PEMERINTAH TINGKATKAN KINERJA EKONOMI DAN SOSIAL

Gubernur Jatim Dr Soekarwo mengatakan akan terus meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada empat strategi Pemprov Jatim untuk memeratakan pembanggunan dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Keempat strategi yang menjadi target Pemprov Jatim lima tahun ke depan yaitu, pemberian bantuan bagi orang miskin, partisipatoring dan multisentris pembangunan, kesertaraaqn gender, dan subsidi bagi industri mikro.
Seokarwo saat menghadiri Holaqoh (Diskusi) Kebangsaan, Gerakan pemuda Kebangkitan Bangsa di Gedung Minah Asrama Haji Surabaya Kamis, (11/6) menggatakan, Dengan meningkatkan kinerja ekonomi dan social merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan.
Srtategi pertama yaitu, pemberian bantuan bagi masyarakat miskin mencangkupi pendidikan gratis, kesehatan gratis, memperbaiki air minum dan sanitasi, memperbaiki rumah kumuh, dan infrastuktur untuk mengangkut hasil pertanian. Pendidikan gratis sudah di ujicobakan di kabupaten Sampang dan Bondowoso. Menurutnya dipilihnya kedua kebupaten kerena indeks pendidikan paling rendah di Jatim.


Dibidang kesehatan pemprov Jatim sudah mengujicobakan kesehatan gratis di kabupaten Jombang dan Kediri. Sedangkan kerugian akibat sanitasi di Jatim mencapai Rp 3,7 triliun untuk itu perlu diperbaiki. “Akibat sanitasi yang rendah produktifitas masyarakat juga rendah,”katanya.
Saat ini pemerintah sedang menjalankan program memperbaiki rumah kumuh yang ada di kabupaten/kota. Ada 20 kabupaten/kota yang masing-masing mendapatkan kuota satu ribu rumah yang diperbaiki.
Strategi Pemprov Jatim yang kedua yaitu pertispatoring dan multisentris pembangunan. Salah satu contoh yang segera akan diwujudkan dalam bidang multisentris yaitu menjadikan Madura sebagai kawasan peternakan. Sedangkan dalam bidang partisipatif yaitu mengajak pengusaha berinvestasi di Madura.
Kesertaraan gender sebagai strategi pemerintah yang ketiga yaitu mengikutsertakan perempuan dalam perekonomian. Rencananya Pemprov akan membanggun ekonomi pedesaan dengan memberikan bantuan seratus juta untuk desa. Namun untuk sementara akan diberikan Rp 25 juta terlebih dahulu. Ekonomi pedesaan akan dikelola perempuan yang ada di desa masing-masing. ”Tidak akan ada pembangunaqn apabila tidak ada uang,” katanya.
Sementara strategi Pemprov yang terahir yaitu pembanggunan dengan konsep yang jelas. Dalam bidang ini mencangkupi pemberdayaan agroindustri dan agrobisnis. Sebagai contohnya pemberdayaan perkebunan salak yang ada di Bojonegoro untuk merubah menjadi salah manisan. Pengoloahan salak menjadi maniasan harus dilakukan di desa tersebut supaya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Diharapkan masyarakat peteni dapat menjual hasil pertanian berupa makanan yang siap saji seperti buah untuk manisan. Penduduk di Jatim yang menjadi petani mencapai 63 % dari seluruh jumlah penduduk. Ke depan pemerintah akan berupaya menjadikan pertanian di Jatim menjadi Agro Industri. Bantuan kepada industri mikro akan deberikan dengan bungga rendah. Pemprov akan berkerja sama dengan perbankan untuk memberlakukan Bank Syariah.
Menurutnya, 63 % penduduk Jatim adalah petani dan yang paling banyak orang miskin di jatim dari kelompok petani. Ada kesalahan sistem pendamping pertanian. Salah satu contonya yaitu, ada istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh petani. ”Petani sudah punya pemikiran yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. (oby)