan semua wilayah di Indonesia teraliri Listrik. Model yang digunakan PLN adalah rasio elektrifikasi, yaitu semua kabupaten, kecamatan, dan desa terlaliri listrik. Walaupun ada rumah warga yang tidak mengunakan listrik darui PLn namun sudah dianggap memenuhi semua desa yang ada di Jatim.
Selain itu, Agus juga mengimbau konsumen yang tidak berkenan dengan pelayanan Payment Pont On Banking (PPOB) bisa menggunakan layanan outlet-outlet yang tersedia di kantor pembayaran listrik. Diberlakukanya biaya sebesar Rp 1.600 ini dikarenakan bank memerlukan Investasi. Uang ini merupakan investasi Bank karena telah memberikan pelayana pada konsumen.
PLN mengharapkan konsumen membayar listrik tepat waktu, karena dengan uang pembayaran tersebut PLN dapat menjaga posokan listrik untuk konsumen. Untuk memudahkan pembayaran tagihan rekening listrik PLN menyediakan layanan PPOB dengan mengandeng beberapam bank yaitu, BNI, BRI, dan PT pos Indonesia.
Untuk meningkatkan pelayanan yang brorentasi kepuasan konsumen PLN distribusi Jatim membagi wilayah jkerjanya menjadi 18 area dan 102 sub unit. Hal ini dikarenakan untuk dapat mendekatkan PLN sebagai pengelola ketenagalistrikan dengan pelanganya.(oby)

KWARTEL PERTAMA 2009 PENANAM MODAL DI JATIM NAIK 23%

Ada kenaikan Penanam Modal Asing (PMA) 23 % pada kwartel pertama 2009 dibandingkan kwartel pertama 2008 . Jumlah ini juga diikuti Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengalami peningkatan 66 %. Hal ini dikatakan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim, Dr Hari Soegiri dikantornya, Senin (22/6).
Sampai akhir Mei berdasarkan Surat Putusan (SP) sudah ada 40 proyek PMA dan 14 proyek PMDN yang ada di Jatim. Proyek ini terdiri dari perdagangan, Industri kimia, Industri mineral, industri mineral non logam, industri kayu, industri farmasi, perdagangan, hotel dan restouran, konstruksi, dan jasa lain.”Ditargetkan pada 2009 ada kenaikan hingga 10% penanam modal dijatim,” ujarnya
Jumlah proyek PMA pada kwartel pertama 2008 21 proyek dan kwartel pertama 2009 26 proyek dengan nilai investasi dari 166 juta U$ menjadi 150 juta U$. Untuk PMDN yang berinvestasi di Jatim pada kwartel pertama 2008 sebanyak sembilan proyek, sedangkan pada kwartel pertama 2009 mencapai 15 proyek dengan nilai investasi Rp 500 juta menjadi Rp 1,4 triliun.
Mulai Januari hingga Juni 2009 sudah ada 39 proyek yang terealisasi. Jumlah proyek yang terealisasi pada Januari ada sepuluh proyek, Pebruari enam proyek, Maret lima proyek, April lima proyek, Mei 11 proyek, dan Juni dua proyek.
Sektor yang paling diminati di Jatim adalah perdagangan. Sedangkan Investor asing yang paling besar berinvestasi yaitu, Korea Selatan dengan tujuh proyek Singapura dengan enam Proyek, Australia empat proyek, dan RRC tiga proyek.
Diresmikanya Jembatan Suramadu diharapkan dapat mendatangkan investor untuk di wilayah Madura. Ada enam sector yang potensial di Madura dan menjadi prioritas Pemprov Jatim yaitu, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan wisata.
Pertambangan di madura ada minyak dan gas bumi serta pengembangan indutri semen. Untuk perdagangan di sisi Madura akan dibangun hunian, industri lengkap dengan Outlet, dan di pelabuhan dibangun Central Bisnis distrik (CBD). Untuk fasilitas umum akan dibangun sekolah, rumah sakit, hotel dan restouran, dan mall.
Di bidang pertanian akan disediakan fasilitas hulu sampai hilir, yaitu dari ladang sampai hasil petnaian tersebut. “Kelapa akan diolah menjadi minyak dan serabutnya diolah menjadi barang jadi keset dan sebagainya untuk dipasarkan,” katnya. Pertanian yang potensial di Madura ketela, jagung, kelapa, tembakau, dan minyak Aksiri dari bunga Melati. Minyak ini digunakan sebagi bahan baku kosmetik dan parfum.
Ia menjelaskan, krisis global juga mempengaruhi iklim investasi yang ada di Jatim. Investasi yang terkena imbas krisis global adalah beberapa industri tempat pemasaran maupun penyedia bahan baku. Indutri yang terkena imbas akibat bahan baku dari luar negeri seperti industri mi yang harus mendatangkan gandumdari luar negeri. Begitu juga industri sepatu yang menjul produknya ke luar negeri juga mengalami dampak krisis glabal berbeda dengan sector pertanian dan perikanan yang tidak terkena imbas krisis global. “Investasi di bidang pertanian, perikanan tidak mengalami permasalahan karena bahannya dari dalam negeri, sehingga masih bisa bertahan dalam kondisi krisis,” katanya.(oby)

MPU HASILKAN PEMECAHAN ISU STRATEGIS

Hasil rapat anggota Mitra Praja Utama (MPU) IX yang digelat di Hotel JW Marriot pada 16-18 Juli menghsilkan pemecahan berbagai isu strategis anggota MPU. Hasil MPU ditandatangai oleh sepuluh Gubernur yang tergabung dalam MPU yaitu, Gubernur Banten, NTT, NTB, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Lampung, Jabar, Di Jogjakarta, dan Jatim. Dalam penandatanganan ini tidak bisa diwakilkan oleh pihak kedua meskipun wakil gubernur.
Gubernur Jatim Dr Soekarwo saat menutup MPU di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu malam (17/6) mengatakan, hasil rapat kerja rapat kerja gubernur ini telah menghasilkan keputusan bersama dibidang pemerintahan, ekonomi, sisioal, lingkungan hidup, dan pariwisata.
Dalam rapat kerja gubernur ini telah diupayakan alternatif pemecahan isu yang sedang berkembang. Selain itu, Mpu merupakan upaya peningkatan kerjasama antar daerah yang tergabung dalam MPU IX.
Soekarwo menjelaskan, hasil MPU dapat dilaksanakan dengan maksimal dan disinergikan oleh masing-masing sepuluh provinsi yang tergabung dalam MPU. ”Hal yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan adalah pelaksanaan otonomi daerah serta mengatasi permasalaha di wilayah masing-masing,” katanya. Ia menjelaskan, perlunya kesadaran dalam menerapkan hasil kesepakatan kerjasama dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan keadaan iklim politik di tanah air.
Otonomi daerah mendorong daerah untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas. Selain itu mensinergikan sepuluh daerah untuk berkarjasama membangun satu visi antara eksekutif, legislative, instansi pendidikan, dan swasta sehinga memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat
Masing-masing provinsi perlu meningkatkan koordinasi dengan musyawarah dalam menindak lanjuti hasil rapat kerja gubernur ini. Hal yang harus dilakukan adalah penjabaran program kerja dengan langkah-langkah operasional yang sudah disepakati. ”Semoga tudak ada hambatan hingga muncul perbedaan pendapat antar daerah,” ujarnya.Ia berharap, hasil Mpu dapat dijadikan pemacu, pemicu, dan pendorong semangat untuk mensukseskan pelaksaan kerjasama.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama antar daerah harus dilandasi dengan saling memahami tentang penegakan ketimpangan. Elemen dasar yang paling penting dalam melaksanakan kerjasama antar Pemda adalah kewenangan untuk mengurus pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya ada dua hal yang merupakan kewenagan pemerintah pusat mencangkupi enam bidang yaitu, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional, yusdisi dan agama. Di luar enam bidang tersebut ada 30 bidang yang dapat dikerjakan bersama diantaranya, menciptakan profosionalitas dan rasionalitas antar pemerintahan daerah.
Dr H soekarwo mengatakan MPU penting untuk Jatim sebagai motivasi berkerja yang lebih baik. Selain itu dapat menambahkan kinerja sehinga pemerinta dapat bnermanfaat bagi Masyrakat
Pada 18 juni pagi anggota rapat kerja berkunjung ke berbagai tempat yang ada di Jatim. Dalam kesempatan ini rombangan yang terdiri dari anggota sepuluh provinsi mengunjungi jembatan Suramadu dan berbagai tempat kerajinan yang ada di Tanggulangin Sidoarjo.(oby)

PEJABAT NEGARA CUTI PILPRES SUDAH CAPAI 97 ORANG

sebanyak 97 pejabat negara sudah mengajukan cutu kampanya Pemilihan Presiden pada 8 Juni mendatang. Setiap pejabat mendapatkan cuti 12 hari selama masa kampanye. Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H mardiyanto saat menghadiri pembukaan Mitra Praja Utama (MPU) IX di Hotel JW Marriot, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan, pihaknya tidak dapat melarang pejabat untuk mengajukan cuti, karena sudah ada surat keputusan dari Mendagri. “lebih baik mengajukan izin dari pada melakukan kampanya secara sembunyi-sembunyi,” ujarnya.
Namun Ia menyarankan, kegiatan pemerintahan selama masa cuti harus tetap berjalan. Apabila gubernur dan wakil gubernur cuti pemerintahan akan di serahkan pejabat yang ada di bawahnya yaitu, dalam hal ini sekertaris daerah mengambil peran pemerintahan.
Selain itu pejabat harus memperhatikan larangan-larangan dalam berkampanye. Berdasarkan kebijakan negara selama cuti pejabat tidak diperkenagkan mengunakan fasilitas negara seperti mobil dinas untuk keperluan kampanye. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kontrol sosial pada masyarakat dan Banwaslu sebagai pengawasnya.
Mardiyanto menjelaskan, pihaknya tidak punya hak untuk menegur pejabat yang melakukan pelangaran. Semua aturan kampanye sudah ditetapkan KPU dan dalam pengawasan banwaslu. ”Apabila ada pelangaran biarkan banwaslu yang memberi peringatan,”katanya.
Pejabat negara diperbolehkan mengambuil cuti kampanya terkecuali kepada desa. Ini dikarenakan kepala desa merupakan pejabat yang langsung berada di tengah-tengah masyrakat. Hal ini sesuain dengan (Peraturan Pemerintah) PP No.72/2005 yang sampai sat ini masih berlaku.
Dengan PP ini diharapkan masyarakat dapat memilih sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Lebih baik kepala desa menyelangarakan pemilu, namun tidak terlibat dalam kampanye.
Ia berharap KPU dan Banwaslu dapat memberikan pengawasan yang sama. Apabila ada pelangaran-pelangaran yang berhak mangabil tindakan adalah Banwaslu. Untuk melancarkan jalanya Pemilu Presiden akan melakukan pengecekan di daerah masing-masing melalui gubernur.(oby)

MPU MEMPERERAT KERJASAMA ANTAR POVINSI

Mitra Praja Utama (MPU) IX digunakan ajang memererat kerjasama dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Hal ini dikatakan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat jamuan makan malam di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa malam (16/6).
Bidang kerjasama yang akan di lakukan dalam MPU ini salah satunya di bidang perdagangan. Hasil kelebihan pertanian yang Jatim seperti jagung, kedelai dan beras dapat dibawa ke daerah-daerah lain. Hal ini dilakukan untuk mempererat kerjasama sepuluh provinsi anggota MPU. Kesepuluh provinsi peserta MPU, yaitu Banten, NTT, NTB, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Lampung, Jabar, Di Jogjakarta, dan Jatim.
Ia mengatakan, saat ini Jatim masih memerlukan kerjasama dengan provinsi lain seperti membatik dan mengukir yang harus belajar pada DI jogyakarta. Sementara untuk meningkatkan UMKM Soekarwo berharap dapat belajar dari Jabar dan Banten. Jatim memerlukan belajar meperbaiki pabrik gula pada Provinsi Lampung dan dibidang pariwisata belajar pada Provinsi Bali.
Saat ini, hasil kerajinan di Tangulangin yang berkualitas, bahkan pabrik sepatu dan sandal di Mojokerto kualitasnya tidak kalah ketingalan Soekarwo menagtakan, Apabila undangan ingin membawa oleh-oleh dari jatim.
Opening Dinner MPU dihadiri Gubernur, asisten pemerintah, Bapeda, Kepala Biro Pemerintah Umum, dan berbagai Dinas masing-masing provinsi. MPU tahun ini mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi dan Kerjasama Daerah Kita Tingkatka Daya Saing Menuju Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk kesejahteraan Rakyat”.
Gubernur menjelaskan, menu hidangan makan malam yang disediakan adalah makanan khas Jatim. Makanan ini bahanya dari Jatim dan bisannya di jumpai di pingir jalan. Namun dengan dimasak oleh koki yang professional akan menghasilkan rasa yang luar biasa. Acara ini akan berlansung dua hari mulai 16-18 Juni 2009. Sebelumnya MPU VIII diadakan di Bantan. MPU IX akan dinuka oleh Mendagri.
Pada awalnya MPU merupakan keberhasilan Forun Kerjasama Dwi Praja dalam mengatasi permasalahan antara dua daerah kemudian ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah melalui penandatanganan Keputusan Bersama Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah, Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat, dan Gubernur KDKI Jakarta di Semarang pada tanggal 26 Juni 1990 dan forum ini dirubah namanya menjadi Tri Praja.
Forum ini kemudian berkembang pesat menjadi jalinan kerjasama 6 (enam) Provinsi se Jawa dan Bali dengan nama Sad Praja Utama yang dikukuhkan dan ditandatangani dalam Keputusan Bersama Gubernur pada tanggal 3 November 1991 di Yogyakarta.
Sad Praja Utama berarti kerjasama Enam Pemerintahan Daerah Tk. I se Jawa dan Bali. SAD berarti Enam, PRAJA berarti Pemerintahan, sedangkan Utama berarti Tk. I (Provinsi). Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan Forum Sad Praja Utama tidak hanya yang berkaitan dengan penanganan permasalahan di daerah yang saling berbatasan, namun telah berkembang dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan daerah seperti bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Keberhasilan Forum Kerjasama Sad Praja Utama dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama melalui kerjasama daerah, menarik minat Provinsi Lampung untuk ikut bergabung menjadi anggota Forum Sad Praja Utama (SPU). Provinsi Lampung secara resmi diterima menjadi anggota pada tanggal 21 September 2000 di Yogyakarta.
Dengan masuknya Provinsi Lampung menjadi anggota Forum SPU membawa konsekuensi kepada nama Forum Sad Praja Utama yang tidak lagi beranggotakan 6 (enam) Provinsi, melainkan menjadi 7 (tujuh) Provinsi. Itulah sebabnya nama Forum Sad Praja Utama (yang berarti 6 daerah provinsi) berubah menjadi Forum Mitra Praja Utama (MPU). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keinginan provinsi lainnya untuk bergabung sebagai anggota.
Perkembangan keanggotaan selanjutnya setelah itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat bergabung pada Tahun 2001 ditetapkan di Denpasar Bali, Provinsi Banten bergabung pada Tahun 2002 ditetapkan di Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 ditetapkan di Bandung Jawa Barat. (oby)

MENDAGRI: MPU SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI ANTAR DAERAH

Mitra Praja Utama (MPU) IX merupakan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar pemerinta daerah (Pemda) sehingga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Selain itu juga sebagai sarana evaluasi hasil kerja sama sepuluh daerah yang tergabung dalam MPU IX yang berlangsung mulai 16-18 Juni di Hotel JW Marriot Surabaya . Menteri Dalam Negeri H Mardiyanto saat membuka MPU IX di Hotel JW Marriot, Rabu (17/6) mengatakan, dari hasil evaluasi ini dapat meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing.
Agenda rapat kerja gunernur ini dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan adalah, peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan daya saing daerah, sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat berkerjasama dengan daerah lain yang berdasarkan efektifitas pelayanan publik dan rasa saling membutuhkan. Pemda dapat memaksimalkan potensi SDA uintuk memberikan pelayana yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ada dua alasan yang mendasari pentingnya MPU ini yaitu, aspek kuantitaif terkait hokum wilayah dan peran serta pemerintah dalam mewujudkan tata-tertip yang ada di daerahnya. Dalam aspek kuantitaif kewilayan bila tidak terjaga dengan baik dapat menggakibatkan konflik antar daerah, perebutan SDA di wilayah perbatasan. Tumpang tindihnya penertipan perizinan pengelolaan SDA, kurang terorganisasinya penangagan bencana, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. ”Apabila ini terjadidapat mengurangi keharmonisan hubungan antar daerah,” tutunya.
Sedangkan dalam hal mewujudkan tata-tertip yang harus dilakukan yaitu, perlumya kebersihan hubungan antar Pemda untuk merwujudkan ketertipan umum dan kesatuan antar Pemda. Selain itu, mewujudkan Intregritas, singkronisasi, dan sinergi antar program Pemda, serta penguanaan SDA secara efektif dan efisien.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama antar daerah harus dilandasi dengan saling memahami tentang penegakan ketimpangan. Elemen dasar yang paling penting dalam melaksanakan kerjasama antar Pemda adalah kewenangan untuk mengurus pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya ada dua hal yang merupakan kewenagan pemerintah pusat mencangkupi enam bidang yaitu, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional, yusdisi dan agama. Di luar enam bidang tersebut ada 30 bidang yang dapat dikerjakan bersama diantaranya, menciptakan profosionalitas dan rasionalitas antar pemerintahan daerah. “semua daerah memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk menciptakan profosionalitas dan rasionalitas,” ujarnya.
Hendaknya Pemda terus mengali dan mengelola potensi daerah secara efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteaan masyarakat. Pemda harus bisa memberikan stimulant untuk memungkimkan perkembangan sektor swasta. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mengutungkan dengan menyediakan berbagai kemudahan tanpa pelangaran undang-undang sehingga pihak swasta tertarik untuk berinvestasi
Hal lain yang perlu dicermati dalam meningkatkan kerjasama antar daerah yaitu, pemecahan permasalahan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengolahan sehingga terjadi ketertiban.
Sementara Gubernur Jatim Dr H soekarwo menagtakan MPU penting untuk Jatim sebagai motivasi berkerja yang lebih baik. Selain itu dapat menambahkan kinerja sehinga pemerinta dapat bnermanfaat bagi Masyrakat.
Otonomi daerah mendorong daerah untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas. Selain itu mensinergikan sepuluh daerah untuk berkarjasama membangun satu visi antara eksekutif, legislative, instansi pendidikan, dan swasta sehinga memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. (oby)

MINGGU INI, TUNJANGAN GURU AGAMA AKAN DICAIRKAN

Tunjangan sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah (PAIS) di bawah Departemen Agama (Depag) minggu ini mulai dicairkan. Saat ini, proses pencairan masih menunggu berkas yang akan ditandatangani Kepala Depag (Kadepag) Jatim.
Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Bidang Madrasah dan Pendidikan Dasar Agama Islam (Mapenda) Depag Jatim, Drs Syaerofi Med di kantornya, Senin (15/6) mengatakan, setelah berkas ditandatangani Kadepag Jatim akan diserahkan Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara (KPPN) “Karena KPPN yang bertugas menggeluarkan uang, sedangkan BNI sebagai sarana penyaluran uang tunjangan serifikasi Guru PAIS,” katanya.
Sampai saat ini, masih ada perubahan jumlah penerima tunjangan sertifikasi yang akan dicairkan. Salah satu data penerima tunjangan sertifikasi yang mengalami perubahan, yaitu dari Ponorogo. Setelah klarifikasi data pada 27 Mei-2 Juni, ada nama penerima tunjangan sertifikasi Non PNS ternyata CPNS. Daftar penerima ini harus diubah, karena menyangkut jumlah uang yang dikeluarkan. “Kesalahan ada di kabupaten/kota yang memperlambat pencairan,” ujarnya.
Selain itu, di Trenggalek, Tulunggagung, dan Situbondo juga mengalami permasalahan dengan rekening masing-masing penerima tunjangan sertifikasi. Untuk memudahkan pencairan, guru Non PNS penerima tunjangan diminta menyerahkan rekening BNI. Terkecuali untuk PNS tidak harus menggunakan rekening BNI, karena rekeningnya sudah masuk sejak tahun lalu. Namun, sampai saat ini masih ada penerima tunjangan Non PNS yang menyerahkan rekening bank lain. Dipilihnya BNI karena untuk memudahkan dalam pencairan uang yang terpusat di satu bank.
Selain itu apabila ada kesalahan, lebih mudah untuk meyelesaikan jika banknya sama. Pihaknya akan memanggil guru tersebut untuk menanyakan apakah mau ganti rekening apa tidak, keputusan ada di tangan masing-masing guru. Bagi daftar penerima tunjangan dari kabupaten kota yang sudah valid akan dicairkan. “Apabila kesalahan-kesalahan seperti ini tidak segera dikoreksi, sementara uang sudah dicairkan maka akan sulit untuk menarik kembali uang tersebut,” katanya.
Uang yang akan dicairkan untuk guru PNS bersertifikasi di Jatim mencapai Rp 104.885.040.250 dan Non PNS Rp 48.782.492.200. Sedangkan guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi mencapai 4.677 guru yang terdiri dari guru Madrasah 2.571 dan guru PAIS 2.106. Sementara jumlah guru Non PNS yang menerima tunjangan mencapai 3.964 guru. Guru Non PNS yang mengajar di Madrasah mencapai 3.849 dan guru PAIS 115 orang.
Jumlah guru Madrasah yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi pada 2009 yaitu 19.046 guru. Jumlah ini terdiri dari guru agama 7,754 orang dan guru umum mencapai 11.292 guru. Untuk pengawas jumlahnya 1.132 orang dan guru PAIS 3.506 orang. (oby/p)

JARAK PEMONDOKAN HAJI DENGAN MADINAH LEBIH DEKAT

Jarak antara pemondokan jamaah haji dengan tempat ibadah yang ada di Arab Saudi diperpendek. Hal ini dikarakan Panitia Angket dari anggota DPR RI Abdullah Azwar Anas Msi saat melakukan kunjungan menggujungi Depetemen Agama (Depag) Jatim Jumat, (13/6). “Tahun kemarin ada jamaah haji yang ke Masjidiharam Cuma satu kali dalam seminggu,’ katanya.
Pada tahun sebelumnya, khususnya 2006 dan 2008 pemondokan jamaah haji mencapai 10-12 km. Hal ini mengakibatkan jarangnya jemaah hajijarang ke Masjidilharam, sedangkan tahun ini untuk ring I jaraknya menjadi 3 km.
Anas mengatakan, penyebab jarak masalah pemondokan ini adalah buruknya menejeman penyelengara jamaah haji. Tahun 2008 merupakan pelayanan yang paling buruk dibandingkan tahun-tahun sebelunya. Sedangkan pelayanan yang banyak masalah pada tahun lalu terjadi di ring dua dan tiga.
Untuk meningkatkan pelayanan jamaah haji tahun 2009 panitia angket menyelidiki lima pulau yang ada di indonesia. Sedangkan Pulau Jawa diwakili Jawa Timur. Menurutnya, pihaknya akan memberikan sanksi berupa pemberhentian pihak penyelengara haji yang tidak memberikan pelayanan yang baik. ”Saat ini sudah ada pihak penyelengara yang diberhentikan,”ujarnya.
Pelayanan musim haji tahun ini akan ditingkatkan dengan memperbaiki masalah yang ada di tahun 2006 dan 2008. bagian-bagian yang diperbaiki adalah tranportasi, catering, dan pemondokan. Panitia angket berkerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan diantaranya, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, dan Menteri kesehatan.
Diharapkan jamaah haji tahun ini tidak mengalami masalah yang sama dengan tahun 2006 dan 2008. Selain itu penyelengaraan haji tahu ini lebih tertib .
Jumlah jamaah haji tahun 2009 berdasarkan kuota Indonesia mencapai 210 ribu jamaah. Jumlah ini lebih besqar dibandingkan Malasia yaitu, 26 ribu, brunei Darusalam 7000 jamaah, dan Singapura 4700 jamaah. Jammah haji tahun ini dikenakan biaya Rp 35 juta setiap jamaah, total jamlah biaya jamaah haji di Indonesia mencapai Rp 7 triliun.
Sementara itu jumlah jamaah haji embargasi Jatim mencapai 39.352 jamaah. Sentara itu ada beberapa calon jamaah haji yang batal beribadah ada 229 calon jamaah. Hal ini disebabkan calon jamah meninggal mencapai 24 calon jamaah, sakit 43 calon jamaah, hamil tujuh calon Jamaah haji, menunda keberangkatan 76 orang, batal beribadah enam orang, dan alasan yang lain mencapai 73 calon jamaah haji.
Jaaam haji di bagi menjadi 88 kloter yang akan diterbamngkan dengan Garuda Air Lines dfan Saudi Arabia Air Lines. Jamaah akan diberangkatika di bagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama kloter satu sampai 41 dari surabaya menuju Madinah. Semetara gelombang kedua kloter 42-88 diberangkatkan dari Surabaya menuju Jedah.(oby)

PEMERINTAH TINGKATKAN KINERJA EKONOMI DAN SOSIAL

Gubernur Jatim Dr Soekarwo mengatakan akan terus meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada empat strategi Pemprov Jatim untuk memeratakan pembanggunan dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Keempat strategi yang menjadi target Pemprov Jatim lima tahun ke depan yaitu, pemberian bantuan bagi orang miskin, partisipatoring dan multisentris pembangunan, kesertaraaqn gender, dan subsidi bagi industri mikro.
Seokarwo saat menghadiri Holaqoh (Diskusi) Kebangsaan, Gerakan pemuda Kebangkitan Bangsa di Gedung Minah Asrama Haji Surabaya Kamis, (11/6) menggatakan, Dengan meningkatkan kinerja ekonomi dan social merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan.
Srtategi pertama yaitu, pemberian bantuan bagi masyarakat miskin mencangkupi pendidikan gratis, kesehatan gratis, memperbaiki air minum dan sanitasi, memperbaiki rumah kumuh, dan infrastuktur untuk mengangkut hasil pertanian. Pendidikan gratis sudah di ujicobakan di kabupaten Sampang dan Bondowoso. Menurutnya dipilihnya kedua kebupaten kerena indeks pendidikan paling rendah di Jatim.


Dibidang kesehatan pemprov Jatim sudah mengujicobakan kesehatan gratis di kabupaten Jombang dan Kediri. Sedangkan kerugian akibat sanitasi di Jatim mencapai Rp 3,7 triliun untuk itu perlu diperbaiki. “Akibat sanitasi yang rendah produktifitas masyarakat juga rendah,”katanya.
Saat ini pemerintah sedang menjalankan program memperbaiki rumah kumuh yang ada di kabupaten/kota. Ada 20 kabupaten/kota yang masing-masing mendapatkan kuota satu ribu rumah yang diperbaiki.
Strategi Pemprov Jatim yang kedua yaitu pertispatoring dan multisentris pembangunan. Salah satu contoh yang segera akan diwujudkan dalam bidang multisentris yaitu menjadikan Madura sebagai kawasan peternakan. Sedangkan dalam bidang partisipatif yaitu mengajak pengusaha berinvestasi di Madura.
Kesertaraan gender sebagai strategi pemerintah yang ketiga yaitu mengikutsertakan perempuan dalam perekonomian. Rencananya Pemprov akan membanggun ekonomi pedesaan dengan memberikan bantuan seratus juta untuk desa. Namun untuk sementara akan diberikan Rp 25 juta terlebih dahulu. Ekonomi pedesaan akan dikelola perempuan yang ada di desa masing-masing. ”Tidak akan ada pembangunaqn apabila tidak ada uang,” katanya.
Sementara strategi Pemprov yang terahir yaitu pembanggunan dengan konsep yang jelas. Dalam bidang ini mencangkupi pemberdayaan agroindustri dan agrobisnis. Sebagai contohnya pemberdayaan perkebunan salak yang ada di Bojonegoro untuk merubah menjadi salah manisan. Pengoloahan salak menjadi maniasan harus dilakukan di desa tersebut supaya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Diharapkan masyarakat peteni dapat menjual hasil pertanian berupa makanan yang siap saji seperti buah untuk manisan. Penduduk di Jatim yang menjadi petani mencapai 63 % dari seluruh jumlah penduduk. Ke depan pemerintah akan berupaya menjadikan pertanian di Jatim menjadi Agro Industri. Bantuan kepada industri mikro akan deberikan dengan bungga rendah. Pemprov akan berkerja sama dengan perbankan untuk memberlakukan Bank Syariah.
Menurutnya, 63 % penduduk Jatim adalah petani dan yang paling banyak orang miskin di jatim dari kelompok petani. Ada kesalahan sistem pendamping pertanian. Salah satu contonya yaitu, ada istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh petani. ”Petani sudah punya pemikiran yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. (oby)

JULI, SUMENEP TUAN RUMAH BAHTSUL MASAIL

Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim yang akan datang rencananya diselengarakan di Kabupaten Sumenep pada Juli mendatang . Hal ini dikatakan Khatib Bahtsul Masail Kyai H Drs Syarifudin Syarif saat dikonfirmasi Rabu (10/6). Agenda ini dilakukan untuk membahas masalah keagamaan dan sedang menjadi di masyarakat Setiap tiga bulan sekali mengelar Bahtsul Masail.
Bathtsul Masail dilakukan minimal dua kali dalam setahun, biasanya Bahtsul Masail dilakukan empat sampai lima kali dalam setahun. Sebelumnya Bahtsul Masail dilakukan di Banyuwanggi dan Gresik.
Bahtsul Masail PWNU dilakukan untuk mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan agama, “Mayoritas masyarakat di Jatim Islam, maka kita mencarikan jalan keluar sesuai dengan syariat agama Isalam,” katanya. Hasil Bahtsul Masail akan disampaikan kepasda seluruh anggota Nahdlatul Ulama melalui media PWNU.
Bathsul Masail dilakukan pada 2-3 Juni kemarin dipimpin oleh sepuluh kyai yang terdiri dari Mushahih, perumus, dan moderator. Lima kyai yang tergabung dalam Mushahih adalah KH Anwar Manshur, KH Yasin Asmuni, KH Hasyim Abbas, KH Abdullah Ayamsul Arifin, dan Syafrudin Syarif. Empat kyai yang tergabung dalam perumus adalah KH Imam Syuhada, KH Asyhar Ahofwan, KH Azizi Chasbulloh dan KH Muhibbul Amal, sedangkan sebagai moderator adalah KH Romadlon Khotib.
Hasil Bahtsul Masail pada 2-3 Juni di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya merumuskan empat penyelasaian masalah. Keempat permasalahan yang dibahas yaitu, akad nikah menggunakan cybernet, dan bahan tambahan pada makanan, Itsbat nikah dan hak anak-anak, serta pernikahan di bawah tanggan
Dari Hasil Bahtsul Masail menyatakan menikah melalui cyber madia dinyatakan tidak sah. Sepuluh kyai menyatakan antara wali perempuan, saksi, dan pengatin laki-laki tidak dalam satu majelis atau bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu dan pengantin saat ijab khobul berlangsung maka pernikahan tidak sah. Pernikahan yang dilakukan melalui cyber media harus dilakukan kembali. Bagi mempelai perempuan boleh tidak dalam satu ruang, sebab sebelum ijab khobul selesai kedua pengantin tidak boleh bersentuhan.
Sedangkan terkait dengan bahan tambahan makanan Syarifudin mengatakan, sesuai dengan hadis nabi yang menyatakan tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Mengonsumsi dan meproduksi makanan olahan dengan campuran bahan seperti bahan kimia secara medis berbahaya untuk kesehatan. Bahan kimia memicu penyakit dalam waktu dekat maupun selang beberapa tahun.
Sementara itu berkaitan dengan Itsbat Nikah berlaku surut sesuai dengan peraturan dan penjelasan para ahli dan aturan majelis. Anak hasil perkawinan Itsbat Nikah tetap berhak mendaptkan harta warisan karena anak tersebut sebagai ahli waris. Sesuai hukum dan syar i kedudukan anak tersebut lebih baik dari pada anak asuh untuk mendapatkan harta warisan.
Permasalahan perkawinan dibawah tanggan bahtsul Masail mengambil pemecahanyaitu, pernikahan di bawah umur tidak dilarang. Pernikahan ini diperbolehkian asalkan tidak ada hubungan badan antara suami dan istri sampai sang istri mampu berhubungan badan. Hal ini dikarenakan dalam Islam tidak dikenal batas minimal usia pernikahan. (oby)

PEMERINTAH TERUS KEMBANGKAN OPEN SOURCE SOFTWARE

Pemerintah terus mengembangkan Open Source Software (OSS)untuk meningkatkan kreatifitas anak bangsa. Selain itu OSS dapat mengurangi pengeluaran pengguna computer sebagai penganti windows. OSS yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi berkerjasama dengan Linux Nusantara 3 ini diberikan gratis kepada seluruh masyrakat begitu juga pelatihanya. Hal ini dikatakan Perwakilan Kementrian Riset dan Teknologi Hasan Bachri Usmasn L.
Hasan saat memberikan pengarahan pengembangan OSS di Stikom Surabaya Selasa (9/6) mengatakan, pengembanggan OSS sejak deklarasi go Open Soure (Igos-I) pada 30 Juni 2004 yang disepakati empat menteri yaitu, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Negara dan pemberdayaan Aparetur Negara, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri komunikasi dan Informatika, dan Menteri Hukumm dan Ham.
Hal Ini terkait dengan surat edaran Menteri Aparatur Negara No.SE/01/M.PAN/31/2009 tanggal 30 maret 2009 tentang pemanfaatan perangkat lunak dan OSS. Diharapkan pada 31 Desember 2011 seluruh aparatur pemerinta sudah mengunakan perangkat lunak legal atau OSS.
Program pelatihan sudah dilakukan oleh kementerian Riset dan Teknologi sejak 2007. Pelatihan pertama dilakukan pada 2007 di Jakarta. Tahap kedua 2008 dilakukan di 17 kota, sedangkan pada 2009 di 20 kota yang di Indonesia. Masing-masing kota tersebut adalah, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, lampung, Semarang, solo, Magelang, Surabaya, malang, Cilacap, rembang, jepara, padang, Jambi, Bengkulu, pontianak, Gorontalo, Pekanbaru, dan Ambon.
Pelatihan di Surabaya mengundang perwakilan walikota dan bupati yang ada di Jatim. Ada 20 perwakilan yang datang pada pelatihan ke dua di Surabaya ini diantaranya, Bangkalan, Surabaya, Lumajang, Gresik, Tuban, Mojokerto, Banyuwangi, dan Situbondo.
Kegiatan pelatihan di Surabaya merupakan rangkaian Training of Trainer (TOT) di 20 kota yang diikuti kurang lebih 50 peserta dari beberapa instansi , perusahaan baik swasta dan pemerintah serta instansi dari bidang pendidikan dan telekomunikasi.
Hasan menambahkan, OSS dapat memiliki kelebihan yang dapat dikembangkan pengunanya sendiri. Sebagai contohnya, OSS semua sandi terbuka sehingga pengguna dapat menciptakan software sendiri. Software bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.
Bagi instansi pemerintah dapat mengembangkan software perkantoran begitu juga dengan instansi dan individu yang lain. Semua kode untuk operasi bahan Distribusi Linux (distro) terbuka. Sebagai sasaran dalam pengembanggan pengguna OSS adalah lembaga pendidikan, pebisnis, pemerintah, dan comunitas. dalam OSS
Menurut Hasan dipilihnya Stikom sebagai tempat pelatihan di Surabaya terkait dengan peralatan yang digunakan. Pelatihan akan berlangsung dua hari di laboratorium Stikom . Kegiatan ini untuk meningkatkan sumber daya manusia di Instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta.
Dengan adanya pelatihan seperti ini diharapkan masyarakat dapat mengoperasikan OSS dan dapat meminimalisasi software bajakan. Bagi undangan yang dating dalam pelatihan ini akan mendapatkan software gratis.
Rektor Stikom Surabaya Dr Yosep Jangkung Karyantoro MBA mengatakan, dibutuhkan keterbukaan diri untuk menyerap semua ilmu dalam TOT ini. Diharapkan dengan pengunaan OSS berguna bagi semua lapisan masyarakat. OSS merupakan bukti independent skill kemerdekaan dari perkembangan Software yang lain. INi menyangkut OSS merupakan software yang dikembangkan oleh kementerian Riset dan Teknologi yang berkerjasama dengan Linux Nusantara 3. (oby)

HARAMKAN THE MASTER, MUI JATIM MENUNGGU LAPORAN HASIL BAHTSUL MASAIL

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim masih menunggu hasil Bahtsul Masail yang dilakukan puluhan Pondok Pesantren (Ponpes) di Bojonegoro. Bahtsul Masail Wustho yang digelar Ponpes Abu Dzarrin, Kendal, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro menyatakan program “The Master” di salah satu TV swasta haram.
Ketua MUI Jatim Abdusshomad Buchori saat menghadiri diklat kepegawaian di Islamic Center Surabaya Senin, (8/6) mengatakan, secara kelembagaan MUI jatim belum manyatakan tanyangan The Master haram. Namun MUI selalu mempelajari keputusan yang dibuat organisasi Islam. ”Kami masih menunggu laporan itu (Bahtsul Masail), baru bisa memutuskan apakah tayangan tersebut haram apa tidak?,” katanya.
Saat ini MUI sedang menunggu hasil Bahtsul Masail yang dilakukan beberapa Ponpes di Bojonegoro. Dari laporan tersebut akan dilihat apakah ada manfaat apa tidak tayangan tersebut. Apabila ada unsur majik seperti mantra dan ilmu hitam maka sudah pasti haram.


Dari wacana isu-isu yang berkembang MUI akan akan mengambil tindakan seperti apakah perlu di rapatkan dengan anggota yang lain apa tidak.
Indonesia yang saat ini sedang dalam masa pembangunan memang memerlukan tayangan yang dapat meningkantkan minat membangun pada gererasi muda. Setiap pembangunan harus disertai wawasan yang berdasarkan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan.
Dari tayangan tersebut akan dilihat target apa yang inggin duicapai dan sekaligus tujuanya. Setiap keputusan yang diambil MUI selalu berdasarkan hukum yang akan diteliti kebenaranya dari berbagai aspek. Setiap hasil penelitian akan dirapatkan secara kelembagaan dengan anggota MUI yang lain.
Bahtsul Masail di Bojonegoro diikuti puluhan Ponpes diantaranya , Lirboyo (Kediri), Al-Khozini (Sidoarjo), PP Tanggir (Tuban), PP Gilang (Babat/Lamongan), Langitan (Tuban), Ponpes Sidogiri (Pasuruan) dan beberapa pesantren lainnya.
Abdusshomad menambahkan, seseorang jangan sampai mencampur matra hitam dengan lafal-lafal dalam Al Quran. Sebab dalam agama Islam tidak boleh mencampur adaukan antara hal-hal yang baik dan yang buruk.(oby)

PEMPROV GABUNGKAN PENGELOLAAN SEKOLAH UMUM DAN PONPES

Pemprov segera mengakhiri pemisahan pengelolaan sekolah pondok pesantren (Ponpes) dan sekolah umum. Hal ini disampaikan Gubernur Jatim Dr Soekarwo saat mengahadiri peresmian Masjid Al-Mubarokah Desa Bunton Turirejo Kecamatan Kedamean Gresik Jumat malam (5/6). ” Pendidikan merupakan tanggung jawab pemeintah,” ujarnya.
Pemprov tidak akan membedakan pelayanan antara sekolah umum dan sekolah Ponpes. Baik sekolah umum yang dikelola Diknas dan sekolah ponpes dikelola Depag akan dijadikan satu dalam pelayanan satu atap. Ini terkaid dengan program Pemprov Jatim yang membebaskan biaya sekolah baik negeri dan swasta pada 2010.
Setiap anak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan menjadi konsentrasi Pemprov Jatim. Bukan sekolahnya yang dirus melainkan siswa-siswa pelajarnya. Dengan dibentuknya pelayanan satu atab pada sekolah umum dan sekolah di Ponpes dapat meningkatkan SDM para siswa.
Pada 26 April yang lalu Pemprov sudah mengujicobakan sekoah gratis di dua kabupaten. Kedua kabupaten tersebut adalah Sampang dan Bondowoso jika berjlan lancar maka akan diteruskan dengan kabupaten/kota yang lain yang ada di Jatim.
Selain memberikan pelayanan pendidikan gratis Pemprov juag akan menberikan pelayanan kesehatan gratis. Saat ini, kesehatan gratis sedang diujicobakan di Gresik dan Kediri. Menurutnya dua hal terpending dalam kehidupan adalah kesehatan dan pendidikan.
Pemprov akan memperbaiki sanitasi (jamban) yang menggakibatkan kerugian di Jatim mencapai Rp 3,7 triliun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran mastyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. ”Kalau tidak bisa menaikan pendapatan, jangan membebani dengan biaya pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Saat ini pemerintah sedang menjalankan program memperbaiki rumah kumuh yang ada di kabupaten/kota. Ada 20 kabupaten/kota yang masing-masing mendapatkan kuota satu ribu rumah yang diperbaiki. Total rumah yang diperbaiki mencapai 20 ribu rumah.
Selain membangun rumah kumuh di 20 kabupaten/kota Pemprov Jatim akan membangun 500 rumah untuk korban lumpur lapindo. Rumah ini diperuntukkan warga yang tidah terurus oleh Minarak Lumpur Lapindo. “jangan hanya digusur saja tapi kita carikan tempat bagi orang-orang yang tidak mampu,” katanya.
Rencananya Pemprov pada hari ini Saptu (6/6) juga akan mengeruk kanal yang ada di lamongan dan membuat tanggul di Kanor Bojonegoro. Diharapkan banjir yang akan datang dapat menguranggi waktu penderitaan rakyat. Selain itu dengan dibangunya tanggul di Bojonegoro dapat menggurangi luapan air ke sawah saat banjir datang.(oby)

UNEJ DIRIKAN PUSAT PELATIAN KEBENCANAAN

Universitas Negeri Jember (Unej) mendirikan Pusat Pelatian Kebencanaan bartepatan dengan dies natalis atau ulang tahunnya yang ke-45 Kamis, (4/6). Rektor Unej Dr Ir Tarsicius Sutikno MSc saat meresmikan Pusat Pelatian Kebencanaan mengatakan, adanya bencana pasti ada ilmu yang dapat dikembangkan.
Pengembangan pelatiaan ini Unej berkerjasama dengan Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB). Diharapkan Pusat Pelatian Kebencanaan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BNPB Dr Syamsul Maarif MSi mengatakan, menangulangi bencana dimulai dari diri sendiri. Untuk itu peran perguruan tinggi dan universitas dalam penangulangan bencana sangat fital. BNPB juga menjalin kerjasama dengan ITB dan ITS.
Kawasan Indonesia yang masuk dalam wilayah cincin api (ring of fire). Kawasan ini membentang melingkar mulai perairan dan daratan Jepang, memutar searah jarum jam ke Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Nusantara, dratan Asia hingga kembali ke Jepang.
Bencana yang berpotensi di wilayah ini yaitu, tanah longsor, banjir, angin putting beliung, badai gurun, badai salju, tornado, kebakaran hutan, letusan gunung, dan tsunami. Letak geografis dan tipografis Indonesia untuk memiliki semua potensi bencana, keculai badai gurun dan badai salju karena Indonesia tidak memiliki salju dan gurun.

Diharapkan, pusat Pelatiaan Kebencanaan menjadi pusat penelitian yang unggul untuk mencapai ketangguhan bangsa dan masyarakat dalam mengelola bencana. Pusat pelatiaan ini menjadi pusat penelitian yang unggul dan menciptakan ketangguhan bangsa dan masyarakat dalam mengelola bencana.
Pusat Pelatiaan kebencanaan Unej ini berperan dalam melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Merumuskan alternatif perbaikan apabila ada bencana serta melakukan kajian penaggulangan. Mengembangkan berbagai alternatif strategi dan model pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekontruksi berbasis mayarakat.
Selain itu juga mengkaji nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mengelola bencana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan bencana. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional dalam menaggulangi bencana.
Bencana yang terjadi di indonesia dari 2004-2008 telah mengakibatkan lebih dari 300 ribu korban jiwa. Pada tsunami Aceh-Nias pada Desember 2004 korban jiwa mencapai 165.708 jiwa, Gempa Jogjakarta pada Mei 2006 5.716 jiwa, tsunami Pengandaran pada Juli 2006 645 jiwa, banjir jakarta pada 2007mencapai 145.742 jiwa.
Sedangkan kerugian akibat bencana alam mencapai Rp 84,6 triliyun. Kerugian terbasar tsunami Aceh-Nias yang mencapai Rp 48 Triliyun, kedua gempa Jogjakarta kerugian mencapai Rp 29.1 triliyun, banjir Jakarta kerugianya Rp 5,2 triliun, tsunami Pangandaran Rp 1,3 triliun, dan banjir Bengawan Solo mencapai Rp 1triliun.(oby)

BENCANA TERJADI AKIBAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SALAH

Bencana alam dialami akibat perencanaan pembangunan yang salah. Seharusnya, perencanaan pembangunan selalu memerhatikan risiko bencana. Ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr Syamsul Maarif Msi dalam Seminar Nasioanl Penanganan Risiko Bencana dalam Pembangunn Daerah di Universitas Negeri Jember, Kamis (4/6).
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Dikatakan Syamsul, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait komitmen penanganan risiko bencana. Yakni UU No.24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana, UU No26/2007 Tentang Tata Ruang, serta UU No.27/2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Namun, pelaksanaan UU tersebut tergantung pada pemerintah, penegak hukum, universitas dan media. Selanjutnya, UU tersebut bisa dijadikan rujukan pembentukan perda yang kebijakannya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sementara BNPB dalam hal ini bertindak sebagai koordinasi dan sosialisasi.
Menurutnya, saat ini Indonesia sebagai salah satu dari 168 negara yang menyepakati pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo. Ini merupakan komitmen untuk mengurangi risiko bencana atau yang dikenal dengan Hyogo Frame Work For Action (HFA) 2005-2015.
“Ini dilakukan karena bencana perlu persiapan penanggulangan, untuk meminimalisasi korban jiwa dan harta. Salah satu caranya yakni penegakan hukum,” ujarnya.
Sementara ada daerah-daerah yang pro aktif dalam penanggulangan bencana antara lain, Jatim, Jateng, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terkait dengan antisipasinya, kata Syamsul, untuk bencana hidrometeorologi atau bencana akibat perubahan iklim global dan efek rumah kaca, pemerintah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (BNPI). Dewan ini bertugas merumuskan kebijakan naisonal, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim.
Mereka juga bertugas mengkoordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi, kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan. Dengan demikian, diharapkan bila terjadi bencana tidak ada pihak yang saling menyalahkan, terutama antara masyarakat dan pemerintah.
Selama ini, dia menambahkan, setiap ada bencana pemerintah selalu mengambil langkah kontigensi atau kesiapasiagaan bila terjadi bencana alam. Dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan, Menteri Llingkungan Hidup, Polri dan Perkebunan. Contoh langkah kontigensi itu antara lain, mengubah cara bertanam masyarakat Kalimantan dan Sumatera yang mempunyai budaya bertanam keliling dengan membabat hutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf seusai membuka seminar menuturkan, Indonesia merupakan supermarket bencana. Ini terjadi sebagian besar juga akibat kondisi alamnya.
Kerugian akibat bencana alam di Indonesia dari tahun 2004-2008 mencapai Rp 24,6 triliun. Kerugian terbesar yakni bencana Tsunami Aceh, Nias yang menelan kerugian Rp 48 triliun. Sementara gempa Yogjakarta mengakibatkan kerugian Rp 29,1 triliun. Untuk tsunami di Pangandaran juga mengakibatkan kerugian Rp, 1,3 triliun, Banjir Jakarta Rp 5,2 triliun serta banjir Bengawan Solo Rp 1 triliun. (0by/sti)

MAKANAN BERFORMALIN HARAM

Hasil Bathsul Masail Musyawarah wilayah I Nahdlatul Ulama (NU) Rabu, (3/6) di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya menyatakan, makan yang mengandung formalin haram untuk dikonsumsi dan diperjual belikan.
Kyai H Drs Syarifudin Syarif mengatakan, sesuai dengan hadis nabi yang menyatakan tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Mengonsumsi dan meproduksi makanan olahan dengan campuran bahan seperti bahan kimia secara medis berbahaya untuk kesehatan. Bahan kimia memicu penyakit dalam waktu dekat maupun selang beberapa tahun.
Syarifudin menghimbau Balai POM untuk mengawasi makanan yang beredar di pasaran yang mengandung bahan kimia. Pemerintah dan Balai POM apabila menemukan bahan atau makanan yang menngandung bahan kimai untuk ditarik dari peredaran. Selain menarik barang harus diberlakukanya sanksi kepada pihak yang sengaja memproduksi makanan dan mengedarkanya.
Bahan kimai yang biasanya ada di makanan yaitu, formalin, bleng, boraks, melamin, zat pewarna. Bahan tersebut berfungsi untuk mengawetkan , pemberi rasa, dan pengembang masakan.
Makanan yang kedaluarsa dalam Islam bila tidak layak untuk dikonsumsi maka pengertianya adalah membahayakan kesehatan. Investigasi dan pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) mencatat 56% dari 98 sampel bahan makanan dinyatakan positif mengandung formalin. Padahal penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ironisnya, bahan makanan berformalin tidak saja dijual di pasar tradisional, tetapi juga di pasar serba ada.
Formalin perlu diwaspadai, karena Formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh.
Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/jaringan), serta orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Formalin bila menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesakkan, sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata.
Dampak formalin pada kesehatan manusia yaitu adanya efek pada kesehatan manusia langsung terlihat; seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing.
Efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang seperti, iritasi kemungkin parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, system saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. (oby)

MAKANAN BERFORMALIN HARAM

Hasil Bathsul Masail Musyawarah wilayah I Nahdlatul Ulama (NU) Rabu, (3/6) di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya menyatakan, makan yang mengandung formalin haram untuk dikonsumsi dan diperjual belikan.
Kyai H Drs Syarifudin Syarif mengatakan, sesuai dengan hadis nabi yang menyatakan tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Mengonsumsi dan meproduksi makanan olahan dengan campuran bahan seperti bahan kimia secara medis berbahaya untuk kesehatan. Bahan kimia memicu penyakit dalam waktu dekat maupun selang beberapa tahun.
Syarifudin menghimbau Balai POM untuk mengawasi makanan yang beredar di pasaran yang mengandung bahan kimia. Pemerintah dan Balai POM apabila menemukan bahan atau makanan yang menngandung bahan kimai untuk ditarik dari peredaran. Selain menarik barang harus diberlakukanya sanksi kepada pihak yang sengaja memproduksi makanan dan mengedarkanya.
Bahan kimai yang biasanya ada di makanan yaitu, formalin, bleng, boraks, melamin, zat pewarna. Bahan tersebut berfungsi untuk mengawetkan , pemberi rasa, dan pengembang masakan.
Makanan yang kedaluarsa dalam Islam bila tidak layak untuk dikonsumsi maka pengertianya adalah membahayakan kesehatan. Investigasi dan pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) mencatat 56% dari 98 sampel bahan makanan dinyatakan positif mengandung formalin. Padahal penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ironisnya, bahan makanan berformalin tidak saja dijual di pasar tradisional, tetapi juga di pasar serba ada.
Formalin perlu diwaspadai, karena Formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh.
Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/jaringan), serta orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Formalin bila menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesakkan, sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata.
Dampak formalin pada kesehatan manusia yaitu adanya efek pada kesehatan manusia langsung terlihat; seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing.
Efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang seperti, iritasi kemungkin parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, system saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. (oby)

PWNU GELAR MUSYAWARAH KERJA WILAYAH I

Pengurus Wlayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jitim mengelar Musyawarah Kerja Wilayah I (Muskarwil) di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya Selasa, (2/6). Musyawarah akan membahas sidang komisi khittah NU, sidang komisi program, sidang komisi rekomendasi, sidang bahtsul masail, dan Sidang pleno pengesahan hasil siding komisi.
Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan ada 20 progam yang PWNU yang harus diselesaikan. Empat program merupakan program pemimpin terdahulu sedangkan 16 sisanya adalah program baru. Dari program baru PWNU, enam diantaranyaakan dilaksanakan lebih cepat kerena menyangkut kepentinggan masyarkat.
Dengan dilaksanakanya Muskarwil diharapkan dapat memperkokoh ukuwah Nahdiyah serta memperkokok pelayanan umat. Ke-16 program PWNU mencangkupi pendidikan, Agma, dan kesehatan. Dengan dilaksanakanya Muskarwil dapat menyesuaikan dengan koridor AD/ART dan menetapkan rencana dan strategi.
Dalam Musawil ini kan membahas masalah perkawinan lewat cyber media yang keputusanya akan dijadikan rujukan rancangan UU yang akan di bahas di DPR RI. Selain itu juga akan membahas perkawinan bawah umur dan perkawina bawah tanggan. Muskarwil akan dilaksanakan dua hari mulai 2-3 Juni dan di buka langsung oleh gubernur jatim.
Program yang akan dibahas dalam Muskarwil ini dalam bidang organisasi yaitu, mengoptimalkan tindakan konsolidasi antar badan otonom, lembaga maupun lajnah. Memberdayakan warga NU dari kalangan bawah melalui pembentukan anak ranting (KAR) di setiap masjid dan Mushalla. Hal ini dilakukan untuk menagkal maraknya gerakan Islam radikal-fundamintalis.
Dalam bidang pendidikan yaitu penataan dan pengembangan terhadap institunsi-institusi pendidikan dilingkungan NU yang meliputi sekolah, Madrasah, dan pondok pesantern. Menyelesaikan forum-forum yang menjadi media tukar pengalaman dan pemikiran antar penyelengara dan pengelola pendidikan di tingkat cabang. Membengun jaringan kerjasama antar lembega pendidikan baik antar lingkungan NU dan pihak luar. Mencari peluang beasiswa di dalam dan ke luar negeri.
Program pemberdayan ekonomi umat yaitu melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap petanidan nelayan daerah pesisir Jatimuntuk meningkatkan kualitas produksi. Mendorong pertumbuhan koperasi yang mampu mendoronr pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas ekonomi yang tersedia untuk mewujudkan sarana danprasarana pasar tradisional dan swalayan NU.
Program PWNU dibidang teknologi dan informasi yaitu, penyediaan pendidiikan yang memungkinkan penguasaan tekologi informasi bagi PW, PC, pengurus MWC , dan pengurus ranting. Sosilaisai pemanfaatan NU on line sebagai sarana silahturahmi antar warga NU serta pendirian stasiun TV komunitas.
Pada 9 september 2009 PWNU akan lounching TV 9, yang langsung siaran sembilan kota. Dipilihnya nama sembilan karena sesuai dengan jumlah wali yang menyebarkan agama di pulau Jawa. (oby)

BATHSUL MASAIL NU; TIDAK SAH NIKAH LEWAT CYBER MEDIA

Hasil Bathsul Masail Musyawarah wilayah I Nahdlatul Ulama (NU) Rabu, (3/6) di di Balai Diklat Keagamaan Departeman Agama Surabaya menyatakan, menikah melalui cyber madia dinyatakan tidak sah. Sepuluh kyai menyatakan pernikan pernikahan antara wali perempuan, saksi, dan pengatin laki-laki tidak dalam satu majelis atau bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu dan pengantin saat ijab khobul berlangsung.
Kyai H Drs Syarifudin Syarif mengatakan, Pernikahan yang dilakukan melalui cyber media harus dilakukan kembali. Bagi mempelai perempuan boleh tidak dalam satu ruang, sebab sebelum ijab khobul selesai kedua pengantin tidak boleh bersentuhan.
Pernikahan merupakan hal yang sakral, dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat agama akan melahirkan manusia yang berbudi luhur dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agama.
Di Indonesia pernikahan melalui cyber media pernah terjadi. Pernikahan dilakukan melalui telepon dangan perbedaan tempat. Pengantin perempuan ada di Indoneia sedangkan pengantin laki-laki ada di Amerika. Saat itu Menteria Agama Munawir Sadeli. Kantot Urusan Agama (KUA) dan pengadilan Agma menyatakan pernkahan itu tidak syah. Dan harus dilakukan pernikahan ulang.
Pernikahn semacam ini juga pernah terjadi pada 22 Pebruar9i 2009 antara Wafa Suhaimi (24) dengan Ahmad Jamil Rajagb (26). Mempelai perempuan tinggal di Jeddah Saudi Arabia sedangkan pengatin laki-laki berada di Sedang kuliah di Universitas Merry Mont Virginia AS. Keena kesulitan mengurus visa dan ketatnya jadwal kuliah mereka memanfaatkan cyber media untuk mendukung rangakaian ijab-qobul.
Cyber media yang digunakan adalah internet dengan memanfaatkan LCD Proyektor yang dibesarkan. Pada saat itu pernikahan keduanya dinyatakan shah oleh Syaikh Adil Al-Damari (anggota Majmak Al-Figh al- Aslami) Saudiarabia.
Bathsul Masail dilakukan milai tadi malam oleh sepuluh Kyai yang terdiri dari Mushahih, perumus, dan moderator. Lima kyai yang tergabung dalam Mushahih adalah KH Anwar Manshur, KH Yasin Asmuni, KH Hasyim Abbas, KH Abdullah Ayamsul Arifin, dan Syafrudin Syarif. Empat kyai yang tergabung dalam perumus adalah KH Imam Syuhada, KH Asyhar Ahofwan, KH Azizi Chasbulloh dan KH Muhibbul Amal, sedangkan sebagai moderator adalah KH Romadlon Khotib.
Selain menbahas Bathsul Masail Musyawarah Kerja Wilayah I Nahdlatul Ulama yang berlansung mulai 2-3 Juni membahas tentang pemberdayaan organisasi NU, pengembangan pendidikan, teknologi informasi, pemberdayaan ekonomi umat, pelyanan social, ksehatan dan tenaga kerja, pengembangan dakwah pemikiran keagamaan, mobilisasi dana dan pengolaannya. (oby)