Hasil rapat anggota Mitra Praja Utama (MPU) IX yang digelat di Hotel JW Marriot pada 16-18 Juli menghsilkan pemecahan berbagai isu strategis anggota MPU. Hasil MPU ditandatangai oleh sepuluh Gubernur yang tergabung dalam MPU yaitu, Gubernur Banten, NTT, NTB, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Lampung, Jabar, Di Jogjakarta, dan Jatim. Dalam penandatanganan ini tidak bisa diwakilkan oleh pihak kedua meskipun wakil gubernur.
Gubernur Jatim Dr Soekarwo saat menutup MPU di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu malam (17/6) mengatakan, hasil rapat kerja rapat kerja gubernur ini telah menghasilkan keputusan bersama dibidang pemerintahan, ekonomi, sisioal, lingkungan hidup, dan pariwisata.
Dalam rapat kerja gubernur ini telah diupayakan alternatif pemecahan isu yang sedang berkembang. Selain itu, Mpu merupakan upaya peningkatan kerjasama antar daerah yang tergabung dalam MPU IX.
Soekarwo menjelaskan, hasil MPU dapat dilaksanakan dengan maksimal dan disinergikan oleh masing-masing sepuluh provinsi yang tergabung dalam MPU. ”Hal yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan adalah pelaksanaan otonomi daerah serta mengatasi permasalaha di wilayah masing-masing,” katanya. Ia menjelaskan, perlunya kesadaran dalam menerapkan hasil kesepakatan kerjasama dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan keadaan iklim politik di tanah air.
Otonomi daerah mendorong daerah untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas. Selain itu mensinergikan sepuluh daerah untuk berkarjasama membangun satu visi antara eksekutif, legislative, instansi pendidikan, dan swasta sehinga memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat
Masing-masing provinsi perlu meningkatkan koordinasi dengan musyawarah dalam menindak lanjuti hasil rapat kerja gubernur ini. Hal yang harus dilakukan adalah penjabaran program kerja dengan langkah-langkah operasional yang sudah disepakati. ”Semoga tudak ada hambatan hingga muncul perbedaan pendapat antar daerah,” ujarnya.Ia berharap, hasil Mpu dapat dijadikan pemacu, pemicu, dan pendorong semangat untuk mensukseskan pelaksaan kerjasama.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama antar daerah harus dilandasi dengan saling memahami tentang penegakan ketimpangan. Elemen dasar yang paling penting dalam melaksanakan kerjasama antar Pemda adalah kewenangan untuk mengurus pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya ada dua hal yang merupakan kewenagan pemerintah pusat mencangkupi enam bidang yaitu, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional, yusdisi dan agama. Di luar enam bidang tersebut ada 30 bidang yang dapat dikerjakan bersama diantaranya, menciptakan profosionalitas dan rasionalitas antar pemerintahan daerah.
Dr H soekarwo mengatakan MPU penting untuk Jatim sebagai motivasi berkerja yang lebih baik. Selain itu dapat menambahkan kinerja sehinga pemerinta dapat bnermanfaat bagi Masyrakat
Pada 18 juni pagi anggota rapat kerja berkunjung ke berbagai tempat yang ada di Jatim. Dalam kesempatan ini rombangan yang terdiri dari anggota sepuluh provinsi mengunjungi jembatan Suramadu dan berbagai tempat kerajinan yang ada di Tanggulangin Sidoarjo.(oby)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar